Rabu, 17 April 2019 - 06:26:44 WIB
Kinerja BLP2A Kota Surabaya Layak Di Sorot Terkait Aset Kendaraan dan Kepemilikan BPKBKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 329 kali

Baca Juga:Dinas Kelautan & Perikanan Ajukan Dana Pengerukan ke PusatKinerja Ketua UPK Kecamatan Panimbang Dipertanyakan Jon Enardi Kembalikan Formulir PendaftaranSecurity Mogok Kerja, Conoco Philips Bebas Pengamanan

Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Validasi Fisik Aset untuk mendorong dan membantu setiap SKPD menuntaskan validasi aset.

Surabaya, Jaya Pos

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Diketahui posisi aset tetap belum dilakukan validasi secara menyeluruh atas tugas yang dibebankan oleh Bidang BLP2A Kota Surabaya. Validasi baru dilakukan pada awal tahun 2018 yaitu pada saat pemeriksaan atas Laporan Keuangan berlangsung.

Perlu disampaikan pula refrensi bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/126/436.1.2/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Tim Validasi Fisik Aset untuk mendorong dan membantu setiap SKPD menuntaskan validasi aset.

Simbada dioperasikan oleh pengurus barang dengan pemeliharaan dan pengaturan secara berkala sebagai alat bantu oleh Badan Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset BLP2A, agar mempermudah setiap pengurus barang SKPD diberikan akses untuk mengelola Simbada secara rutin dan melakukan validasi atas penatausahaan serta pengelolaan aset tetap dengan BLP2A.

Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan aset tetap berupa barang daerah di aplikasi Simbada menunjukkan bahwa aset tetap yang tercatat dalam secara jumlah, jenis, kondisi dan identitas register aset tetap belum secara otomatis dapat dimutakhirkan di masing-masing pengurus, akan tetapi pemahaman mekanisme Pengurus Barang SKPD penyampaian hanya dikarenakan kendala jaringan dan koneksi atas Simbada yang belum terintegrasi secara menyeluruh ke semua Pengurus Barang SKPD.

Diketahui, hasil pemeriksaan atas KIB B Peralatan dan mesin serta rekapitulasi kendaraan bermotor per 31 Desember 2017 dari Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (BLP2A), menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya per 31 Desember 2017 memiliki kendaraan bermotor jumlah item barang kendaraan roda 2 dan 3 pada KIB B peralatan dan mesin berjumlah 2.223 unit, sedangkan pada status Rekepitulasi Kendaraan Bermotor pada BLP2A Kota Surabaya berjumlah 2.312 unit.

Menurut total, terdapat selisih yaitu 89 unit yang jumlah BPKBnya lebih banyak daripada jumlah kendaraan roda 2 dan 3 di KIB, sehingga terdapat 89 kendaraan roda 2 dan 3 yang tidak tercatat di KIB.

Sedangkan Kendaraan roda 4 dan 6 berjumlah 1.380 Rekepitulasi Kendaraan Bermotor pada catatan BLP2A berjumlah 1.317 (Unit) selisih 63 unit prihal yang sama jumlah kendaraan lebih banyak daripada jumlah BPKB sehingga terdapat 63 kendaraan roda 4 dan 6 yang belum dilengkapi BPKB.

Berdasarkan data hitungan KIB B Peralatan dan Mesin terdapat total 3.603 unit kendaraan operasional yang terdiri dari 2.223 unit kendaraan roda dua dan tiga dan 1.380 unit kendaraan roda 4 dan 6. Atas 3.603 unit kendaraan tersebut, sebanyak 3.629 unit kendaraan telah dilengkapi dengan BPKB yang disimpan oleh BLP2A.

Dari akir penjelasan dokumen yang dapat dipercaya atas perbedaan jumlah kendaraan dan kepemilikan BPKB diatas, belum dapat dijelaskan melalui dokumen pendukung oleh BLP2A.

Akibat kelalaian fungsi dari BLP2A ketidakcermatan dan ketelitian tidak melakukan mengidentifikasi ulang BPKB dan STNK kendaraan yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya sesuai kondisi yang sesungguhnya berpotensi penyalahgunaan dan hilangnya aset yang mempunyai nilai bahkan patut disorot karna diduga muncul nilai kerugian negara dan bentur ketentuan yaitu

Lemahnya pengendalian dan pengelolaan pada BLP2A dalam pengawasan dan penyelamatan Aset berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. (Junn)

 

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59567)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51426)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (44031)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14911)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14186)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14014)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13754)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13213)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11114)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9192)
Bedah JayaposPengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNSubang, Jaya Pos Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi ...


Kantor Terbengkalai Rapat Malah Digelar di Rumah KadesAnggaran Pembelian Kendaraan Roda 4 Diduga Mark Up, Kades Ciawi Berdalih Sisa Lebihnnya DisilpakanGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaKetua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan Amburadul
Laporan KhususZAF International Semakin Diminati MasyarakatDepok, Jaya Pos ZAF International merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan pengembangan Sumber ...


Pembangunan Tanggul Banjir Blok Pulo Direspon Positif MasyarakatApri Terima Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Wapres JKBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019