Sabtu, 27 April 2019 - 07:38:44 WIB
Rohadi Napi Suap Syaiful Jamil : KPK Bongkar TPPU, Oknum Hakim Terlibat?Kategori: Jawa Barat - Dibaca: 117 kali

Baca Juga:Asril: Target Kita MenangHati-Hati Penipuan Mengaku SaudaraTahun Prestasi Bagi Dinas PU Binamarga dan Pengairan Kab Bandung BaratToke Karet Dirampok Rp 300 Juta Raib

Bandung, Jaya Pos

Napi suap kasus Syaiful Jamil, Rohadi SH mengaku saat diperiksa penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak ingat ada transfer sebesar Rp 300 juta dan diberikan kepada siapa uang tersebut.

Namun berselang kemudian, Rohadi baru ingat bahwa uang tersebut diberikan kepada oknum Panitera Pengganti berinisial Sul atas sebuah perkara di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Jakarta Selatan. Kini oknum hakim dimaksud telah mutasi tugas di PN Kelas 1A Bandung.

Demikian dibeberkan Rohadi kepada Jaya Pos saat ditemui di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin, Bandung, baru-baru ini. “Saya bersumpah akan bongkar semua demi bersihnya dunia peradilan. Saya rela semua harta saya disita termasuk sebuah rumah sakit di Indramayu. KPK mengembangkan kasus suap itu ke TPPU dari buku rekening saya yang disita KPK. Sudah 40 orang diperiksa terkait TPPU dan saya sudah ditetapkan menjadi tersangka TPPU oleh KPK, sebentar lagi P21,” ungkap Rohadi yang kini banyak ibadah.

Hal lain yang diminta Rohadi, agar KPK memeriksa semua oknum yang telah dia sebutkan diduga terlibat praktek penyuapan dan menikmati hasilnya. “Saya sudah sebutkan semua oknum yang menikmati uang haram itu. KPK harus periksa KT (Hakim Tinggi), RP (Panitera), IS (Hakim Tinggi), Sul (Panitera), LM (Hakim Tinggi) semuanya 5 orang. Jabatan mereka sekarang 3 Hakim Tinggi dan 2 Panitera. Mereka semuanya lolos dari jeratan hukum. Saya yang tidak menikmati uangnya sepeser pun, dan kasus syaiful Jamil itu bukan kasus saya tapi saya cuma perantara saja. Semua bukti ada di 5 buah telepon seluler saya yang disita KPK,” ungkapnya lagi.

Sementara terkait oknum hakim berinisial MR kini bertugas di PN Kelas 1A Bandung yang diduga menerima gratifikasi uang sebesar Rp 300 juta dan terkait dugaan TPPU Rohadi, tak merespon konfirmasi Jaya Pos. Dihubungi secara tertulis (8/8), hingga berita ini diturunkan MR tidak ada respon.
Kuasa hukum Rohadi untuk kasus terkait oknum MR, Liyani SH MKn kepada Jaya Pos mengatakan kliennya dulu saat diperiksa KPK lupa uang itu diberikan kepada saya, tapi sekarang dia sudah ingat.

“Berdasarkan pernyataan dari klien saya Rohadi mengenai dana sebesar kurang lebih Rp 300 juta yang ditransfer ke salah satu rekening BCA atas nama Rohadi sekitar tahun 2014 dan telah diperiksa oleh penyidik KPK dalam perkara TPPU dan Gratifikasi, yangmana mengenai dana tersebut, dulu klien saya mengatakan lupa diberikan kepada siapa. Sekarang Rohadi telah mengingat tetang dana tersebut ternyata diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim beribisial MR dalam salah satu perkara di PN Jakarta Selatan dan sekarang katanya menjabat sebagai hakim di PN Bandung,” tandas Liyani saat dikonfirmasi di kantornya, di kawasan Maleer, Jl Gatot Subroto, Bandung (22/4).

Dilanjutkannya, bahwa kliennya menyerahkan dana suap tersebut melalui salah satu Panitera Pengganti di PN Jakarta Selatan berinisial Sul. Liyani berharap KPK ungkap semua penerima uang dalam kasus TPPU Rohadi.

Ditambahkan Liyani, atas dasar pernyataan klienya tersebut dia sudah melayangkan surat undangan kepada MR untuk klarifikasi. “Saya segera melakukan klarifikasi tentang kebenarannya dengan mengirimkan surat undangan kepada MR sebanyak dua kali namun upaya kami tidak ditanggapi dengan baik, sehingga wajar kami menduga besar kemungkinan memang benar dana tersebut diterima dan dinikmati oleh MR dkk,” katanya.

Atas peristiwa itu, dalam upaya mengungkap kebenaran, dirinya meminta pihak KPK meneruskan penelusuran atas mata rantai dari mafia-mafia hukum yang terkait dengan aliran dana, gratifikasi yang penerimaannya bersumber dari kliennya.

“Sehingga tidak hanya klien saya yang menjadi terpidana kasus korupsi tetapi keseluruhan mata rantai mafia hukum harus dijerat dengan sanksi pidana atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku,” sebutnya.

Selain itu dirinya juga meminta kepada Komisi Yudisial (KY) untuk lebih memantau dan menindak tegas hakim-hakim yang diduga terlibat.(@lf)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59700)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13851)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12415)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik