Selasa, 16 Juli 2019 - 07:02:20 WIB
Sistem Zonasi Tidak Memberikan Pembelajaran Kepada MasyarakatKategori: Pendidikan - Dibaca: 34 kali

Baca Juga:Pengusaha Bangun Rumah, Bongkar Tembok Pembatas Lapangan BolaWarga Jakpus Gantung Harapan Kepada Gubernur BaruPemberangkatan CJH Sulteng, Penerbangan Reguler Tidak TergangguKades Rimpian Lempar Tanggungjawab

Tujuan pemerintah menerapkan sistem zona adalah untuk memeratakan kualitas pendidikan. 

Ciamis, Jaya Pos

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 kembali menimbulkan polemik. Pasalnya Permendikbud No 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa Sistem PPDB tahun 2019/2020 menggunakan jalur yaitu Zonasi (90%), Prestasi (5%) dan Perpindahan/Mutasi Kerja Orang tua (5%).

Tujuan dari pemerintah menerapkan sistem zona adalah untuk memeratakan kualitas pendidikan. Lantas, mengapa regulasi ini menimbulkan kegaduhan?

Menurut Pengamat Pendidikan Kabupaten Ciamis, Saeppudin SH MH menyebutkan bahwa sistem zonasi tidak mengarah pada pemerataan kualitas, akan tetapi justru mengarah pada kontra atau penurunan kualitas.

Mengapa? Ada beberapa indikasi bahwa zonanisasi dalam PPDB berdampak pada terjadinya kontra kualitas, diantaranya zonanisasi berdampak pada tidak bermaknanya nilai Ujian Nasional (UN) yang notabene menjadi salah satu ukuran standar kualitas pendidikan.

“Nilai UN hanya dijadikan faktor penentu pada saat batas kuota akhir, apabila peserta didik memiliki skor yang sama. Nilai UN Murni hanya diberikan porsi 2,5% untuk Jalur Prestasi Akademik UN serta 15% untuk Jalur Kombinasi UN dan Jarak, total nilai UN dihargai 17,5%,” kata Aep.

Akibat yang ditimbulkan dari hal itu, ungkap Aep, diantaranya motivasi siswa belajar dalam menghadapi UN mengalami penurunan karena tidak menentukan dalam PPDB. Kemudian sekolah yang selama ini memiliki keunggulan akan mengalami penurunan kualitas dan siswa yang nilai UN-nya rendah itu belum tentu mampu beradaptasi dengan budaya belajar di sekolah yang sejak lama menerapkan pola budaya unggul.

Disisilain, sekolah yang kebetulan mendapatkan siswa dengan nilai UN tinggi, belum tentu menjadi sekolah unggulan, apabila kultur budaya unggul tidak tertanam dari diri warga sekolah.

Sistem zona, kata Aep, tidak memberikan pembelajaran pada masyarakat. Tidak ada proses pendidikan yang mendidik dan tidak ilmiah. Logika berfikir pembuat kebijakan tidak dapat diterima secara sederhana oleh logika masyarakat level manapun.

Pengembangan Kurikulum 2013 yang ditujukan untuk melahirkan siswa yang berdaya saing, bekerja keras, dan jujur dalam belajar akan sulit tercapai. Siswa tidak termotivasi belajar untuk berprestasi tinggi karena akan terbentuk mind set, buat apa berprestasi yang penting sekolah tak jauh dari rumah. “Sistem zona telah menimbulkan degradasi moral yang ditandai dengan rusaknya mentalitas masyarakat akibat terjadinya praktik kolusi untuk memanipulasi data kependudukan.

Hal itu, disebabkan syarat mutlak PPDB Jalur x Zonasi Murni adalah melampirkan Kartu Keluarga dari Surat Keterangan Domisili (SKD). “Manipulasi dan kecurangan oleh oknum orang tua dan “pejabat” level RT, RW, dan Kelurahan telah terjadi secara masif dan sistematis, terutama dalam pembuatan SKD,” pungkasnya. (Mamay)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49435)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres