Senin, 25 Maret 2019 - 06:41:56 WIB
Diduga Libatkan Sejumlah oknum Dewan dan Kades, Dana Pokir Diduga Jadi Ajang BancakanKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 137 kali

Baca Juga:Dituduh Memalsukan Surat, Redjo Fredy dan Soenarjono Terancam 6 Tahun PenjaraTidak ada bangku, Murid di Karo Belajar di LantaiDari 43 Hektar Kini Tinggal 23 Hektar, Situ Kelapa Dua Disulap Jadi PerumahanPetani Yang Mulia Memperingati Hari Tani

Subang, Jaya Pos

Aparat penegak hukum diminta segera mengusut hingga tuntas terkait dugaan bancakan dana pokok-pokok pikiran (Pokir), dulu populer disebut dengan nomenklatur dana aspirasi dewan, bersumber dari APBN, APBD Prov. APBD kabupaten TA 2018 yang digelontorkan di Kabupaten Subang, Prov.Jawa Barat senilai ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Dugaan persekongkolan (kolusi), korupsi secara berjamaah yang dilakukan oknum penyelenggara negara di legislatif dan eksekutif, membuat rakyat seperti putusa asa dan kehilangan harapan untuk membangun negeri ini.

Peruntukkan dana pokir (dana aspirasi) sendiri dialokasikan bagi organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang diperuntukkan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan.

Hasil investigasi dan keterangan dari berbagai sumber dihimpun Jaya Pos menyebutkan, sinyalemen adanya penyelewengan dana pokir baik bersumber dari APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten (Bandes-Red) bernilai milyaran rupiah tersebar di sejumlah titik , kini semakin terkuak.

Modus penyelewengan dana itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek ne­potisme, hingga yang paling parah dugaan adanya kelompok pene­rima fiktif. Disebut fiktif, karena wujudnya tidak ada.

Sementara surat pertanggung jawaban dibuatkan seolah-olah kegiatannya telah dilaksanakan sesuai proposal. “Sebelum dana dikucurkan calon penerima dana atau pelaksana kegiatan harus bersepakat dahulu de­ngan oknum-oknum petinggi partai, anggota dewan yang terhormat atau pejabat tertentu mengenai besaran fee”, ujar sumber.

Sebagai testimoni, kegiatan yang bersumber APBN TA 2018 via aspirator ( Anggota DPR RI) menggelontor ke Kelota ‘Sae Jaya’, Desa Jatireja (Kec.Compreng) sebesar kisaran Rp.300,- jutaan, diperuntukkan belanja sapi 10 ekor, kandang, proses pembuatan pupuk, mesin rumput, cator. Sementara pola pengembangannya, tambah sumber 70 % untuk Kelota dan 30 % untuk dinas terkait selaku instansi pembina (Distan?).

Namun menurut sumber ketika belanja sapi diduga harganya di mark up, bahkan kini sejumlah sapinya ada yang dijual. Ironisnya Ketua Kelota Crdi (53 th) ketika mengelola program dituding memonopoli, pengurus lainnya dan anggota tidak dilibatkan, tapi anehnya yang bukan anggota (masih familinya?) dilibatkan, khan aneh.

Tak hanya itu, penerimaan bantuan sebelumnya hand traktor dan tresser dan lainnya kini tidak jelas juntrungannya, apakah dijual atau disewakan?. Ketua Kelota Cardi, ketika ingin dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, tidak merespon kendati ada nada sambungnya.

Masih bantuan dana Pokir lainnya yang digelontorkan ke Yaya­san Al-Mutaqqin untuk rehab SMP AL-Mutaqin, Desa Mekarjaya (Kec.Compreng) sebesar Rp.150 jutaan (APBN TA 2017), hanya direalisasi Rp.40 jutaan saja. Hal itu diungkapkan oleh pelaksananya, Shrni (59 th).

Selain bantuan rehab sekolah, yayasan juga mendapat bantuan mobil operasional. Tapi anehnya tidak bisa memiliki, ternyata diketahui bantuan mobil itu peruntukannya bagi pengurus PAC PKS. Jadi yayasan hanya dipinjam benderanya dengan konpensasi sejumlah rupaiah, selanjutnya yang memanfaatkan mobil operasional PAC PKS Kec.Compreng. Hal itu diakui oleh Ketua Yayasan Al-Mutaqqin, Ade Lili Suwarli saat memberikan keterengan kepada Jaya Pos belum lama ini.

Lebih ironisnya lagi, bantuan diduga fiktif artinya bantuan tidak sampai kepada penerima manfaat. Hal ini dialami oleh Kelompok Konveksi AA Colection, di Desa Sukamaju (Kec.Sukasari) seharusnya memperoleh permodalan Rp. 60 jutaan, namun terpaksa harus gigit jari. Istri ketua Kelompok Boher, saat dikonfirmasi menerangkan bila pembelian alat obras menjahit sudah dibeli sejak lama, jauh hari ketika sebelum ada pencairan bantuan aspirasi.

Tercatat desa-desa yang proposalnya merencanakan pengadaan sound sistem dan umbul–umbul sedikitnya 8 desa dari 9 desa yang berada di Kecamatan Tambakdahan. Anehnya, lagi bagi Desa Padamulya yang mendapat Bandes dari APBD-P TA 2018 nyaris mencapai Rp.1 milyar untuk 9 titik, pembangunan fisiknya hingga kini belum dilaksanakan, padahal dana sudah dicairkan sejak akhir Desember 2018 lalu.

“Berdasarkan regulasidalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sejak dicairkannya dana dari bank, kegiatan sudah harus berjalan, kecuali ada kejadian yang bersifat force majure,” ujar Syamsudin Rosid,SH. aktivis LI-TPK AN RI Kab.Subang saat ditemui di kantornya (18/3).

Syamsudin mempertanyakan kinerja Kades Padamulya ketika membuat laporan progress report bulanan kepada Bupati. Karena pada hakekatnya Kades sebagai Pengguna Aanggran (PA) harus memperatanggung jawabkan seluruh keuangan desa. Ketika tidak terdapat situasi porce majure, rasanya aneh jika kegiatan belum bisa dilaksanakan.

Lagian kenapa diborongkan kepada pihak ketiga, semestinya dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang personalianya dari unsur Lembaga Kemasrakatan dan tokoh masyarakat, hal ini agar misi program terkait pembedayaan masyarakat terwujud.

Dikesempatan terpisah, aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK AN RI) Kab.Subang Syamsudin Rosid,SH saat dimintai tanggapan di kantornya (18/3) sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera menelusuri kasus itu, setelah diperoleh data dan fakta hukum akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Syamsudin menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana Pokir itu dikatagorikan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau.

Upaya tersebut, kata Syamsudin merupakan hal yang urgen sebagai upaya menegakan supremasi hukum sebelum permasalahannya semakin meluas.(@Bh)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48890)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui