Sabtu, 13 April 2019 - 07:24:00 WIB
Kontruksi Jalan Paving Baru Mleto Di Korupsi? Pengawasan Dinas Tutup MataKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 5213 kali

Baca Juga:Security Mogok Kerja, Conoco Philips Bebas PengamananJR Kepri Pembina Upacara Hari Jadi Provinsi Kepri di SMPN 20 BatamSoal Tender Proyek Kadis PUTR Pangkep BungkamPemkab Natuna Masih Kekurangan Pegawai

Surabaya, Jaya Pos

Serapan APBD 2019 melalui sat­ker Dinas PRKPCKTR Kota Surabaya terealisasi dalam kegiatan melalui sayembara tender kontruksi jalan paving baru dengan lebar 2m tebal 6 berlokasi wilayah Surabaya Timur, tepatnya di Jl. Mleto GG 1,3,4,5 kode 8156010 dalam seleksi putaran ke 2 pada 19 Desember 2018.

Dari kisi- kisi yang suda terkoreksi, nilai tawar terendah dengan 2 peserta dimenangkan oleh CV Prima Marga Jaya dengan nilai Rp.529.240.697,49. Melihat proses lelang lawan kalah tanpa keterangan oleh panitia.

Pantauan jaya pos dilapangan, aktivitas pelaksanaan jalan paving baru Mleto GG 1 terindikasi melawan hukum bahkan diduga dicurangi, dapat dikategorikan korupsi dengan cara mengurangi volume, kualitas dan kuantitas untuk mencari keuntungan atau pertebal saku rekanan.

Dari awal star pekerjaan sudah mengabaikan ketentuan dokumen persyaratan kontrak yang tersusun oleh pemerintah bidang tersebut guna meningkatnya fakta integritas karna ativitas di biayai oleh anggaran APBD hasil pajak oleh rakyat.

Ketika journalist jaya pos menanyakan terkait aktivitas kontruksi jalan paving Baru Mleto ini kepada salah satu warga yang melintas mengatakan bahwa pada item pasangan kanstin posisi bawah terdapat cor speci 1pc:2ps akan tetapi tidak terlihat sesuai yang dibutuhkan, bahkan jarak pasangan kanstin trap terlalu jauh.

Utuk pasangan U- ditch fabrikasi saat elevasi peletakkan tidak terlihat kisdam, masih terdapat genangan air, alhasil tidak melakukan pengurasan dengan mesin alcon hingga tidak bisa melakukan urukan pasir padat setebal 10 cm dan dipadatkan pada bawah U-ditch beserta Cover, urukan pada dinding samping kanan dan kiri U-ditch yaitu sirtu padat tidak di lakukan nampak tanah bekas galian yang terpakai bahkan sampah bekas bongkaran dan batuan ikut masuk.

Sementara pipa limbah rumah tangga yang seharusnya terpasang sesuai kebutuhan tidak terlihat indikasi peng­iritan, untuk bahan yang terpakai atau prodak seperti U-ditch gandar 5 ton beserta Cover fabrikasi, Stretcher stone K 350 warna abu-abu, topi uskup K 350 warna merah, Paving stone K 350 warna abu-abu, pasangan kanstin trap K-175 kondisi terdapat pecah dan retak, masih diragukan dan terlihat kurang matang pengerjaanya.

Masyarakat berharap agar Satker penyelenggara pada Dinas PRKPCKTR tidak lemah dan tutup mata dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran pada unit kerja­nya dan tidak lalai dalam kewenangannya PPKom dan PPTK agar pelaksanaan pe­kerjaan memedomani ketentuan yang berlaku, minimal memberikan sanksi blacklist tehadap rekanan CV Prima Marga Jaya dan tenaga ahli berinisial KKH.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) juga diminta bekerja serius dalam memeriksa dan menilai hasil pekerjaan agar memedomani spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.

Dari keseluruan terdapat evaluasi dan berasumsi seharusnya tidak mengabaikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

Dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa Pasal 11 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak. (Junn)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59540)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51403)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (42868)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14885)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14168)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13994)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13731)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13181)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10935)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9166)
Bedah JayaposPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPangkep, Jaya Pos Pekerjaan Jalan Singkai terkesan amburadul alias asal-asalan. Pekerjaan yang menggunakan ...


Pungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan RawamangDiduga Zonasi Kearipan Lokal Garut Labrak Permendikbud No 14 Tahun 2018Proses NUPTK Diwarnai PungliEmbung Pembawa MautProyek Jalan Siduk Ketapang Rp 42 Miliar Diduga Menyimpang
Laporan KhususPemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Karawang, Jaya Pos Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus ...


Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di ManadoWabup Mojokerto Berangkatkan Jalan Santai Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019Sekda : SOPD Gumas Diharapkan Capai Target APBD 2019Ratusan Peserta ICGE dari Berbagai Negara Hadir di Kota Padang PanjangWakil Ketua I DPRD Imbau OPD Terkait Ikuti Pembahasan KUA dan PPAS TA 2020