Selasa, 23 Juli 2019 - 07:08:56 WIB
Pengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 68 kali

Baca Juga:Wujudkan Pelayanan Pemerintahan yang Baik, Butuh Waktu dan KetegasanBPMD Anambas Dukung Program Pembangunan Desa Melalui PNPMPLTD Gardu Induk Dumai: Tingkat Kebisingan Mesin Mesti DiukurDisdik Gresik Terapkan Pendidikan Karakter Kepribadian Pengajar

Subang, Jaya Pos

Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya tersendiri dan virusnya telah menjalar nyaris ke seluruh sendi birokrasi dan lembaga pemerintahan.

Ironisnya, pelakunyapun tak hanya kaum elit pejabat birokrat dan politisi di level pemerintahan pusat saja, tapi sudah merambah ke pejabat pemerintahan di level bawah.

Kongkritnya, praktik korupsi kini melanda tubuh Pemerintahan Desa Bojongkeding Kecamatan Tamdakdahan Kabupaten Subang terkait pengelolaan keuangan desa bersumber dari dana transfer (APBD Kab Subang TA 2018) lazim disebut Bantuan Desa (Bandes) yang diusung melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, dulu populer dikenal dana aspirasi dewan, diduga sarat KKN.

Modus operandinya, dengan me­nyunat dana program dan mengurangi volume dan kualitas matrial proyek/kegiatan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa.

Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber dihimpun awak media menyebut, penyelewengan dana itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan adanya proyek fiktip.

Disebut fiktip lantaran wujudnya tidak ada (tidak dikerjakan-red) sementara Surat Pertanggung Jawaban dibuatkan seolah-olah kegiatannya telah dilaksanakan sesuai proposal.

Sebagai testimoni hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber yang dihimpun awak media menyebutkan, pengecoran jalan di Kp Gambar senilai Rp 50 juta dan rabat beton di Kp Sukawera senilai Rp 75 juta dikerjakan terkesan asal jadi, diduga terjadi mark up harga, pengurangan volume dan kualitas material yang tidak sesuai RAB/Proposal. “Namun lebih disesalkan rencana rehab Mushola Al-Hikmah di Dsn Cihaok berbiaya Rp 10 juta diduga tidak direalisasikan sama sekali,” ujar sumber yang layak dipercaya.

Masih menurut sumber, praktek nepotisme dan pungli juga mewarnai penyelewengan dana pokir, seperti memenuhi permintaan fee. Besaran fee yang telah disetor ke oknum anggota dewan (aspirator) berkisar antara 10%-30% dari total dana yang dikucurkan.

“Sebelum dana dikucurkan, calon penerima dana telah bersepakat dahulu dengan oknum petinggi partai, anggota dewan dan pejabat tertentu mengenai besaran fee,” ujarnya.

Kades Bojongkeding H Herman ketika dikonfirmasi melalui surat Nomor: 65/JP/Biro-Sbg/Konf/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 tidak memberi jawaban.
Di kesempatan terpisah, aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK AN RI) Kab Subang Syamsudin Rosid SH saat dimintai tanggapan di kantornya, belum lama ini sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera menelusuri kasus itu, setelah diperoleh data dan fakta hukum akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Syamsudin menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana pokir itu dikatagorikan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau.

Upaya tersebut, kata Syamsudin merupakan hal yang urgen sebagai upaya menegakan supremasi hukum sebelum permasalahannya semakin meluas.(@bh)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49434)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres