Kamis, 14 Maret 2019 - 08:38:53 WIB
Persoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 89 kali

Baca Juga:Forak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus KoruspiRencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDRapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak Turun

Bengkalis, Jaya Pos

Terkait keberadaan tanah poktan KCS dan tanah kebun milik K Handoko sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bengkalis dan Pemko Dumai bahwa letak tanah tersebut masuk wilayah hukum Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Namun surat-menyurat (dokumen) kebun milik K Handoko dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Kapur Kec Bukit Kapur Dumai.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun Jaya Pos di lapangan, Lahan Kelompok Tani (Poktan) KCS diduga dikuasai pihak lain. Informasi diperoleh bahwa lahan Poktan Karya Cipto Sukatmoro (KCS) dengan luas 364 Ha banyak yang sudah digerogoti pihak lain, akibatnya kelompok tani ini merasa dirugikan. Dan, di atas lahan Poktan KCS juga sudah ditanami sawit oleh pekerja kebun K Handoko, sehingga lahan tersebut selama ini digerogoti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketua Poktan KCS Sahat Banuarya yang dikonfirmasi Jaya Pos menyebutkan bahwa surat-surat atas lahan 364 Ha lahan Poktan KCS dikeluarkan Pemerintah Desa Bumbung. Jadi jelas keberadaan lahan Poktan KCS sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bengkalis dengan Dumai karena keberadaan lahan kebun K Handoko dan lahan Poktan KCS adalah berada di dalam wilayah hukum Desa Bumbung.

Namun berdasarkan informasi diperoleh Jaya Pos dari warga Bukit Abas, surat atas tanah kebun milik K Handoko dikeluarkan oleh Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sehingga sudah bertentangan dengan kesepakatan antara Pemkab Bengkalis dengan Pemko Dumai.
Kondisi ini juga menjadi peluang bagi mafia tanah dan bisa mengurus surat sesuai dengan pilihan hatinya meskipun harus tunduk pada wilayah hukum Desa Bumbung.

Hal ini menandakan kurangnya pengawasan dan tidak ada tindakan bagi pihak yang melanggar aturan dan kesepakatan anatara Pemkab Bengkalis dengan Pemko Dumai tersebut.

Akibat tidak ada kejelasan soal letak tanah milik K Handoko yang seharusnya masuk dalam wilayah hukum Desa Bumbung menimbulkan pertanyaan, kenapa Kelurahan Kayu Kapur Dumai berani menerbitkan legalitas tanah yang berada di dalam wilayah Kabupaten Bengkalis?

Terkait masalah ini, Kepala BPN Bengkalis juga Bupati Bengkalis belum berhasil dimintai komentar. Sebab ini terjadi diduga karena tidak adanya ketegasan dari pihak berkompeten sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab bisa seenaknya menerbitkan surat tanah yang bukan dalam wilayah hukumnya, yang akhirnya menimbulkan konflik lahan dan warga menjadi berantakan.

Seharusnya, hal seperti ini tidak lagi terjadi sebab sudah jelas ada aturan untuk mendudukkan tapal batas wilayah hukum antara Kab Bengkalis dan wilayah hukum Kota Dumai.

Untuk mencapai terciptanya suasana kondusif antara Poktan KCS dengan lahan kebun milik K Handoko, seharusnya Pemkab Bengkalis cq Camat Bathin Solapan bisa mengarahkan K Handoko untuk mengurus legalitas surat tanahnya ke Desa Bumbung. Alasannya cukup jelas, sebab sesuai dengan kesepakatan Pemkab Bengkalis dengan Pemko Dumai, letak lahan tanah kebun milik K Handoko adalah berada di dalam wilayah hukum Desa Bumbung.(Rds)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59364)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32881)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14714)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14005)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13841)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13597)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9891)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9017)
Bedah JayaposWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikTidak hanya soal air bersih saja yang menjadikan penyebab kesulitan di Huntara, lampu penerangpun bagian dari ...


Bobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?
Laporan KhususPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixCiamis, Jaya Pos Persoalan rencana pengaspalan hotmix jalan kabupaten lintas Buniseuri-Jalatrang yang ...


Lakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari Ramadhan