Senin, 15 Juli 2019 - 06:20:52 WIB
HMI Geruduk Kejari Ciamis, Minta Tuntaskan Semua Kasus TipikorKategori: Jawa Barat - Dibaca: 53 kali

Baca Juga:Warga Jakpus Gantung Harapan Kepada Gubernur BaruPemberangkatan CJH Sulteng, Penerbangan Reguler Tidak TergangguKades Rimpian Lempar Tanggungjawab6 orang PSK Positif Terjangkit Menderita HIV

Sudah satu tahun lebih belum ada tindak lanjut dari Kejari mengenai penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Ciamis, Jaya Pos

Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciamis melakukan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis, beberapa waktu lalu. Mereka meminta Kejari untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi yang ada di wilayah itu.

Sebelum aksi mereka berjalan dari Taman Lokasana menuju kantor Kejari Ciamis, di depan kantor mereka melakukan orasi. Aksi mahasiswa tersebut berjalan aman. Mahasiswa menyebut ada 2 perkara yang saat ini dita­ngani oleh Kejari Ciamis, yakni perkara pengadaan “finger print’ UPTD Puskesmas, Kecamatan dan Dinas Pendidikan tahun 2017/2018. Dan perkara anggaran makanan dan minuman (mamin) serta ATK KPUD Ciamis/Pangandaran tahun 2017.

Menurut HMI, sejauh ini belum ada kejelasan dari Kejari terkait kasus tersebut. Sudah satu tahun lebih belum ada tindak lanjut dari Kejari mengenai penyelesaian kasus tersebut. “Ada dua perkara, finger print dan KPUD. Itu sudah lama, sampai saat ini tidak selesai,” ujar Koordinator Lapangan Aksi Edgar Dzikri di Kejari Ciamis.

Menurut Edgar, Kejari harus menjalankan tugas, peran dan fungsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum sesuai dengan UU No 16 tahun 2014. Mereka mendorong Kejari Ciamis untuk secepatnya mengungkap dan menyelesaikan perkara yang sedang ditangani.

“Menuntut Kejari Ciamis untuk terbuka terhadap perkara yang ditangani sesuai dengan Undang-undang KIP secepatnya dan menyelesaikannya sesingkat-singkatnya,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi tuntutan mahasiswa, Kasi Pidsus Kejari Ciamis A Tri Nugraha mengapresiasi HMI yang mendorong Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tri menjelaskan, dua kasus tersebut kini masih ditangani Kejari Ciamis.

Rinciannya, untuk kasus KPUD Pangandaran saat ini sudah rampung 90 persen. Bahkan dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka, selanjutnya akan dinaikkan menjadi tahap penuntutan.

“Untuk kasus KPUD sudah ada kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sekitar Rp 140 juta, itu anggaran ATK dan Mamin tahun 2017. Kenapa lama? Karena dari hasil audit BPKP atas perkara itu baru ada di bulan Mei,” terangnya.

Sedangkan untuk kasus pengadaan ‘finger print’ yang pengalokasiannya dari tiga instansi yakni UPTD Puskesmas, Kecamatan dan Dinas Pendidikan sebanyak sekitar 500 unit. Dugaannya ada mark up atau kemahalan terhadap pengadaan barang tersebut.

Menurut Tri, setelah berkoordinasi dan ekspos dengan BPKP menyatakan kasus tersebut harus ada keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP). “Kami sudah menyurati LKPP dan minggu depan kami akan melakukan pemeriksaan ahli LKPP. Untuk saksi juga sudah diperiksa sebanyak 25 orang. Kenapa prosesnya lama, karena tahapan dilalui termasuk memeriksa saksi,” ucapnya.

Untuk kerugian negaranya baru akan diketahui setelah selesai memeriksa ahli dari LKPP. Saat ini Kejari sudah melanjutkan ke tahap penyidikan dan 50 saksi sudah diperiksa. “Sekarang masuk tahap penyidikan, sudah periksa sekitar 50 orang saksi, untuk tersangka belum ada karena kita harus periksa ahli dari LKPP dulu,” pungkasnya.(Mamay)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49434)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres