Kamis, 23 Mei 2019 - 07:36:42 WIB
Proses Sertifikasi Guru Diwarnai PungliKategori: Pendidikan - Dibaca: 144 kali

Baca Juga:Dituding Menipu, Evi Suryawati Menjadi Terdakwa7 Jenderal di Balik Simulator Abal-abalIzin Gangguan Diragukan, Pengoperasian SPBE Milik PT PMA Resahkan WargaPekerjaan Drainase Km 177 Tambarana Poso Roboh, Kontraktor Harus Bertanggungjawab

Pungutan atau sumbangan itu berdalih untuk biaya pemberkasan, legalisir dan transportasi pengurusan berkas ke kantor Disdik Ciamis.

Ciamis, Jaya Pos

Seolah menjadi ajang rutin tahunan, dugaan praktek pungutan liar (pungli) kembali mencuat dalam proses pemberkasan calon penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias tunjangan sertifikasi. Dugaan pungutan sebesar Rp 75 ribu per orang itu mulai merebak di kalangan guru-guru sejak beberapa hari terakhir. Ironisnya, serupa dengan kejadian tahun lalu, dugaan pungli tersebut muncul di wilayah Kecamatan Lakbok.

Informasi yang dihimpun Jaya Pos menyebutkan bahwa pungutan atau sumbangan itu berdalih untuk biaya pemberkasan, legalisir dan transportasi pengurusan berkas ke kantor Disdik Ciamis. “Dalihnya sama dengan sebelumnya, yaitu untuk biaya mengurus berkas, “ kata salah seorang guru SD negeri di Kecamatan Lakbok.

Guru perempuan yang tak bersedia namanya dikorbankan itu memaparkan bahwa uang pungutan itu ditarik oleh seorang berinisial H yang merupakan pengurus kelompok kerja kepala sekolah. Setidaknya ada 163 orang guru yang menjadi korban pungutan liar (pungli) ini. Dia mengaku tak habis pikir mengapa pungutan ini terjadi setiap tahun dan terus berulang.

Sementara itu, ditemui terpisah Kepala UPTD Pendidikan Lakbok Asep Didi menegaskan dirinya sama sekali tidak tahu-menahu dengan adanya pungutan tersebut. “Saya sama sekali tidak tahu. Saya siap dikonfrontir dengan para guru atau pihak manapun untuk meluruskan adanya dugaan itu,” kata Asep Didi.

Dia menegaskan, selama ini hanya menjalankan tugas selaku Kepala UPTD untuk memberikan legalisir berkas, menandatangani info GTK dari kepala sekolah. “Tak pernah saya diberi apalagi meminta sesuatu atas pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban saya. Padahal sudah berkali-kali menyampaikan kepada para kepala sekolah dalam rapat kedinasan, agar tidak melakukan pungutan kepada guru-guru apalagi untuk urusan yang sudah menjadi haknya,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kejadian tahun lalu sudah cukup menjadi pelajaran bagi pihak UPTD. Jika sekarang ternyata muncul kembali permasalahan serupa, dia kembali menegaskan dirinya tak ikut terlibat.

“Sebetulnya kejadian tahun lalu juga saya tidak menginstruksikan apalagi mengkoordinir biaya pemberkasan. Tapi saya hanya bilang, jika ada yang mau memberi uang jajan, transportasi, ganti biaya fotokopi kepada staf UPTD yang mengerjakan yang kebetulan masih tenaga sukwan, langsung saja berikan kepada yang bersangkutan. Nah jika sekarang muncul lagi kisruh serupa, saya tegaskan saya tidak tahu-menahu. Mungkin ada pihak lain yang melakukannya, silahkan ditelusuri oleh pihak yang berkepentingan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Ciamis DR H Wawan AS Arifien MM langsung merespon atas munculnya dugaan pungli dalam proses pemberkasan calon penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) alias tunjangan sertifikasi di wilayah Kabupaten Ciamis. Dirinya menyesalkan munculnya masalah itu. Dia bakan mengultimatum tidak akan menandatangani pencairan tunjangan itu jika masalahnya terus berlarut-larut. “Kalau masalah ini belum clear, saya tidak akan menandatangani pencariannya,” kata H Wawan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Ciamis H Wahyu Hidayat mengatakan, sebagai solusi atas permasalahan ini, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) akan mengembalikan seluruh uang pungutan. “Hasil klarifikasi kami kepada pihak K3S, pungutan hanya sebesar Rp 50 ribu. Kemudian baru ada 30 orang guru yang membayar dan itu akan segera dikembalikan,” kata H Wahyu.

Dia berharap pengembalian pungutan itu bisa menyelesaikan persoalan atau keluhan guru. Terlepas dari masalah pungutan tersebut, Wahyu mengatakan ada 5.840 guru di Ciamis yang saat ini tengah mengurus pemberkasan. “Yang sudah selesai baru sekitar 3.000 orang. Jadi tugas kami untuk melakukan verifikasi masih cukup banyak. Tim yang bertugas setiap hari lembur, mereka juga rata-rata masih tenaga sukwan,” katanya.

Tim yang bekerja siang malam itu, diburu target agar pada akhir bulan Mei atau menjelang Lebaran, tunjangan sertifikasi untuk guru bisa cair. Setelah cair nanti, besaran tunjangan yang diterima guru itu Rp 10 sampai 15 juta yang merupakan tunjangan selama 3 bulan. Besarnya nilai tunjangan itulah yang kemudian memunculkan sikap permisif, bahwa pungutan Rp 50 ribu itu dianggap wajar, apalagi jika merujuk rumitnya proses pemberkasan tersebut.(Mamay)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui