Sabtu, 15 Juni 2019 - 06:19:54 WIB
Sidang Sengketa Pilpres, TKN Jokowi Nilai Presentasi Tim Hukum Prabowo Fitnah!Kategori: Jakarta - Dibaca: 192 kali

Baca Juga:Dinkes Kab Inhu Dituding Selewengkan Dana Jamkesda dan JampersalGara-Gara Cemburu Suami Tega Bunuh IsteriDituding Menipu, Evi Suryawati Menjadi Terdakwa7 Jenderal di Balik Simulator Abal-abal

"Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani: “Nanti pada saatnya kita jawab. Apa yang mereka presentasikan itu adalah fitnah.”

Jakarta, Jaya Pos

Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 membeberkan sejumlah kecurangan yang diklaim sebagai kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Ada lima kategori kecurang­an dalam Pilpres 2019 yang diklaim TSM oleh kubu Prabowo-Sandi.

“Kami dalilkan bagaimana kecurangan yang TSM dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin,” ujar Denny dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).

Denny menjelaskan lima jenis pelanggaran dan kecurangan yang diklaim TSM tersebut, yakni penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan program kerja pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara seperti polisi dan intelijen, pembatasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Atas dasar tersebut, Denny menambahkan bahwa dalam Pilpres 2019 yang bertarung bukanlah antara Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi. “Tetapi adalah antara paslon 02 dengan Presiden petahana Joko Widodo, lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan,” ujar Denny yang juga bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.

Denny lebih jauh menjelaskan bahwa kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM. Dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, te­rencana, serta mencakup dan berdampak luas pada banyak wilayah Indonesia.

“Bahwa upaya melaporkan kecurangan TSM ini sudah coba dilakukan ke Bawaslu yang terdaftar pada 14 Mei 2019, namun laporan tersebut dinyatakan ‘tidak dapat diterima’, bukan ditolak,” ujar Denny.

Untuk diketahui, berdasarkan berkas permohonan PHPU Pilpres 2019 yang diajukan ke MK, tim hukum Prabowo-Sandi melampirkan bukti-bukti berupa link-link berita media online dan video Youtube untuk memperkuat lima jenis pelanggaran dan kecurangan yang diklaim TSM ini.

Terkait hal ini, TKN Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut apa yang disampaikan tim hukum Prabowo fitnah. “Nanti pada saatnya kita jawab. Apa yang mereka presentasikan itu adalah fitnah,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani kepada wartawan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku heran dengan cara berpikir tim hukum Prabowo. Arsul kemudian mencoba mengikuti cara berpikir tim hukum Prabowo. “Kalau kita ikuti cara atau kerangka berpikir mereka, maka berarti semua presiden, perdana menteri petahana yang akan bertarung kembali dalam pemilu yaitu harus berhenti atau menganggur, jangan kerja, gitu loh,” kata dia.

Arsul juga menepis tudingan tim hukum Prabowo yang menyebut percepatan pencairan THR dan gaji ke-13 yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu kecurangan yang dilakukan Jokowi. Arsul menyebut tudingan itu patah karena berdasarkan hasil survei mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) justru tidak memilih Jokowi.

“Secara materiil itu enggak terlalu sulit kok. Misal­nya mempersoalkan soal THR, gaji ke-13 ASN. Kalau itu dimaksudkan sebagai bentuk sebuah kecurangan bahwa agar ASN itu katakanlah, atau karena kemudian ASN milih Pak Jokowi, nggak juga. Surveinya menyatakan mayoritas ASN itu tidak memilih Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” papar Arsul.

Sidang Dilanjutkan Selasa Depan

Majelis hakim MK menskor sidang gugatan Pilpres 2019. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 18 Juni dengan agenda mendengarkan tanggapan dari KPU. “Dengan demikian sidang dilanjutkan Selasa 18 Juni 2019 pukul 09.00 WIB,” ujar Ketua MK Anwar Usman di gedung MK.

Sidang pada Senin nanti memberikan kesempatan pada KPU untuk menanggapi materi gugatan yang baru saja dibacakan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. KPU sendiri sudah menyampaikan jawabannya ke MK sebelum sidang perdana digelar. “Dengan demikian sidang ditutup,” ucap Anwar seperti dilansir dari detiknews.com.

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 dimulai, Jumat (17/6) pukul 09.00 WIB. Sidang dihadiri tim kuasa hukum Prabowo-Sandi selaku penggugat, tim kuasa hukum KPU selaku tergugat, dan tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf serta Bawaslu selaku pihak terkait. (abw/rvk)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik