Selasa, 12 Maret 2019 - 07:55:24 WIB
DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 39 kali

Baca Juga:Rapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 Miliar

Depok, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun 2018-2019, kemarin.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok dalam sambutannya yang disampaikan Sri Kustiani, agar Pemkot Depok lebih meningkatkan pembangunan Sekolah Madrasah Negeri, baik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang selama ini dinilainya masih minim di kota tersebut. Menurut dia, hal ini bertolak belakang de­ngan kondisi budaya masyarakat Kota Depok yang religius.

Fraksi PPP juga akan mendorong dan mewujudkan Perda Anti Miras untuk merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peredaran Miras di Kota Depok yang masih belum maksimal untuk menangkal bahaya miras di masyarakat, terbukti semakin banyak jatuhnya korban miras serta semakin maraknya tindak kriminilitas di kota ini, yang disebabkan oleh konsumsi miras.

”Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok menginisiasi pembentukan Perda Anti Miras de­ngan alkohol nol persen tidak beredar di Kota Depok. “Kecuali untuk digunakan sebagai alat medis dan upacara keagamaan dengan me­revisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Peredaran Miras di Kota Depok,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Indriany menyampaikan, pihaknya masih menyoroti seputar pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebab, katanya, pembangunan RTLH sangat dibutuhkan oleh masyarakat prasejahtera.

“Reses bersumber dari aspirasi masyarakat. Untuk itu, kami sampaikan beberapa aspirasi yang ada di masyarakat baik dari sektor pembangunan fisik maupun non-fisik. DPRD Depok akan terus mendukung pemerintah untuk menyejahterakan ma­syarakat,” paparnya.

Fraksi PKS Farida Rachmayani mengatakan, kegiatan reses adalah kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang untuk ke daerah pemilihannya dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi sebagaimana dijelaskan dalam aturan.

Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A, antara lain menegenai perbaikan pelayanan kependudukan, khususnya pencetakan KTP yang masih menunggu cukup lama, ada yang mengurus KTP sudah 6 bulan lebih tapi belum jadi. “Karena itu diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan di kantor kelurahan dan dinas kependudukan berkaitan dengan pengurusan KTP ini,” pintanya.

Masukan juga disampaikan tentang sosialisasi peraturan dae­rah termasuk evaluasi pelaksanaan perda.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, terkait semua hasil reses anggota legislatif, pemerintah akan menindaklanjuti hasil dari reses para anggota dewan, asalkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami akan senantiasa mendukung hasil reses yang dapat berkontribusi positif untuk menjadikan Depok unggul, nyaman dan religius,” tandasnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Depok)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51036)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19226)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13809)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8791)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan