Jumat, 24 Mei 2019 - 07:15:14 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara Membatalkan SK Pejabat Humbahas Komisi Aparatur Sipil NegaraKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 163 kali

Baca Juga:Gara-Gara Cemburu Suami Tega Bunuh IsteriDituding Menipu, Evi Suryawati Menjadi Terdakwa7 Jenderal di Balik Simulator Abal-abalIzin Gangguan Diragukan, Pengoperasian SPBE Milik PT PMA Resahkan Warga

Humbahas, Jaya Pos

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE, mengangkat seorang guru menjadi pejabat struktural, yakni Imelda Vita Naomi diangkat menjadi Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) di Pemkab Humbang Hasundutan.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pun meminta hal itu dibatalkan. Pembatalan disampaikan melalui sebuah surat rekomendasi yang ditandatangai oleh Ketua KASN Sofian Efendi kepada Bupati Humbang Hasundutan.

“Sudah terbit laporan rekomendasi ke bupati, agar bupati meninjau kembali SK pengangkatan Imelda,” ungkap Sumardi Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN kepada media, Rabu (15/5).

Sumardi menjelaskan, pihaknya menerima surat pengaduan dari Partai Nasdem terkait mutasi atau pengangkatan ASN atas nama Imelda Vita Naomi, dari guru menjadi Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD).

Hasil pemeriksaan KASN, terang Sumardi, pengangkatan Imelda tidak sesuai peraturan. “Ya kita lihat antara kualifikasi yang bersangkutan dengan jabatannya tidak sinkron,” terang Sumardi.

Menurut Sumardi, dalam rekomendasi pihaknya, bupati diminta selama 14 hari setelah surat diterima segera menanggapi pengangkatan PNS bernama Imelda. “Setelah diterimanya surat dari KASN, batas waktu 14 Hari maksimal untuk menindaklanjuti,” tegas Sumardi.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE ketika dikonfirmasi sekaitan surat rekomendasi KASN itu, belum berhasil dihubungi.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Sabar Purba saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui surat rekomendasi dari KASN. “Belum tahu kita. Tapi nanti saya teruskan ke Kaban (Kepala BKD),” ucap Sabar di kantornya.

Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kabupaten Humbang Hasundutan mengirimkan surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta atas pengangkatan dan pemutasian PNS di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan, belum lama ini.

Partai ini menduga pengangkatan itu tidak sesuai peraturan sehingga dimohonkan ke KASN untuk mengklarifikasi pengangkatan dan pemutasian tersebut kepada pemerintah setempat. (B.N)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59631)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51483)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (48886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14973)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14241)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14069)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13796)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13293)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11789)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9260)
Bedah JayaposProyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekBangka Belitung, Jaya Pos Proyek pembangunan talud pengaman Pantai Pering Kelapa Kampit Belitung diduga ...


APBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka BaruDiduga Palsukan Produk Pabrikasi, U-Ditch Merek BCA Berstempel Calvary DipertanyakanBuruh PT Siwanggi Sejati Luhur Demo Karena Pembayaran Bonus Yang Tak SesuaiKasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususRaperda Perubahan APBD 2019 DisahkanDepok, Jaya Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka ...


20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres Demi Keutuhan NKRI Majelis Madiena Adakan Istigosah Dan TausiyahPimpin Upacara di IPDN, Pengamat: Bukti Bupati Bantaeng Punya Jejaring Kuat di PusatRanperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujui