Sabtu, 22 Juni 2019 - 06:28:38 WIB
Uhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 129 kali

Baca Juga:Kepala Puskesmas Tulangan Halangi Wartawan Ambil Gambar ProyekJajang Rahmat Anak yang MalangHUT HARIAN JAYA POS KE- VSMPN 42 Surabaya Alergi Wartawan , Diduga Selewengkan Dana BOS dan Jual Buku BSE

Catatan: Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) - Bagian ke Sebelas

Sebelum kolonial Belanda masuk ke wilayah tanah Batak, masyarakat Batak sudah mengenal Uhum dalam istilah Indonesia disebut hukum. Namun perlu dipahami, hukum yang diberlakukan pada saat itu adalah hukum tidak tertulis, akan tetapi sifatnya tetap mengikat.

Pada umumnya hukum itu diberlakukan sesuai dengan daerah atau wilayah masing-masing yang penetapannya berazaskan musyawarah mufakat secara bersama. Ada beberapa hukum yang telah ditentukan, misalnya Hukum Adat, Hukum Pertanahan, Hukum Perekonomian, Hukum Perkawinan, Hukuman tentang Pemeliharaan Ternak, Hukuman Martabat (Sanksi Sosial) dan masih banyak lagi yang perlu dituangkan di tulisan ini.

Hukum adat adalah hukum yang diberlakukan tokoh adat, raja bius bersama raja turpuk. Misalnya jika seseorang melakukan hubungan intim terhadap saudara kandungnya, maka para Raja Bius dan Tokoh Adat membuat ketentuan untuk memisahkan mereka. Jika hubungan tersebut tetap dipertahankan maka Raja Bius bersama Tokoh Adat berhak mengusir mereka dari kampung itu.

Hukum Pertanahan, hukum yang telah ditentukan antar garis marga yang kita kenal dengan Hak Golat. Adalagi istilah tabah pangeahan, lahan kosong namun bisa dikelola keturunan yang memiliki hak Golat tersebut. Kemudian ada lagi istilah Punsu tali yakni lahan kosong yang bisa dikelola Panjae (yang baru berumah tangga) namun jika dalam waktu 5 tahun tidak boleh dikuasai orang lain.

Hukum perekonomian dimana masyarakat diwajibkan membayar blasting jika menjual ternak. Hukum perkawinan, sudah ditentukan tidak bolek kawin atau menikah sesama saudara kandung, tidak boleh kawin sesama garis keturunan. Jika hal itu dilanggar maka ada sanksinya seperti telah dijelaskan.

Hukum pertanian atau biasa disebut aturan pertanian, sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya musim pola tanam sudah ditentukan bulannya bahkan tanggalnya. Jika hal tersebut dilanggar, petugas akan diberi sanksi denda atau yang lain, tergantung kesepatan pembuat peraturan tersebut. Istilahnya disebut mangaliling.

Hukum ternak. Pada zamannya pemeliharaan ternak sudah ditentukan yang disebut dengan jampalan (lahan kosong). Ditetapkan sanksi, jika ternak masuk ke kadang orang disepakati akan dikenakan denda, tergantung kesepakatan. Istilah itu dikenal dengan pitara.

Hukuman martabat dikenal dengan istilah sekarang ilmu santet (parrasun-rasun). Jika hal tersebut ditemukan di tengah masyarakat, sulit melakukan sanksinya sebab penemuan buktinya sangat sulit. Maka hukumnya disepakati sanksi sosial. Artinya apapun kegiatannya, suka maupun duka, masyarakat tidak diperbolehkan menghadirinya.

Jika seseorang memiliki ilmu santet, ketika ditanya tidak mau mengakuinya maka akan dipotong seekor ternak lalu makan bersama. Namun sebelum makan bersama, terlebih dahulu disumpah yang bunyinya: “Siapun memiliki ilmu santet tersebut, karena tidak ada pengakuan, biarlah dia mati terkapar seperti ternak ini (marpinahan sigadap-gadap)”.

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59948)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54327)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51794)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15290)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14562)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14370)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14079)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13640)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13590)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9584)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik