Kamis, 11 Juli 2019 - 06:52:10 WIB
Tunggakan APBD Kab Kapuas 2018 Rp 39 M DipertanyakanKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 89 kali

Baca Juga:Kades Rimpian Lempar Tanggungjawab6 orang PSK Positif Terjangkit Menderita HIV75 Pemuda Ikuti Penyuluhan Bahaya NarkobaDiduga Kedudukan Orangtua Dapatkan Proyek, Perbaikan Sekolah di Simalungun Tak Sesuai Juknis

Kuala Kapuas, Jaya Pos

Tunggakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 39 miliar, menjadi beban APBD tahun 2019 cukup mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan bagi kalangan masyarakat.

Hal itu diungkapkan M Junaedi L Gaol, admin akun facebook Mimbar Demokrasi “the Junaedi Gaol Institute”, dalam postingan yang diunggahnya, baru-baru ini.

“Ada peristiwa apa pada tahun 2018, sehingga Pemkab Kapuas harus ngutang Rp 39 miliar menggadaikan APBD Kapuas tahun 2019, peristiwa apa yang mendesak dan bagaimana prosesnya hingga DPRD Kapuas juga berani menyetujui beberapa proyek ngutang tersebut,” tulisnya.

Sedangkan menurut Duta Media Sosial ini, diketahui bahwa pada tahun 2018 tidak ada peristiwa force majure seperti bencana gunung meletus yang menelan biaya Rp 39 miliar, tahun 2018 hanya musim pilkada saja di Kabupaten Kapuas, sementara dana untuk anggaran KPU juga sudah pasti dianggarkan pada pembahasan APBD murni 2018, jika ada kekurangannya maka dipastikan jumlahnya tidak mencapai Rp 39 miliar.

Karena itu menurutnya, banyak pihak menilai bahwa proyek ngutang 39 miliar tersebut, merupakan proyek aji mumpung, sebab saat itu masa jabatan bupati periode 2013-2018 akan berakhir, sementara para anggota dewan juga perlu persiapan pileg 2019.

“Menilik beberapa pos anggaran peruntukan proyek ngutang tersebut salah satunya adalah membangun gedung alat kelengkapan DPRD Kapuas senilai Rp 5,4 miliar lebih, proyek oknum pimpinan DPRD dengan meminjam perusahaan pihak swasta tersebut juga diketahui bermasalah, belum rampung sampai sekarang, diduga karena masih menunggu dana dari APBD 2019, pemilik perusahaan tentu saja tidak berani memodali proyek karena hanya sebatas meminjamkan perusahaan, sementara oknum DPRD tidak siap dana karena kebutuhan menghadapi pileg 2019, nah kalau toh proyek tidak bisa rampung kenapa tidak dianggarkan pada APBD 2019 saja, agar pemkab tidak perlu ngutang kepada pihak ke 3. Lagi pula, apakah pembangunan gedung tersebut termasuk mendesak “banget” hingga pemkab terpaksa ngutang?” tulisnya lagi.

Karena itu menurut M Junaedi L Gaol, terlepas rampung tidaknya proyek dewan Rp 5,4 miliar tersebut, masyarakat pemerhati pembangunan menilai ada yang tidak beres dengan munculnya utang Rp 39 miliar yang membebani APBD Kapuas tahun ini.

“Ini betul-betul proyek “selang” yang melibatkan pimpinan eksekutif dan legislatif tahun 2018, taruhannya besar bagaimana jika bupati dan ketua DPRD berganti? Siapa yang bertanggung jawab membayar utang rakyat Kapuas ini?” urainya.

Untung saja katanya, Bupati terpilih kembali, namun ketua DPRD belum pasti menjabat lagi, tapi dasar hukum untuk menentukan kriteria proyek mendesak sampai ngutang Rp 39 miliar pada musim pilkada 2018 tetap menyisakan banyak pertanyaan hukum.

Namun pertanyaan hukum oleh DPRD rasanya tidak mungkin karena jatah proyek sudah terlihat jelas Rp 5,4 miliar walau tidak rampung, sementara jaksa dan polisi juga tak mungkin melakukan pemeriksaan karena sibuk, dan polisi serta jaksa juga mungkin tidak pernah melewati lokasi proyek 39 miliar itu.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik