Selasa, 12 Maret 2019 - 07:55:24 WIB
DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 113 kali

Baca Juga:Rapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak TurunKasus Simulator Mengarah ke KapolriBupati Simalungun DR JR Saragih Diskriminatif, PMS Terima Bantuan Hibah Rp1 Miliar

Depok, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Depok masa sidang kedua tahun 2018-2019, kemarin.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok dalam sambutannya yang disampaikan Sri Kustiani, agar Pemkot Depok lebih meningkatkan pembangunan Sekolah Madrasah Negeri, baik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang selama ini dinilainya masih minim di kota tersebut. Menurut dia, hal ini bertolak belakang de­ngan kondisi budaya masyarakat Kota Depok yang religius.

Fraksi PPP juga akan mendorong dan mewujudkan Perda Anti Miras untuk merevisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peredaran Miras di Kota Depok yang masih belum maksimal untuk menangkal bahaya miras di masyarakat, terbukti semakin banyak jatuhnya korban miras serta semakin maraknya tindak kriminilitas di kota ini, yang disebabkan oleh konsumsi miras.

”Untuk itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok menginisiasi pembentukan Perda Anti Miras de­ngan alkohol nol persen tidak beredar di Kota Depok. “Kecuali untuk digunakan sebagai alat medis dan upacara keagamaan dengan me­revisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Peredaran Miras di Kota Depok,” ucapnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Yuni Indriany menyampaikan, pihaknya masih menyoroti seputar pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sebab, katanya, pembangunan RTLH sangat dibutuhkan oleh masyarakat prasejahtera.

“Reses bersumber dari aspirasi masyarakat. Untuk itu, kami sampaikan beberapa aspirasi yang ada di masyarakat baik dari sektor pembangunan fisik maupun non-fisik. DPRD Depok akan terus mendukung pemerintah untuk menyejahterakan ma­syarakat,” paparnya.

Fraksi PKS Farida Rachmayani mengatakan, kegiatan reses adalah kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang untuk ke daerah pemilihannya dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi sebagaimana dijelaskan dalam aturan.

Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A, antara lain menegenai perbaikan pelayanan kependudukan, khususnya pencetakan KTP yang masih menunggu cukup lama, ada yang mengurus KTP sudah 6 bulan lebih tapi belum jadi. “Karena itu diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan di kantor kelurahan dan dinas kependudukan berkaitan dengan pengurusan KTP ini,” pintanya.

Masukan juga disampaikan tentang sosialisasi peraturan dae­rah termasuk evaluasi pelaksanaan perda.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengatakan, terkait semua hasil reses anggota legislatif, pemerintah akan menindaklanjuti hasil dari reses para anggota dewan, asalkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami akan senantiasa mendukung hasil reses yang dapat berkontribusi positif untuk menjadikan Depok unggul, nyaman dan religius,” tandasnya.
(Adv/Humas DPRD Kota Depok)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59629)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51482)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48826)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14969)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14240)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14065)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13795)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13291)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11774)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9257)
Bedah JayaposAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesSidoarjo, Jaya Pos Kepala Desa Pademonegoro Ispriyanto diduga cenderung tertutup dan memonopoli dalam ...


Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruPenggunaan ADD di Jorong Silungkang Tidak Transparan
Laporan Khusus20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahPadang Panjang, Jaya Pos Sebanyak 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang ...


Ilyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiPublikasi Kinerja Sekda Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2019