Senin, 17 Juni 2019 - 07:13:01 WIB
DPRD Sumsel Setujui LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2018Kategori: Laporan Khusus - Dibaca: 56 kali

Baca Juga:Dugaan Korupsi Rp4,4 M, Jaksa Akan Panggil Pejabat Disdik Kab TangerangDinkes Kab Inhu Dituding Selewengkan Dana Jamkesda dan JampersalGara-Gara Cemburu Suami Tega Bunuh IsteriDituding Menipu, Evi Suryawati Menjadi Terdakwa

Palembang, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan akhirnya menerima dan menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2018.

Rapat Paripurna ke LIX (59) DPRD Provinsi Suma­tera Selatan Tahun Sidang 2019 dengan agenda pe­nyampaian rekomendasi DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2018, bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (27/5).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel HMA Gantada didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah, M Yansuri, Kartika Sandra Desi, juga Wakil Gubernur H Mawardi Yahya, Sekda Nasrun Umar, Sekwan DPRD H Ramadhan S Basyeban beserta jajaran pemprov dan para undangan.

Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan ter­hadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018, untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan.

Setelah mengkaji dan menganalisis LKPJ Gubemur Sumatera Selatan TA 2018, maka de­ngan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohim secara umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui LKPJ TA 2018,” kata pelapor Mgs H Syaiful Padli ST MM.

Sebelumnya Mgs H Syaiful Padli ST MM juga sempat menguraikan sejumlah catatan kinerja di Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat kepada Gubernur Sumsel.

Seperti diantaranya rekomendasi umum bidang keuangan bahwa capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2018 sebesar 94,60% dari target, maka kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak terhadap tidak tercapainya target tersebut de­ngan segera melakukan evaluasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan pelaporan secara komprehensif dan berbasis data akurat, bahwa ca­paian realisasi dana perimbangan DBH tahun 2018 sebesar 90,00% dari target, namun demikian di tahun 2018 terjadi perubahan/penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, penyebab utamanya adalah semakin menurunnya harga minyak mentah di pasaran dunia yang berakibat adanya penurunan perhitungan DBH Sumatera Selatan ta hun 2018 sebagaimana perubahan perpres tentang DBH.

“Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan agar dalam penetapan target pene­rimaan DBH Migas kedepan tidak secara mutatis-mutandis mengambil angka PMK ataupun Perpres, DPRD Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kisaran angka 75-80% dari angka PMK atau Perpres,” katanya.

Selain itu, program kegiatan yang dananya bersumber dari dana dekonsentrasi hendaknya dibe­ritahukan/dilaporkan ke DPRD bersamaan dengan waktu pembahasan Rancangan APBD.

“Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kegiatan yang tupang-tindih dan mempersiapkan OPD untuk pelaksanaanya. PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 22 ayat (9),” katanya.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H Mawardi Yahya yang membacakan laporan Gubernur Sumsel mengatakan, pada pembahasan dan penelitian tersebut melalui rapat Pansus-pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah banyak masukan yang pihaknya terima terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pada akhirnya telah dapat diperoleh ca­tatan-catatan kinerja di bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Bidang Pembangunan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

“Terhadap keberhasilan program dan kegiatan yang telah dicapai dengan baik di bidang pemba­ngunan di­sampaikan pada laporan pembahasan dan penelitian oleh Pansus-pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi sehingga kedepan akan lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Menurutnya, terhadap program dan kegiatan yang masih merupakan catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang masih memerlukan penyempurnaan di bidang administrasi dan pelaksanaan kegiatan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan akan ditindaklanjuti penyempurnaannya sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Ketua DPRD Sumatera Selatan HMA Gantada SH MHum mengharapkan apa yang telah direkomendasikan akan menjadi perhatian Gubernur dan WakilGubernur Sumsel untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. (ADV Humas DPRD Sumsel/Toyo)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59556)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51413)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (43429)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14903)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14179)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14004)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13741)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13201)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11022)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9180)
Bedah JayaposGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaRiau, Jaiya Pos Terkait tuduhan dan fitnah yang tersebar di berbagai media yang menyebutkan bahwa Mindo ...


Ketua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamang
Laporan KhususBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Kayuagung, Jaya Pos Posisi stategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, yang ...


Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di Manado