Minggu, 16 Juni 2019 - 07:21:19 WIB
DPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 87 kali

Baca Juga:Dinkes Kab Inhu Dituding Selewengkan Dana Jamkesda dan JampersalGara-Gara Cemburu Suami Tega Bunuh IsteriDituding Menipu, Evi Suryawati Menjadi Terdakwa7 Jenderal di Balik Simulator Abal-abal

Bukittinggi, Jaya Pos

Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung selama tiga hari sejak Rabu sampai Jum’ at (12/14) diketuai Beny Yusrial SE didampingi dua Wakil Ketua Yontrimansyah SE dan Trismon SH.

Pada sidang DPRD yang berlangsung secara marathon itu tampak dihadiri SKPD dan jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi, dan 25 anggota dengan melahirkan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD tentang Kepemudaan.

Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam proses pembangunan nasional pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional.

Pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Tonggak sejarah yang sangat penting bagi kebangkitan pemuda Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Pilar penting pemuda memiliki peranan yang cukup banyak dengan peranan membantu negara untuk mencapai cita-cita sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara.

Permasalahan yang dihadapi pemuda untuk mengembangkan peranannya disebabkan beberapa faktor yakni pendanaan, sarana dan prasarana, kurangnya pembinaan pemko, kurangnya minat pemuda pada kegiatan pembangunan dan tingkat penggaguran yang tinggi.

Hal sejalan visi-misi Kota Bukittinggi yang tertuang dalam perubahan RPJMD 2016-2021 kebijakan yang dilakukan pencapaian misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan meningkatkan even olahraga bagi generasi muda sekaligus menyalurkan bakat serta nengaktualisasikan diri.

Dengan dilahirkannya perda tentang kepemudaan ini, diharapkan dapat mewujudkan pemuda yang berkepribadian baik, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, barakhlak mulia, sehat, cerdas dan inovatif..

Dalam sidang paripurna tiga kali selama tiga hari, DPRD melakukan kritisi juga terhadap pembangunan RSUD yang sedang belangsung, namun saat Tim DPRD turun ke proyek rumah sakit, beberapa fraksi lain juga mempetanyakan kinerja pemko selain keterlambatan pekerjaan proyek, mangkrak, juga soal tukar-guling dan penghapusan asset. rumah warga di belakang balok dengan halaman kantir KPT, permasalahan hibah KONI serta multy years efek pembinaan olahraga berprestasi di Bukittinggi.

Fraksi Partai Golkar mengkritisi proyek pembangunan RSUD bernilai Rp 102 miliaran, dimana proyek tersebut mengalami masalah dimana dalam pencapaian target volume, sementara ang­garan telah habis.

Terkait ini, semua fraksi di DPRD, baik fraksi Golkar, fraksi PAN, fraksi Gerindra, fraksi PPP dan Bukittinggi Hebat juga dengan PDIP, Hanura, PKB dan Partai Nasdem menyorot persoalan proyek RSUD yang pekerjaannya mangkrak.

Disebutkan dari anggaran dana Rp 102 miliar dimana dana yang telah dicairkan sudah mencapai Rp 29 miliaran. Semestinya progresnya sudah mencapai 30 persen namun faktanya pekerjaan baru mencapai 21 persen.

Fraksi Gerindra misalnya meminta agar pemerintah kota segera mengambil tindakan tegas melalui instansi terkait dengan memberikan peringatan kepada kontraktor dan mengharuskan agar pekerjaan dapat dikebut sesuai kontrak penyelesaian pada 20 Mei 2020 nanti.

Fraksi Golkar menyorot proses tindak lanjut dari rencana pembangunan gedung DPRD baru yang rencana awal peletakan batu pertama pada bulan April tahun ini, namun di lapangan belum terealisasi tanpa tahu sebab dan kendalanya.

Fraksi Demokrat, PKS dan Gerindra juga menyentil tentang besarnya silva tahun anggaran 2018, yaitu senilai Rp 95.915.280.573.88, serta belanja hibah yang realisadinya tidak mencapat target dari Rp 18 miliar hanya Rp 16 milliar yang dapat termanfaatkan. Lain lagi soal beberapa kontraktor yang belum dibayarkan sementara pekerjaan proyek sudah selesai pada bulan Desember 2018 lalu.

Fraksi Golkar mempertanyakan kinerja yang telah mengecewakan kontraktor, tidak tahu apa landasan dan kebijakan sehingga terjadi telat pembayaran.

Terkait PAD yang terdapat sisi lemah pada realisasi target pajak daerah dan retribusi daerah, dari aspek pemungutan dan penagihan seperti pajak hotel dan restoran. Belanja Bansos tahun anggaran 2018 tidak memenuhi target dari Rp 2.348.300.000 hanya terealisasi Rp 1.655.929.463.

Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang menjadi sorotan para legislatif juga termasuk persoalan parkir liar, penerapan kartu Brizzi pada objek wisata, pro dan kontra penerapan e-money produk BRI yang dipatok dengan harga Rp 20 ribu, kebocoran parkir oleh juru parkir mengakibatkan kecolongan PAD.

Terkait itu, Irwandi menangkis dan membacakan satu persatu kritikan yang ditujukan pada walikota. “Terkait silva adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, pada sidang Paripurna, Jum’at (14/6), Walikota yang diwakili oleh Irwandi SH hanya dapat memberikan jawaban terkait kritikan DPRD Kota Bukittinggi atas kinerja Walikota, yang menjadi sorotan dan kritikan oleh anggota dewan.

Terkait pro dan kontra penerapan kartu Brizzi, dalam pemungutan retribusi masuk objek wisata upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara, menghemat pencetakan karcis.

Dalam kesimpulan jawaban Walikota pada pandangan umum fraksi-fraksi, segala permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan APBD tahun 2018 akan lebih jelas terjawab pada tahap pembahasan bersama dengan SKPD terkait, sehingga akan dapat dijadikan solusi yang akan diupayakan dalam pencapaian target pada APBD tahun 2019.(Adv/Yet/IS)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59927)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54178)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51773)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15267)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14539)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14350)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14062)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13611)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13464)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9564)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik