Rabu, 10 Juli 2019 - 05:37:49 WIB
PPDB Tahun 2019 SMP Sederajat di Kota DepokKategori: Pendidikan - Dibaca: 25 kali

Baca Juga:6 orang PSK Positif Terjangkit Menderita HIV75 Pemuda Ikuti Penyuluhan Bahaya NarkobaDiduga Kedudukan Orangtua Dapatkan Proyek, Perbaikan Sekolah di Simalungun Tak Sesuai JuknisSeorang Karyawan di PT Incasi Raya Pangean Tewas Mengenaskan

Depok, Jaya Pos

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk SMPN di Kota Depok rencananya akan menerapkan sistem zonasi yang berkeadilan. PPDB di Depok nantinya bukan hanya zonasi murni semata, tetapi juga dilihat nilai hasil ujian serta prestasi yang dimiliki anak didik seperti prestasi olahraga dan kesenian.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok M Thamrin mengatakan, pendaf­taran Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) tahun 2019-2020 untuk jenjang jalur prestasi murni dan perpindahan orang tua siswa, dimulai lebih awal pada 27-28 Juni 2019. PPDB tahun ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 Tahun 2018 yaitu tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN atau bentuk lain sederajat. Kegiatan ini berazas obyektif, transparan, akuntabel, non diskriminasif dan berkeadilan.

“Zonasi berkeadilan yakni anak didik yang akan diterima di SMPN, pertama dilihat dari hasil ujian dengan nilai terbaik, lalu dilihat juga prestasi non-akademik yang dimiliki seperti prestasi olahraga atau kesenian di tingkat daerah maupun nasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan,” kata M Thamrin.

Dirinya menuturkan, anak didik dengan nilai yang bagus dan juga memiliki prestasi olahraga dan kesenian akan diproritaskan. “Memang ada perbedaan penerapan PPDB 2019 untuk SMPN dari tahun-tahun sebelumnya serta prinsip penerapannya. Untuk tahun ini adalah ada rasa keadilan agar anak didik yang mempunyai nilai tinggi bisa lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi akademiknya,” jelasnya.

Menurunya, anak didik yang mempunyai nilai ujian bagus tentu perlu diberi penghargaan serta motivasi bahwa nilai ujian tersebut tidak sia-sia, tetapi juga menjadi penentu diterima atau tidaknya di sekolah negeri. “Penyebaran sekolah negeri memang belum merata di Kota Depok. Jadi kami perlu memberikan rasa keadilan bagi anak-anak didik yang mempunyai nilai tinggi dan prestasi,” ujarnya.

Thamrin melanjutkan, dengan sistem zonasi berkeadilan yang dimodifikasi, anak-anak didik tetap diberikan apresiasi. “Anak-anak didik sudah berjuang untuk belajar mendapatkan nilai ujian tinggi, untuk itu perlu diberi apresiasi. Kalau anak-anak didik nilai ujiannya mendapatkan nilai rata-rata sembilan, maka bisa langsung pilih sekolah yang dikehendaki,” tegasnya.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Disdik Kota Depok Mulyadi mengatakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menetapkan PPDB Tahun 2019/2020 untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui sistem zonasi dimulai pada 4 – 5 Juli 2019. Jalur berbasis perhitungan wilayah ini memiliki kuota sebanyak 90 persen.

“Sistem zonasi reguler tersebut merupakan penilaian utama dari proses PPDB setiap tahunnya. Metode yang digunakan yaitu skoring dari 10 hingga 100, tergantung jarak dari rumah ke sekolah yang dituju,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Pendas) Disdik Kota Depok, Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, pendaftaran zonasi terbagi dalam enam jalur. Yakni prasejahtera sebesar 20 persen, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebesar 5 persen, Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sebesar 5 persen. Kemudian luar kota sebesar 3 persen, prestasi lokal sebesar 7 persen, dan zonasi reguler sebesar 50 persen.

Lebih lanjut, menurutnya, tahun ini kuota prestasi lokal terdapat penambahan menjadi 7 persen. Yaitu, sebesar 2 persen untuk prestasi akademik dan untuk non akademik sebesar 5 persen.“Penambahan kuota tersebut sebagai wujud penghargaan kami terhadap prestasi para pelajar di Kota Depok,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, bagi calon peserta didik lulusan sekolah di Kota Depok, bisa langsung melakukan pendaftaran secara online. Adapun bagi para pelajar di luar Kota Depok dan lulusan kejar paket diharuskan melakukan pra-pendaftaran di SMP yang dituju. Hal itu agar mendapatkan nomor PIN PPDB.

“Secara umum, persyaratan zonasi ini adalah melampirkan fotocopi Sertifikat Hasil Ujian (SHU) Sekolah, Kartu Keluarga sebelum 31 Desember 2019, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi yang sudah memiliki,” tegasnya.(Adv)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59556)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51413)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (43427)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14903)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14179)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14004)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13741)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13201)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11022)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9180)
Bedah JayaposGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaRiau, Jaiya Pos Terkait tuduhan dan fitnah yang tersebar di berbagai media yang menyebutkan bahwa Mindo ...


Ketua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamang
Laporan KhususBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Kayuagung, Jaya Pos Posisi stategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, yang ...


Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di Manado