Jumat, 15 Maret 2019 - 05:32:57 WIB
Ketua KPU Bukittinggi, Coret Caleg PKS Dari DPTKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 20 kali

Baca Juga:Hampir 1 Tahun Kecamatan Subi Gelap GulitaForak Desak Kejati Jambi Tuntaskan Beberapa Kasus KoruspiRencana Walikota Nur Mahmudi Ismail Ditentang Ketua DPRDRapor Merah Bagi Kinerja Diskominfo Kab Anambas

Bukittinggi, Jaya Pos

Nasib malang datangnya selalu tak bisa diduga, satu bulan menjelang pesta demokrasi April 2019 Caleg dari Partai PKS terpaksa pasrah dan mau tidak mau suka tak suka harus menerima nasib dicoret dari DCT pada Pemilu bulan April mendatang. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Kota Bukittinggi, Benny Aziz, SE saat memberikan keterangan pada wartawan di kantor nya di Jalan Cindua Mato, Rabu (6/3).

Mirawati Nurmatias sebagai Caleg PKS nomor urut 3 Dapil I (satu) Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang sudah menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu bulan depan tanggal 27 April. harus menerima putusan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Tindakan yang dilakukan KPU mencoret Mirawati dari DCT Pemilu legislatif 17 April , berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 18/2 .2019 tentang putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, mengacu pada putusan Pengadilan Negeri sehingga dalam rapat pleno KPU menetapkan dan memutuskan atas surat no. KPTS KPU no.17/HK.03.I -KPT/1375 /KPU -Kot/II/2019 , resmi dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Bukittinggi .

Putusan dari Pengadilan Negeri yang diterima KPU melalui Bawaslu menjadi acuan dan keputusan yang tegas dari KPU untuk bersikap. Selain Caleg Mirawati yang dicoret dari DCT oleh KPU menyusul dua orang lainnya dengan kasus yang berbeda, jika Mirawati Nurmatias terkait pelanggaran sengketa pidana Pemilu dan dua orang lainnya mengundurkan diri karena mereka lulus dalam mengkuti tes PNS, yaitu Yulia Safitri dan Afdal Salman.

KPU Kota Bukittinggi juga telah menerima surat suara namun setelah dilakukan pelipatan surat suara adanya surat suara yang rusak seperti terdapatnya noda hitam dan bercak pada surat kertas suara. Namun hal yang seperti itu pihak KPU Bukittinggi harus memulangkan surat suara yang diindikasikan rusak. Pengembalian dilakukan dengan mengirimkannya kembali ke KPU Pusat di Jakarta melalui KPU Provinsi untuk disampaikan ke percetakan dengan wajib pilih di Kota Bukittinggi lebih kurang 800 ribu jiwa penduduk. (Yet/IS)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59202)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51036)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (19228)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14366)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13809)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13508)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13431)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12806)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8825)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8791)
Bedah JayaposOtong Khusni : Bukan Hanya 5 Meter, 80 % Pekerjaan Drainase Harus DibongkarPandeglang, Jaya Pos Pembangunan drainase di Jalan Raya Simpang Labuan–Cibaliung tepatnya di ...


Rusun Warugunung Memiliki Hutang, DPBT Kota Surabaya Harus Bertanggung JawabGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasTiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP Tersangka
Laporan KhususLantik Pengurus Forum Honorer, Bupati Sangat Serius Untuk Dukung Forum HonorerPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah lakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ...


Sekilas Sejarah Keturunan Op Guru Tatea BulanDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoDisdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan