Senin, 01 Oktober 2012 - 08:01:15 WIB
Sejumlah WP Merasa Dipersulit Mengurus STNK di Samsat RancaekekKategori: Jawa Barat - Dibaca: 332 kali

Baca Juga:Pembentukan Desa Bagan Limau Bertentangan Dengan UUMayat Ngambang di Kali Ditemukan Warga Kampung Baru Koang JayaDituduh Memalsukan Surat, Redjo Fredy dan Soenarjono Terancam 6 Tahun PenjaraTidak ada bangku, Murid di Karo Belajar di Lantai

Bandung, Jaya Pos

Sejumlah wajib pajak (WP) yang mengurus surat-surat kendaraan di Samsat Rancaekek, akhir-akhir ini merasa dipersulit, bahkan WP menunda pembayaran. Di lain pihak, bisa saja pendapatan (PAD) Dispenda akan menurun. Penyebabnya, sejumlah WP merasa kebingungan karena untuk cetak ulang 5 tahun harus melampirkan BPKB asli padahal kebanyakan WP masih meleasingkan (bank).

Hal tersebut juga terjadi terhadap pajak progresif kesatu 1,75 % sampai dengan kelima 3,75%, dari nilai jual. Hal itu membuat WP menunda atau bahkan enggan melakukan pembayaran.

Lebih konyol lagi, jika melakukan hal tersebut kendaraan akan diblokir. Adanya peraturan itu di Samsat Rancaekek tidak merata dengan samsat lainnya, sebagai contoh kepada WP diberikan kesempatan untuk memperpanjang surat-surat kendaraan dan pernyataan bahwa tahun berikutnya akan di BBN kan disertai dengan keterangan leasing.

Beberapa WP yang dimintai keterangan menyebutkan, dengan ditundanya pembayaran pajak, kendaraan akan menjadi bahro (bahan rongsokan), tidak bisa beoperasi lagi karena takut terjaring di perjalanan. Hal senada menimpa pula untuk kehilangan STNK, rubah bentuk dan lain sebagainya.

Kasi Pajak Dra. Cucu sulit di temui oleh Jaya Pos. Sementara Edi, penduduk Cikancung, dengan muka ketus berucap. “Bayar pajak saja untuk setor uang sulit. Katanya, pelayanan prima. Seharusnya dalam tempo singkat STNK bisa diterbitkan. Kenyataannya ditolak oleh pendaftaran petugas Samsat Dispenda.”

Aep Saepudin, LSM Pengamat Layanan Publik mengatakan, “dalam situasi dan kondisi ekonomi sekarang ini dan pada umumnya BPKB roda empat dan roda dua (R4 dan R2) dijaminkan ke bank, sebaiknya pihak Dispenda cari solusi untuk meringankan beban WP. Di lan pihak, pemerintah bisa menarik pajak tanpa ada hambatan.”

Sementara itu, Baur STNK, Aiptu Ahmad, ketika dikonfirmasi enggan memberikan keterangan pers. “Silakan saja pertanyakan kepada Dispenda.”

Petugas Samsat untuk kepentingan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor nampaknya tidak dipersulit, apakah ini berkaitan dengan KUPT baru, masih dalam pengamatan. Mang Sahrul, yang biasa “mangkal” di Samsat Rancaekek berkata “aya-aya wae, biasa kapala anyar (ada-ada saja, biasa kepala baru. (Bahasa Sunda –red)”.

Sedangkan di Samsat Bandung, bagi mereka yang BPKB nya diproses dengan persyaratan tertentu, sehingga uang bisa masuk ke negara dan WP bisa menggunakan kendaraan serta mengumpulkan untuk menebus BPKB kemudian di BBN kan. ND


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49434)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres