Kamis, 11 Oktober 2012 - 07:08:34 WIB
Beberapa Pejabat Mencari Untung Dibalik Prona GratisKategori: Jawa Timur - Dibaca: 497 kali

Baca Juga:Kebanggan Mencari Kades Baru, Diharapkan Dapat Membangun Desa Lebih BaikKapolsek Pulau Buaya Siap Sosialisasikan Lurah dan KeplingDisbun Kalbar Gelar Sosialisasi ISPORehab Ruang Kelas Tak Rampung Rekanan dan Konsultan Serta Dinas Pendidikan Diduga Berkolaborasi

Tulungagung, Jaya Pos

Upaya pemerintah pusat maupun daerah memberikan berbagai macam bantuan guna perbaikan insfratruktur, sarana prasarana, bantuan modal dan lain-lain, semua itu bertujuan untuk mensejajarakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dari berbagai program atau bantuan dari pemerintah tersebut, misalnya program nasional untuk pengurusan sertifikat tanah bagi warga tidak mampu di perdesaan. Namun saying, program dari pemerintah yang bertujuan baik itu akhirnya dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai ajang bisnis dengan motivasi mendapat keuntungan.

Program nasional agrarian (prona) sertifikasi tanah massal untuk masyarakat tidak mampu pada tahun 2012 di beberapa desa wilayah Kabupaten Tulungagung diduga ada yang menyalahi aturan. Hal ini terendus beberapa waktu lalu, yaitu didesa Karang Rejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, dimana sesuai dengan testimoni yang disampaikan beberapa warganya, waktu mereka mendaftarkan pengurusan sertifikat atas tanahnya dikenai biaya 250 ribu oleh panitia pengurus (kepala desa sebagai penanggung jawab), dan desa tersebut mendapat 300 paket prona.

Walaupun besaran biaya sudah disosialisasikan waktu pertama turunnya program tersebut, namun beberapa warga mesara dibohongi oleh panitia prona dalam hal ini pihak pemerintah desa, karena tidak menerangkan dengan jelas bahwa program sertifikasi massal sejenis prona ini adalah program dari pemerintah pusat yang bersifat gratis diperuntukan bagi warga tidak mampu (warga miskin). “Seharusnya warga pemohon sertifikat tanah lewat prona hanya dikenai biaya untuk pembelian patok pembatas tanah dan materai saja, maksimal biaya 100 ribu rupiah sudah lebih dari cukup,” komentar sumber Jaya Pos.

Dengan kejadian semacam ini, warga berharap kepada pemerintah pusat melalui lembaga yudikatifnya, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menindaklanjuti, agar warga miskin tidak menjadi korban oleh penguasa (pemerintah desa) atas apa yang mereka perbuat, mengingat dengan nominal rata-rata 250 rbu per paket, jika dikalikan 300 pemohon, maka keuntungan yang didapat panitia mencapai 75 juta rupiah.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Doroampel Sumbergempol Tulungagung, dimana prona yang semestinya gratis biaya pengurusan, namun oleh panitia prona desa membebani warganya 300 ribu per paket dari jatah 500 paket.

Di antara mereka ada yang berkeluh-kesah karena merasa dibohongi dan dibodohi,  dan berharap kepada pihak terkait untuk menindak lanjuti pungutan biaya prona yang berlebihan di desa mereka.

Yang menjadi perhatian khusus ialah beberapa pemohon sertikat lewat prona adalah warga ekonomi mampu alias orang kaya dan mensertifikatkan tanahnya lewat prona lebih dari satu paket, bahkan sampai ada yang empat paket, terutama keluarga panitia pengurus prona.

Akibat dari kebijakan ini, kuota/pagu cepat terpenuhi sehingga ada masyarakat miskin malah tidak mendapat jatah untuk mengurus sertifikat tanah mereka melalui prona.

Sementara sampai berita ini turun penanggungjawab prona di masing-masing desa tidak berhasil ditemui untuk keperluan konfirmasi.Rif


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66669)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60962)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52723)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18440)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16291)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15555)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15270)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14961)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14722)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10937)
Bedah JayaposDiduga Gunakan Dana Desa FiktifMaros, Jaya Pos Wakil Ketua DPD Garda Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, Iswadhy Arifin mengatakan ada ...


Diduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa Sabu
Laporan KhususDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiTangerang, Jaya Pos Bergulir semangat reformasi dan demokrasi serta menyikapi segala permasalahan yang ada, ...


Ormas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan Maros