Selasa, 09 Oktober 2012 - 08:43:39 WIB
PLTD Gardu Induk Dumai: Tingkat Kebisingan Mesin Mesti DiukurKategori: Riau - Dibaca: 671 kali

Baca Juga:Disdik Gresik Terapkan Pendidikan Karakter Kepribadian PengajarHUT Harian Jaya Pos Ke-V, Dilaksanakan Di PUTRI DUYUNG Taman Impian Jaya Ancol JakartaKepala Imigrasi Blitar Legalkan Calo dan Berkas PalsuPengusaha Bangun Rumah, Bongkar Tembok Pembatas Lapangan Bola

Kota Dumai, Jaya Pos

Pengoperasian 2 unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Gardu Induk Kota Dumai, yang sudah berjalan selama setahun belakangan masih menimbulkan kebisingan. Meskipun pihak PT PLN (persero) melalui Pembangkit Penyalur (Kitlur) Sektor Pekanbaru bersama-sama Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Pekanbaru-Gardu Induk Dumai ada upaya minimalisasi kebisingan tersebut, namun “polusi suara” itu masih terasa mengganggu kenyamanan.

Semestinya, berlandaskan UU No 30/ 2009 tentang Ketenagalistrikan, diatur bahwa setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundangan lingkungan hidup serta teknik keselamatan ketenagalistrikan. Disamping itu, pada UU No 1/ 1970 tentang Keselamatan Kerja, juga telah mengatur mengenai tempat kerja yang memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

“Yang lebih kompeten untuk memberikan penjelasan mengenai pengoperasian PLTD adalah pihak Kitlur Sektor Pekan baru, sedangkan kapasitas kami merupakan pengelola Gardu Induk Dumai, yang merupakan lokasi penempatan 2 unit PLTD tersebut,” ungkap Supervisor Gardu Induk Dumai, Joni Sarif, saat dikonfirmasi Jaya Pos di ruangannya, baru lalu.

Secara struktural, katanya, Gardu Induk Dumai berada dalam tanggungjawab PT PLN unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera-UPT Pekanbaru, yang fungsinya adalah menyiapkan Gardu Induk untuk penyaluran daya listrik yang dihasilkan oleh PLTD. Sementara PLTD tersebut dibawah pengawasan PT PLN Kitlur Sumbagsel Sektor Pekanbaru.

Ditanya terkait kapasitas dan kebisingan mesin PLTD itu, dia menjawab bahwa 2 unit PLTD dengan sistem interkoneksi Sumatera tersebut, disewa oleh PT PLN dari PT Bima Golden Powerindo dengan daya 30 Megawatt (Mw) dan PT Putra Persada Perkasa dengan daya 10 Mw. Keberadaan 2 unit PLTD itu sebagai penyambung pasokan daya listrik Sumatera untuk mengurangi devisit daya listrik yang terjadi.
“Sebelumnya, masyarakat mengaku komplain dan terusik dengan suara bising mesin itu,” lanjutnya.

Hanya saja, ujarnya, sudah ada solusi antara lain; membangun pagar tembok untuk mengurangi kebisingan dan posisi knalpot mesin PLTD digeser sehingga mengarah ke atas. “Sampai saat ini, masyarakat sekitar lokasi tidak ada yang mengadukan kebisingan itu,” jawabnya.

Sementara itu, pihak PT PLN Area Dumai, ketika dikonfirmasi melalui Asisten Manejer Pembangkit, Sikkat Sinaga, mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang atas operasi PLTD itu. Sedangkan penempatan PLTD di Gardu Induk Dumai adalah berdasarkan persetujuan PT PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau setelah dilakukan pengkajian.

“Sebelumnya juga sudah pernah ada sosialisasi terhadap masyarakat sekitar terkait kebisingan PLTD, dan hingga saat ini kondisi mulai membaik,” ungkapnya.

Ditanya apakah tingkat kebisingan mesin itu masih berada pada Nilai Ambang Batas (NAB), ia menjawab bahwa tingkat kebisingannya belum pernah dilakukan pengukuran.

“Silahkan konfirmasi langsung kepada pihak Kitlur Sektor Pekan Baru, karena pengoperasian mesin tersebut merupakan tanggungjawabnya. Disamping itu, kontrak atau sewa PLTD bersifat temporer, 2 tahun dan 1,5 tahun,” katanya.

Hingga berita ini dilayangkan, Jaya Pos belum berhasil konfirmasi pihak Dinas Tenaga Kerja terkait tingkat NAB kebisingan serta manajemen K3. Sedangkan Kantor Lingkungan Hidup (KLH), melalui Kepala Seksi Analisis Managemen Dampak Lingkungan (Amdal), Emi Yuzar SSi, mengungkapkan bahwa berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku, perusahaan wajib untuk mengukur standar baku mutu tingkat kebisingan.

Ukuran standar tingkat kebisingan di lingkungan industri adalah 70 desi Bel A (dBA) dan di lingkungan pemukiman 50 dBA. Untuk itu dihimbau kiranya ketentuan tersebut dapat dipatuhi agar tidak terjadi dampak negatif terutama kepada Masyarakat sekitar.

“Selain melakukan pengukuran standar baku mutu tingkat kebisingan, perusahaan juga harus mengurangi kebisingan. Salah satunya dapat dilakukan melalui penanaman pepohonan rimbun atau meningkatkan ruangan terbuka hijau,” himbaunya.Rön Hs/BN


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66451)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60952)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52716)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18423)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16282)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15541)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15263)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14952)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14712)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10931)
Bedah JayaposProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKetapang, Jaya Pos Proyek Peningkatan Jalan Pelang-Batu Tajam yang dilaksanakan oleh PT Marga Mulya senilai ...


Kejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa SabuDaud Pasaribu SH, : Fakta Persidangan, Objek Perkara Merupakan Harta Warisan Ibu Sinap Untuk PoniyemDewan Kunjungi Proyek 2.2 Milyar, Pelaksana Tuding Bekas PPK Persulit MerekaMerasa Dirugikan, Afrets Elat Melaporkan Keluarga Tumbel ke Polresta Manado
Laporan KhususKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanCatatan Aliman Tua Limbong (Wartawan Jaya Pos) Menurut beberapa sumber penelitian, para ilmuwan, setelah ...


DPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan MarosEbid Diana Putra: Kita Akan Wujudkan Masyarakat SejahteraPemkab Sukabumi Kembali Pertahankan Opini WTPBupati Gumas Lantik 12 Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing