Sabtu, 22 Juni 2019 - 06:28:38 WIB
Uhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 82 kali

Baca Juga:Kepala Puskesmas Tulangan Halangi Wartawan Ambil Gambar ProyekJajang Rahmat Anak yang MalangHUT HARIAN JAYA POS KE- VSMPN 42 Surabaya Alergi Wartawan , Diduga Selewengkan Dana BOS dan Jual Buku BSE

Catatan: Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) - Bagian ke Sebelas

Sebelum kolonial Belanda masuk ke wilayah tanah Batak, masyarakat Batak sudah mengenal Uhum dalam istilah Indonesia disebut hukum. Namun perlu dipahami, hukum yang diberlakukan pada saat itu adalah hukum tidak tertulis, akan tetapi sifatnya tetap mengikat.

Pada umumnya hukum itu diberlakukan sesuai dengan daerah atau wilayah masing-masing yang penetapannya berazaskan musyawarah mufakat secara bersama. Ada beberapa hukum yang telah ditentukan, misalnya Hukum Adat, Hukum Pertanahan, Hukum Perekonomian, Hukum Perkawinan, Hukuman tentang Pemeliharaan Ternak, Hukuman Martabat (Sanksi Sosial) dan masih banyak lagi yang perlu dituangkan di tulisan ini.

Hukum adat adalah hukum yang diberlakukan tokoh adat, raja bius bersama raja turpuk. Misalnya jika seseorang melakukan hubungan intim terhadap saudara kandungnya, maka para Raja Bius dan Tokoh Adat membuat ketentuan untuk memisahkan mereka. Jika hubungan tersebut tetap dipertahankan maka Raja Bius bersama Tokoh Adat berhak mengusir mereka dari kampung itu.

Hukum Pertanahan, hukum yang telah ditentukan antar garis marga yang kita kenal dengan Hak Golat. Adalagi istilah tabah pangeahan, lahan kosong namun bisa dikelola keturunan yang memiliki hak Golat tersebut. Kemudian ada lagi istilah Punsu tali yakni lahan kosong yang bisa dikelola Panjae (yang baru berumah tangga) namun jika dalam waktu 5 tahun tidak boleh dikuasai orang lain.

Hukum perekonomian dimana masyarakat diwajibkan membayar blasting jika menjual ternak. Hukum perkawinan, sudah ditentukan tidak bolek kawin atau menikah sesama saudara kandung, tidak boleh kawin sesama garis keturunan. Jika hal itu dilanggar maka ada sanksinya seperti telah dijelaskan.

Hukum pertanian atau biasa disebut aturan pertanian, sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya musim pola tanam sudah ditentukan bulannya bahkan tanggalnya. Jika hal tersebut dilanggar, petugas akan diberi sanksi denda atau yang lain, tergantung kesepatan pembuat peraturan tersebut. Istilahnya disebut mangaliling.

Hukum ternak. Pada zamannya pemeliharaan ternak sudah ditentukan yang disebut dengan jampalan (lahan kosong). Ditetapkan sanksi, jika ternak masuk ke kadang orang disepakati akan dikenakan denda, tergantung kesepakatan. Istilah itu dikenal dengan pitara.

Hukuman martabat dikenal dengan istilah sekarang ilmu santet (parrasun-rasun). Jika hal tersebut ditemukan di tengah masyarakat, sulit melakukan sanksinya sebab penemuan buktinya sangat sulit. Maka hukumnya disepakati sanksi sosial. Artinya apapun kegiatannya, suka maupun duka, masyarakat tidak diperbolehkan menghadirinya.

Jika seseorang memiliki ilmu santet, ketika ditanya tidak mau mengakuinya maka akan dipotong seekor ternak lalu makan bersama. Namun sebelum makan bersama, terlebih dahulu disumpah yang bunyinya: “Siapun memiliki ilmu santet tersebut, karena tidak ada pengakuan, biarlah dia mati terkapar seperti ternak ini (marpinahan sigadap-gadap)”.

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59556)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51413)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (43429)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14903)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14179)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14004)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13741)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13201)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11022)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9180)
Bedah JayaposGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaRiau, Jaiya Pos Terkait tuduhan dan fitnah yang tersebar di berbagai media yang menyebutkan bahwa Mindo ...


Ketua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamang
Laporan KhususBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Kayuagung, Jaya Pos Posisi stategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, yang ...


Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di Manado