Senin, 06 Mei 2019 - 07:19:39 WIB
Hakim Diduga Akan Putuskan Perkara Penipuan Terdakwa Tedja Widjaja ke Ranah PerdataKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 57 kali

Baca Juga:IKSS Padangpanjang Dukung Percepatan Pembangunan SDN Jatisawit 1 Selangkah Lebih MajuDifitnah, Polala Zebua Dilapor Ke Polres LabuhanbatuBank Kalbar Raih Juara III ARA 2011

JPU Fedrik Adhar juga mempertanyakan bagaimana cara terdakwa melakukan pembayaran atas tanah Yayasan UTA 45 sampai puluhan mi­liar rupiah tanpa sepucuk kwitansi, melainkan hanya berdasarkan surat pernyataan dan akta-akta serta transfer saja. Sementara, sebagian besar dari akta-akta dan surat keterangan itu disebutkan saksi fakta di persidangan sebagai hasil rekayasa bahkan dipalsukan oleh terdakwa Tedja Widjaja sendiri.

Jakarta, Jaya Pos

Sidang lanjutan perkara penipuan terdawa Tedja Widjaja dengan agenda peme­riksaan saksi terdakwa, mendapat sorotan dari pengamat hukum dan akademisi yang selama ini mengikuti sidang Tedja Widjaja.

“Saya mengikuti sidang ini dan saya perhatikan banyak pertanyaan majelis mengarah ke ranah perdata (onslag) dan juga dilihat kelakuan terdakwa sangat tenang dan sering tertawa pada saat saksi fakta memberikan keterangan kepada Mejelis Hakim dan majelis hakim selalu memberikan terdakwa maupun penasehat hukumnya kebebasan membantah,” kata pria yang berinisial AT itu.

Sementara penasehat hukum terdakwa yang ditemui usai sidang mengatakan, sidang yang sudah memakan waktu hingga 8 bulan ini, kuat perkiraan saya akan masuk ranah perdata,” ujarnya sembari keluar dari ruang sidang.

Pada saat pemeriksaan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar SH MH menyatakan keheranannya atas klaim atau pengakuan terdakwa Tedja Widjaja yang menyebut dirinya merasa terintimidasi, tertekan bahkan dizolimi terkait transaksi lahan lokasi kampus Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (UTA 45) di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dirinya dan Rudyono Darsono (Ketua Dewan Pembina UTA 45).

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar sangat meragukan pengakuan terdakwa yang menyebut dirinya mendapat intimidasi dari pihak UTA 45. “Masak sih sekelas terdakwa Tedja Widjaja terintimidasi dan merasa tertekan berurusan dengan pihak Yayasan UTA 45 hingga mengikuti apa saja yang dikehendaki mereka ? Janganlah sedikit-sedikit terintimidasi, dizolimi. Terdakwa kan orang pintar, dikelilingi penasihat hukum pula, mana mungkin bisa diintimidasi dan dizolimi,” ujar JPU Fedrik Adhar dalam sidang di PN Jakarta Utara dengan terdakwa Tedja Widjaja Direktur Utama (Dirut) PT Graha Mahardika, Kamis (2/5).

Kekurangyakinan JPU Fedrik atas klaim terintimidasi terdakwa mengemuka beberapa kali saat Tedja Widjaja memberikan keterangan secara lugas dan sistematis terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dipersalahkan jaksa terhadapnya dalam persidangan beragendakan pemeriksaan terdakwa tersebut.

“Sejauh mana sih perasaan terintimidasi itu sampai-sampai membuat saudara merasa seolah tidak berdaya?” tanya Fedrik yang diinterupsi Humprey Djemat, salah satu anggota tim pembela terdakwa dengan berkata “Jangan dipaksakan” Namun pada bagian lagi keterangannya, terdakwa Tedja Widjaja mengakui bahwa dirinya masih memegang sertifikat (induk) tanah seluas 40 ribu meter persegi (m2) milik Yayasan UTA 45. Namun luas tanah yang tersisa di dalam sertifikat itu hanya sekitar 8 ribu m2 setelah sebahagian lagi telah dipecah-pecah sertifikatkannya.

“Saya memang tidak mau mengembalikan sertifikat tanah (induk) itu ke Yayasan UTA 45. Soalnya, saya melihat pengurus uayasan dulu dengan sekarang ini tidak sama lagi atau sudah berbeda. Jadi, saya tahan terus karena saya tidak mau sertifikat itu jatuh ke pengurus Yayasan UTA 45 yang sekarang,” kata terdakwa Tedja Widjaja terus terang.  Lalu, apa dasarnya terus-menerus menahan sertifikat tersebut? Tidakah saudara mengetahui tidak punya hak atau tak berhak lagi menguasainya ? tanya Fedrik Adhar.

“Saya tahu bahwa saya hanya berhak atas beberapa sertifikat yang sudah dipecah dari sertifikat induk itu, tetapi saya tidak mau menyerahkannya ke pihak yayasan dengan pengurus seperti saat ini,” ujar terdakwa. Sehingga dalam hal ini, Fedrik Adhar menilai telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan.

Informasi yang berkembang di PN Jakarta Utara terkait sertifikat (induk) yang tanahnya tinggal 8 ribu m2 lebih tersebut menyebutkan bahwa dokumen hak kepemilikan kini tengah dijadikan agunan pinjaman di suatu bank swasta oleh terdakwa. Namun belum diketahui seberapa besar pinjaman atau kredit dikucurkan bank dengan agunan sertifikat tanah milik Yayasan UTA 45. Belum diketahui pula kapan tenggang waktu pinjaman tersebut, lancarkah cicilannya atau sudah macet?

JPU Fedrik Adhar juga mempertanyakan bagaimana cara terdakwa melakukan pembayaran atas tanah Yayasan UTA 45 sampai puluhan miliar rupiah tanpa sepucuk kwitansi, melainkan hanya berdasarkan surat pernyataan dan akta-akta serta transfer saja.

Sementara, sebagian besar dari akta-akta dan surat keterangan itu disebutkan saksi fakta di persidangan sebagai hasil rekayasa bahkan dipalsukan oleh terdakwa Tedja Widjaja sendiri. “Selain karena terintimidasi didesak-desak dan ditekan oleh pihak Yayasan UTA 45, saya merasa sudah cukup surat-surat pernyataan dan akta-akta itu sebagai dasar hukum transaksi pembelian tanah tersebut,” kilah terdakwa.

Mengenai bank garansi yang sedianya dibuat untuk pembayaran tanah Yayasan UTA 45, namun tidak kunjung dibuat terdakwa Tedja Widjaja hingga kasusnya disidangkan di PN Jakarta Utara, terdakwa berkilah bahwa bank garansi yang sebelumnya disepakati dibuat dengan Yayasan UTA 45 itu hanyalah halusinasi, fiktif dan ditandatangani secara sepihak saja.

Ditanya apakah terdakwa menyadari kemungkinan adanya efek-efek negatif dari berbagai perbuatan yang tidak benar, termasuk soal salah satu akta yang sudah dinyatakan tidak benar atau bermasalah oleh notaris pembuatnya namun terus-menerus dipergunakan terdakwa kaitan transaksi tanah UTA 45 mencapai Rp 90 miliar, terdakwa Tedja Widjaja menjawab dirinya menyerahkannya semuanya kepada proses hukum. “Biarlah hukum yang memutuskan apakah itu salah atau benar,” ujarnya.

Terdakwa Tedja Widjaja dipersalahkan JPU Fedrik Adhar telah melakukan tindak pidana penipuan (378 KUHP) dan penggelapan hingga merugikan Yayasan UTA 45 dalam hal ini Rudyono Darsono mencapai Rp 90 miliar.(Tim)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59356)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51229)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32162)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14701)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13989)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13830)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13588)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13001)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9830)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9008)
Bedah JayaposSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruPihak Firman Tampubolon sudah pernah membuat Laporan Polisi dengan No. LP/48/I/2009 tertanggal 13 ...


Gus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ? Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?Diduga Oknum DPRD Labuhanbatu Kerjakan Proyek Siluman di Kecamatan PangkatanDugaan Kegiatan Fiktif di Desa Kedung BocokAda Apa Dengan JPU, Otak Pengeroyokan dan Perusakan Dituntut 10 Bulan Penjara
Laporan KhususPatik Dalam Kehidupan BatakCatatan: Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) - Bagian ke Sepuluh Pada tulisan terdahulu sudah dipaparkan ...


Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari RamadhanKedua Kalinya, Sergai Raih WTP dari BPK RIPemilu Sudah Usai Saatnya Duduk Bersama Membangun DaerahTanah Datar Peringkat I PPD Tingkat Nasional