Kamis, 11 Juli 2019 - 06:52:10 WIB
Tunggakan APBD Kab Kapuas 2018 Rp 39 M DipertanyakanKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 30 kali

Baca Juga:Kades Rimpian Lempar Tanggungjawab6 orang PSK Positif Terjangkit Menderita HIV75 Pemuda Ikuti Penyuluhan Bahaya NarkobaDiduga Kedudukan Orangtua Dapatkan Proyek, Perbaikan Sekolah di Simalungun Tak Sesuai Juknis

Kuala Kapuas, Jaya Pos

Tunggakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2018 sebesar Rp 39 miliar, menjadi beban APBD tahun 2019 cukup mengejutkan dan menimbulkan pertanyaan bagi kalangan masyarakat.

Hal itu diungkapkan M Junaedi L Gaol, admin akun facebook Mimbar Demokrasi “the Junaedi Gaol Institute”, dalam postingan yang diunggahnya, baru-baru ini.

“Ada peristiwa apa pada tahun 2018, sehingga Pemkab Kapuas harus ngutang Rp 39 miliar menggadaikan APBD Kapuas tahun 2019, peristiwa apa yang mendesak dan bagaimana prosesnya hingga DPRD Kapuas juga berani menyetujui beberapa proyek ngutang tersebut,” tulisnya.

Sedangkan menurut Duta Media Sosial ini, diketahui bahwa pada tahun 2018 tidak ada peristiwa force majure seperti bencana gunung meletus yang menelan biaya Rp 39 miliar, tahun 2018 hanya musim pilkada saja di Kabupaten Kapuas, sementara dana untuk anggaran KPU juga sudah pasti dianggarkan pada pembahasan APBD murni 2018, jika ada kekurangannya maka dipastikan jumlahnya tidak mencapai Rp 39 miliar.

Karena itu menurutnya, banyak pihak menilai bahwa proyek ngutang 39 miliar tersebut, merupakan proyek aji mumpung, sebab saat itu masa jabatan bupati periode 2013-2018 akan berakhir, sementara para anggota dewan juga perlu persiapan pileg 2019.

“Menilik beberapa pos anggaran peruntukan proyek ngutang tersebut salah satunya adalah membangun gedung alat kelengkapan DPRD Kapuas senilai Rp 5,4 miliar lebih, proyek oknum pimpinan DPRD dengan meminjam perusahaan pihak swasta tersebut juga diketahui bermasalah, belum rampung sampai sekarang, diduga karena masih menunggu dana dari APBD 2019, pemilik perusahaan tentu saja tidak berani memodali proyek karena hanya sebatas meminjamkan perusahaan, sementara oknum DPRD tidak siap dana karena kebutuhan menghadapi pileg 2019, nah kalau toh proyek tidak bisa rampung kenapa tidak dianggarkan pada APBD 2019 saja, agar pemkab tidak perlu ngutang kepada pihak ke 3. Lagi pula, apakah pembangunan gedung tersebut termasuk mendesak “banget” hingga pemkab terpaksa ngutang?” tulisnya lagi.

Karena itu menurut M Junaedi L Gaol, terlepas rampung tidaknya proyek dewan Rp 5,4 miliar tersebut, masyarakat pemerhati pembangunan menilai ada yang tidak beres dengan munculnya utang Rp 39 miliar yang membebani APBD Kapuas tahun ini.

“Ini betul-betul proyek “selang” yang melibatkan pimpinan eksekutif dan legislatif tahun 2018, taruhannya besar bagaimana jika bupati dan ketua DPRD berganti? Siapa yang bertanggung jawab membayar utang rakyat Kapuas ini?” urainya.

Untung saja katanya, Bupati terpilih kembali, namun ketua DPRD belum pasti menjabat lagi, tapi dasar hukum untuk menentukan kriteria proyek mendesak sampai ngutang Rp 39 miliar pada musim pilkada 2018 tetap menyisakan banyak pertanyaan hukum.

Namun pertanyaan hukum oleh DPRD rasanya tidak mungkin karena jatah proyek sudah terlihat jelas Rp 5,4 miliar walau tidak rampung, sementara jaksa dan polisi juga tak mungkin melakukan pemeriksaan karena sibuk, dan polisi serta jaksa juga mungkin tidak pernah melewati lokasi proyek 39 miliar itu.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59556)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51413)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (43427)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14903)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14179)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14004)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13741)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13201)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11022)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9180)
Bedah JayaposGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaRiau, Jaiya Pos Terkait tuduhan dan fitnah yang tersebar di berbagai media yang menyebutkan bahwa Mindo ...


Ketua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan Rawamang
Laporan KhususBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Kayuagung, Jaya Pos Posisi stategis Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan, yang ...


Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di Manado