Jumat, 15 Maret 2019 - 05:20:52 WIB
Jaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 31 kali

Baca Juga:Forak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus KoruspiRencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDRapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab AnambasRatusan Guru Demo, Dana Sertifikasi 5 Bulan Tidak Turun

Pekanbaru, Jaya Pos

Sejak tahun 2010 sampai saat ini, sudah hampir sembilan tahun Berlin Siagian menunggu kepastian hukum. Sebagaimana kasus yang dilaporkannya dengan bukti laporan Polisi No STPL-P/242/XII/2010/Reskrim tertanggal 16 Desember 2010, tentang dugaan tindak pidana penipuan, dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo 372 KUHP.

Menurut Jaka Marhaen SH Kuasa Hukum dari Berlin Siagian bahwa pada tahun 1986, Hotman Simanjuntak menjual tanahnya kepada Berlin Siagian dengan luas 520 M2 dengan surat dasar SKGR No Reg 263/595/XI/82 tertanggal 8 November 1982 dahulu terletak di RT I, RK I, Kedesan Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Daerah Tingkat II Kampar, saat ini masuk wilayah Rt 02 Rw 01 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dimana jual-beli tersebut dilakukan dengan cara diangsur.

Setelah lunas pada tahun 1992, Hotman Simanjuntak menyuruh anggotanya bernama Hutagalung (alm) untuk membuat SKRG atas nama Berlin Siagian, maka terbitlah SKGR No 385/KT/DSB/VI/92 tertanggal 20 Juni 1992 dengan luas 520 M2 atas nama Berlian Siagian dan diambil sendiri oleh Berlin Siagian di rumah Hotman Simanjuntak.

Pada tahun 2010, Berlin Siagian mendapat informasi bahwa tanah yang sudah dibeli, telah dijual kembali oleh Hotman Simanjuntak kepada Wodie dengan alas hak SHM No 882 an Hotman Simanjuntak.

Setelah ditelusuri, didapat bukti bahwa pada tahun 2005 Hotman Simanjuntak membuat sertifikat hak milik berdasarkan SKGR No Reg 263/595/XI/82 tertanggal 8 November 1982, dengan luas 11.472 M2, maka terbitlah SHM No 882 an Hotman Simanjuntak dari Badan Pertahanan Provinsi Riau, dimana pembuatan SHM No 882 an Hotman Simanjuntak tersebut tidak ada melakukan pengurangan ukuran tanah yang telah dijualnya kepada Berlin Siagian pada tahun 1986 dan telah terbit SKGR pada tahun 1992 atas nama Berlin Siagian.

Selanjutnya Berlin Siagian mencoba meminta penjelasan dari Hotman Simanjuntak mengenai hal tersebut, namun tidak pernah mendapat jawaban yang pasti.

Karena tidak adanya kepastian dari Hotman Simanjuntak, sehingga Berlin Siagian melakukan pelalporan ke polisi, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dengan rumusan pasal 378 jo 372 KUHPidana.

Dir Reskrimum Polda Riau memerintahkan agar dilakukan penghentian perkara sementara menunggu hasil putusan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang baru didaftarkan pada tahun 2016, dengan No 73/Pdt.G/2016/PN.PBR, pada PN Pekanbaru mengenai perbuatan melawan hukum dimana sebagai Penggugat Hotman Simanjuntak dan Tergugat Berlin Siagian.

Ditambahkan, ketika putusan Kasasi dari Mahlama Agung RI telah turun, maka dari pihak pelapor menindaklanjuti laporan kliennya yang sudah lama mati suri di Polda Riau. Namun pihak Hotman Simanjuntak kembali melakukan pendaftaran gugatan ke PN dengan No 23/Pdt.G/2019/PN.PBR.

“Laporan Polisi No LP/242/XII/2010/Dit Reskrimum tertanggal 16 Desember 2010, tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 jo 372 KUHPidana, bukan mengenai hak dan kepemilikan, sehingga pada dasarnya laporan polisi tersebut dapat berjalan tanpa harus menunggu hasil gugatan, dimana gugatan ini kami duga merupakan langkah atau pola untuk menghindari proses pidana, namun langkah ini tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari oknum-oknum tertentu di Polda Riau”.

Menurut Jaka dan team-nya perkara ini bukanlah perkara de­ngan tingkat kesulitan tinggi dimana butuh waktu tahunan untuk menyelesaikannya, “Namun di sini kami menilai niat dari Kepolisian Polda Riau khususnya Subdit II yang tidak serius menengani permasalahan ini,” lanjutnya.

Dan hingga hari ini, lanjut kuasa hukum Polda Riau tidak dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi kliennya. Sehingga dengan hal tersebut, kuat dugaan penyidikan terhadap perkara ini oleh Penyidik di Subdit II Polda Riau, tidak berdasarkan standar penyidikan yang berlaku dan/atau telah terjadi penyimpangan dan dugaan tebang pilih dalam pemeriksaan terhadap perkara ini.(Tim)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51036)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19230)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14368)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13809)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13432)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8791)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan