Kamis, 04 Oktober 2012 - 12:27:49 WIB
PT Palma Prima Plantation Diduga Sebagai Penadah Kayu Hasil Pemalakan LiarKategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 1042 kali

Baca Juga:Tahapan Pemilukada Kota Sukabumi Segera DimulaiRudi Siahaan Terpilih jadi Pangulu Nagori Tiga BolonMenuai Protes Dari Orang Tua Murid, Waluyo Akui KesalahanIKSS Padangpanjang Dukung Percepatan Pembangunan
Kotabaru Kalsel, Jaya Pos

PT. Palma Prima Plantation yang bergarak dibidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Si Ayuh Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, untuk membangun perumahan karyawannya hingga ditulisnya berita ini sudah selesai dibangun lebih kurang 150 unit dengan menggunakan berbagai jenis kayu berjumlah lebih kurang 600 meter kubik,  belum termasuk kayu ulin yang digunakan sebagai tiang bangunan.   

Kayu – kayu tersebut diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang berasal dari hasil tebangan masyarakat sekitar yang dijadikan sebagai tameng.  Kayu untuk pembngunan perumahan karyawan tersebut dibeli dengan harga yang cukup murah dari masyarakat sekitar.  

Pengawas lapangan PT. Palma Prima Plantation HARI yang dikonfirmasi  melalui telpon selulernya mengatakan, bahwa semua kayu yang digunakan untuk  bangunan perumahan tersebut dibeli dari masyarakat yang bekerja diluar lokasi Izin PT. Palma Prima Plantation,  yang   berarti bahwa pihak manajemen perusahaan telah mengetahui kayu yang digunakan untuk bahan bangunan perumahan karyawan tersebut berasal dari hasil pembalakan liar oleh masyarakat.

Bila ini benar,  maka  tindakan pihak perusahaan dipastikan sebagai penadah kayu pembalakan liar.  Apa yang dilakukan oleh manajemen PT. Palma Prima Plantation yang berkantor di Desa Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat seolah-olah tidak pernah terjamah oleh penegak hukum ( khususnya instansi terkait ), sehingga dengan semaunya menggunakan kayu dari hasil pembalakan liar tersebut untuk pembangunan perumahan karyawannya walaupun melanggar hukum.   

Patut diketahui bahwa lokasi pembangunan perumahan karyawan tersebut hanya berjarak lebih kurang 2 km ( dua kilo meter ) dari Polsek Kelumpang Barat.  

Sementara Kapolsek Kelumpang Barat Ipda H. Pardiansyah ketika dikonfirmasi melalui telpon selulernya yang kebetulan berada diluar kota mengatakan,  sangat tidak mengetahui adanya pembangunan perumahan karyawan PT. Palma Prima Plantation,  karena selama ini pihak perusahaan sangat tertutup dan tidak pernah melaporkan segala aktivitasnya dilapangan, kata H. Pardiansyah.  

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru Ir. H. GT. Syahruddin, MP yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan,  dalam waktu dekat akan menurunkan tim kelapangan,  apapun alasannya jika terbukti, maka pihak PT. Palma Prima Plantation telah  melanggar Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan akan dikenakan sangsi yang cukup berat.

Aktivitas PT. Palma Prima Plantation yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Si Ayuh diduga belum melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, padahal perusahaan tersebut  akan membuka  lahan perkebunan kelapa sawit dengan luas mencapai ribuan haktar.   

Rumor yang berkembang dimasyarakat maupun disekitar jajaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyebutkan bahwa  PT. Palma Prima Plantation telah mendapat pelayanan yang istimewa dari instansi terkait (Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru) dalam memperoleh  perizinan  dan  diduga tidak memperhatikan persyaratan sebagaimana mestinya. BHD

0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik