Rabu, 10 Juli 2019 - 05:31:37 WIB
Proses NUPTK Diwarnai PungliKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 266 kali

Baca Juga:6 orang PSK Positif Terjangkit Menderita HIV75 Pemuda Ikuti Penyuluhan Bahaya NarkobaDiduga Kedudukan Orangtua Dapatkan Proyek, Perbaikan Sekolah di Simalungun Tak Sesuai JuknisSeorang Karyawan di PT Incasi Raya Pangean Tewas Mengenaskan

Ciamis, Jaya Pos

Proses pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru honorer yang lulus Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2018, diwarnai pungutan liar. Hal tersebut dikeluhkan oleh sejumlah guru honorer di Kabupaten Ciamis.

Rendahnya honor yang mereka terima selama ini, ternyata tak cukup membuat pihak tertentu untuk melakukan pungutan atas pembuatan NUPTK tersebut. Sejumlah guru honorer mengaku untuk mendapatkan NUPTK harus menyerahkan uang pelicin dengan istilah uang Adm antara Rp 150 ribu – Rp 200 ribu kepada koordinator pengurus NUPTK, bagi guru yang sudah mengikuti PPG.

Salah seorang guru honorer peserta PPG, berinisial RR harus membayar Rp 200 ribu kepada koordinator. “Supaya cepat harus membayar uang Adm, supaya tidak numpuk. Uang tambahan Adm itu ada yang dibayarkan tunai, ada pula yang melalui transfer ke rekening koordinator,” kata RR.

Saat dikonfirmasi Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Tamsis Bastaman membantah adanya pungli pada pengurusan NUPTK. Menurutnya, NUPTK didapat tanpa biaya alias gratis.

Prosesnyapun bisa dilakukan oleh akun sendiri secara online. Kalaupun ada informasi pengumpulan biaya tambahan Adm oleh pihak tertentu, tidak ada keterlibatan dengan pihaknya. Kalau di dinas tidak ada pungutan dirinya menjamin. Dirinya sudah tanya kepada operator dan tidak ada pungutan biaya untuk apapun.

Terpisah, Koodinator Pengurusan NUPTK PPG, Dian Budianto mengakui adanya permohonan biaya tambahan untuk administrasi pengajuan NUPTK. Dia tak membantah melakukan pungutan untuk sesuatu yang sebenarnya gratis.

Dari 200 peserta PPG tahun 2018, baru 60 orang yang memberikan. “Saya sebenarnya hanya korban. Dan saya juga tidak memaksa. Sesuai keikhlasan dan keridoan. Uang itu untuk adat ketimuran, ucapan terima kasih karena sudah diperhatikan, sudah dibantu dalam pengurusannya,” kata Dian.

Dia mengaku untuk mengurus penerbitan NUPTK, dirinya harus pergi ke Jakarta, hingga menghabiskan biaya Rp 4 juta untuk biaya transportasi dan akomodasi. “Dana itu diberikan secara sukarela. Saya pergi pun atas permintaan mereka. Selain itu pungutan tersebut sebagai adat ketimuran. Saya juga ingin klarifikasi bahwa dana itu tidak diberikan ke Dinas Pendidikan,” katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai beredarnya tangkapan layar (screenshot) percakapan di grup WA guru honorer, yang diduga dirinya tengah menagih pungutan atau “dana perjuangan” itu, Dian membantah. Pihak Inspektorat Kabupaten Ciamis sendiri telah turun tangan terkait masalah ini. “Pemeriksaan Inspektorat sudah beres,” pungkas Dian.(Mamay)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik