Kamis, 11 Juli 2019 - 06:45:04 WIB
Diduga Zonasi Kearipan Lokal Garut Labrak Permendikbud No 14 Tahun 2018Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 74 kali

Baca Juga:Kades Rimpian Lempar Tanggungjawab6 orang PSK Positif Terjangkit Menderita HIV75 Pemuda Ikuti Penyuluhan Bahaya NarkobaDiduga Kedudukan Orangtua Dapatkan Proyek, Perbaikan Sekolah di Simalungun Tak Sesuai Juknis

Kearipan lokal juga akan memberi ruang terhadap manipulasi data serta memberikan peluang bermain uang.

Garut, Jaya Pos

Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Garut diduga banyak korbankan siswa, dimana Kepala Dinas Pendidikan Garut, Totong mengambil kebijakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Kearipan lokal juga akan memberi ruang terhadap manipulasi data serta memberikan peluang bermain uang dengan banyaknya dugaan titipan yang mungkin saja dilakukan untuk kepentingan orang-orang yang memilki jabatan dan juga memiliki uang.

Hal tersebut banyak dikeluhkan orang tua siswa yang jika ditinjau dari jarak, yakin masuk dalam area zonasi, tapi kenyataan tidaklah se­perti aturan dan harapan. Para orang tua juga mengeluhkan dengan berbagai aturan tetapi tetap saja banyak yang dikecewakan karena dalam penerapanya dianggap tidak benar.

Lain halnya dengan aturan dulu, dimana setiap sekolah menentukan fasing gred dan besaran nilai dan aturan itu sangat mudah dipahami oleh semua kalangan, karena ketika orang tua tahu standar nilai yang akan diterima di sekolah yang diminati, para orang tua dan juga anaknya tau diri dengan nilai yang dimiliki hasil ujian nasional.

Usai brifing yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan Garut, Selasa (2/07) Kadisdik, Totong memaparkan bahwa untuk pelaksanaan PPDB pihaknya mengambil sikap dengan melaksanakan kearipan lokal bahwa zonasi diberlakukan 60%. Sementara bagi siswa diluar zonasi yang berharap untuk masuk sekolah yang diminati diberikan lagi tantangan berupa testing dan bentuk seleksi lainya.

Sementara tujuan Permendikbud No 14 tahun 2018 tentang zonasi dalam PPDB merupakan untuk membagi agar semua sekolah yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia terjadi pemerataan siswa, agar dalam pelaksanaan pendidikan mampu memberikan kualitas yang sesuai, akan tetapi tujuan pemerintah tersebut di Kabupaten Garut hanya digubris 60% sementara dalam aturan paling sedikit 90%.

Seperti dikutip dari akun instagram resmi Kemendikbud @kemendikbud.RI dan Permendikbud nomor 14 tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB, diantaranya sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari jumlah peserta didik yang diterima, kenyataanya di Kabupaten Garut tidak demikian.

Selanjutnya domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada pembuktian KK (kartu keluarga) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB, sementara di Kabupaten Garut banyak orang tua siswa berdesakan untuk merubah KK di kantor catatan sipil. Bisa diduga bahwa telah terjadi manipulasi data agar anaknya diterima di sekolah yang dikehendakinya.

Dalam peraturan juga dipaparkan bahwa radius zonasi terdekat ditetapkan oleh Pemda sesuai dengan kondisi daerah dengan memperhatikan ketersediaan calon siswa dan kebutuhan siswa secara rasional. (Hartono)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik