Kamis, 14 Maret 2019 - 08:35:41 WIB
Data Simpang Siur, TKA PT.Sultan Rafli Mandiri Ketapang Disinyalir IlegalKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 28 kali

Baca Juga:Forak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus KoruspiRencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDRapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak Turun

Ketapang, Jaya Pos

Data tenaga kerja asing PT.Sultan Rafli Mandiri (tambang emas) di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat simpang siur, sehingga disinyalir puluhan tenaga kerja asing itu bekerja secara ilegal.

Menurut keterangan Rudi Adriani, S. Sos selaku Kepala Imigrasi Kelas III Ketapang, jumlah TKA yang memiliki izin tinggal sampai saat ini adalah 55 orang dimana 2 orang wanita dan 53 laki-laki. “Data TKA di PT.Sultan Rafli Mandiri terbaru 2019 berjumlah 55 orang, perempuan 2 orang dan pria 53 orang, “ ungkap Rudi Adriani, S. Sos saat dikonfirmasi Jaya Posvia seluler belum lama ini.

Sementara saat Jaya Pos melakukan konfirmasi ke Uti Royen petugas Dinas Ketenagakerjaan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, khusus penaganan TKA menjelaskan, PT.Sultan Rafli Mandiri di tahun 2019 tidak pernah memberikan laporan tentang jumlah TKA yang bekerja di perusahaan tersebut, yang ada hanya data tahun 2018 dimana total TKA yang bekerja PT.Sultan Rafli Mandiri berjumlah 22 orang .

Hal ini diungkap Uti Royen saat dikonfirmasi Jaya Pos lewat via seluler, (27/02) “Ditahun 2019 pihak perusahaan tidak pernah memberikan laporan jumlah TKA, data yang ada di saya, data lama tahun 2018 jumlah TKA 22 orang,” pungkasnya.

Untuk mengetahui lebih dalam jumlah TKA yang bekerja di PT. Sultan Rafli Mandiri, Jaya Pos menghubungi Jimy selaku Humas perusahaan yang menjelaskan data lama TKA berjumlah 55 orang namun ada belasan TKA yang baru datang dan belum sempat di data. Hal ini diungkap Jimy saat dikonfirmasi via seluler, Kamis (27/2),”Dulu sempat saya data ada 55 orang, namun ada belasan TKA yang datang baru belasan orang belum sempat di data, jadi total TKA belum saya ketahui secara pasti,” pungkas Jimy.

Melihat kejadian tersebut Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Ketapang, Lusminto Dewa mengatakan bahwa PT .Sultan Rafli Mandiri disinyalir memasok TKA ilegal menggunakan visa kunjungan untuk bekerja di perusahaan, dan mayoritas pekerja di la­pangan sebagai buruh kasar dan tidak memiliki sertifikat keahlian, selain itu salah seorang TKA di perusahaan tersebut menjabat jabatan strategis sebagai personalia.

Dewa berharap instansi terkait dan penegak hukum agar segera bertindak karena sudah secara jelas melanggar UU NKRI. Hal ini diungkap Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Ketapang, “Para penegak hukum agar segera bertindak karena sudah secara jelas melanggar UU NKRI, “ pungkas Lusminto Dewa saat dikonfirmasi Kamis (28/02). (Agustinus)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51035)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19222)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13808)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8790)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan