Rabu, 10 Oktober 2012 - 07:12:36 WIB
LSM Jihat Akan Laporkan Penyimpangan DAC Kab Tulungagung ke Polda JatimKategori: Jawa Timur - Dibaca: 412 kali

Baca Juga:PNS Kecamatan Tulangan Diduga Nyambi Jadi Makelar SertifikatWarga Tagih Janji, Ruas Jalan Sawah Bukit Rusak ParahPerambahan Hutan Masih Marak di RohulBakesbangpol Anambas Ajak Masyarakat Kembali Ke "Rumah" Pancasila

Tulungagung, Jaya Pos

Ketua LSM Jihat, Joko Sutrino yang ditemui di ruang kerjanya menjelaskan seberapa jauh kasus penyimpangan dana bagi hasil cukai pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur tahun anggaran 2010 sebesar puluhan milyar rupaih.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (tinjauan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001) tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspose ke permukaan.

Di Kabupaten Tulungagung sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke instansi dan para pejabat seperti kepala dinas, anggota dewan, dan beberapa kepala desa. Apalagi mengingat di akhir masa jabatan Bupati Heru, korupsi hampir ditemui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Sedangkan undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni Undang-undang nomor 24 tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

LSM Jihat, sampai saat ini sudah mengirimkan surat resmi ke Polres Tulungagung dan beberapa SKPD yang diduga memakai dana alokasi cukai tersebut. “Kita bisa lihat dari beberapa instansi yang sama sekali tidak ada kaitannya menurut juklak maupun juklis DAC ke Satpol PP Rp 250 juta, Ekonomi 800 juta, Bagian Hukum 100 juta, dan Bagian Organisasi 100 juta,” ujarnya.

Dalam penjabaran bukti-bukti yang diterima dan hasil penemuan investigasi LSM Jihat beberapa kasus korupsi di Tulungagung semua jalan di tempat diduga banyak sekali permainan antara pemerintah kabupaten dengan polres, juga Kejaksaan Negeri Tulungagung.

Joko juga mengatakan, seharusnya Polres Tulungagung segera memanggil pihak pemkab sebagai penanggung jawab termasuk Kabag Perekonomian. Jeratan pasal sudah jelas bila terbukti bersalah, para pejabat yang melakukan pidana dipenjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara. Pada Pasal 2 ayat 1: pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).

Joko Sutrino berjanji akan melaporkan tindak pidana ini ke Polda Jatim sebab pihak polres dinilai belum merespon surat dan pengaduan dari lembaganya.Ady/Akw


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72071)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61052)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52806)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20561)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16391)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15656)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15308)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14830)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11323)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya