Selasa, 06 Agustus 2019 - 06:26:20 WIB
DPRD Paripurna, APBD Tahun 2020 Kota Depok DitandatanganiKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 32 kali

Baca Juga:Kebanggan Mencari Kades Baru, Diharapkan Dapat Membangun Desa Lebih BaikKapolsek Pulau Buaya Siap Sosialisasikan Lurah dan KeplingDisbun Kalbar Gelar Sosialisasi ISPORehab Ruang Kelas Tak Rampung Rekanan dan Konsultan Serta Dinas Pendidikan Diduga Berkolaborasi

Depok, Jaya Pos

DPRD Kota Depok gelar Rapat Paripurna, guna menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Pemerintah Kota Depok 2019, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung di gedung DPRD setempat, baru lalu.

Sementara dalam penyampaiannya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Edi Masturo mengatakan dengan Rancangan KUA dan PPAS yang disusun sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) secara umum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KUA disusun memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, dalam hal ini adalah tahun anggaran 2020 yang akan datang. KUA dan PPAS merupakan proses awal penyusunan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2020.

“Jadi, dengan sejalan amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dalam hal ini yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2019 tentang RKPD Kota Depok Tahun 2020,” terangnya.

Lebihlanjut Edi menyampaikan bahwa hal ini penting diulangi karena akan menjadi dasar bagi beberapa tanggapan lebih rinci yang dibuat.

“Sebagaimana diketahui bersama, RKPD Kota Depok tahun 2020 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RPJMD Tahun 2016-2021, sehingga RKPD Tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021,” tutur­nya.

Pada rancangan KUPA dan PPAS perubahan disebutkan bahwa asumsi perubahan KUA dan PPAS APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 ini dikarenakan kondisi perekonomian yang lambat dan prediksi tidak tercapainya beberapa asumsi kondisi ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS APBD 2019, sehingga perlu adanya penyesuaian pada APBD Kota Depok tahun anggaran 2019.

Hal ini perlu dicermati benarkah dan seberapa jauh hal-hal tersebut berpengaruh dan sebaliknya, seberapa besar tidak tercapainya KUA dan PPAS tersebut disebabkan oleh kelemahan internal dan kehilangan potensi yang seharusnya dapat dihindarkan.

Beberapa capaian tidak memenuhi sasaran sementara disebabkan rancangan APBD tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Pada dasarnya pergub ada lebih dulu dan berkedudukan le­bih tinggi daripada peraturan daerah sehingga seharusnya perda patuh pada pergub.

Usulan peningkatan penerimaan pajak dari daerah menunjukkan kinerja yang baik dari Pemerintah Kota Depok, namun perlu disertai dengan upaya peningkatan monitoring pada pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak baik yang dilakukan secara offline maupun online sehingga angka pendapatan yang berasal dari pajak yang tercantum pada KUPA 2019 dapat terealisasi bahkan mungkin bisa melebihi dari target yang sudah ditentukan.

Temuan rancangan KUPA yang tidak sinkron atau bahkan tidak sesuai dengan realisasi semester pertama TA 2019, sebagai contoh BTT sebesar Rp 127 miliar dalam KAU 2019 dalam KUPA 2019 terjadi perbedaan di realisasi semester pertama menjadi Rp 91 miliar dan telah terserap Rp 7 miliat, sedangkan anggaran BTT 6 bulan kedepan sebesar Rp 90 miliar.

Pengelolaan keuangan negara berimbang tidak ada pembiayaan pinjaman masuk ke pendapatan, kalau daerah ada makna silpa jika ada daerah defisit itu tergantung pemda. jika daerah tidak mengganggarkan proyeksi Silpa maka daerah akan defisit karena silpa masuk pembiayaan.

Secara umum, beberapa hal yang perlu dituntaskan dalam sidang pleno ini antara lain:

1. Pemunculan anngaran baru yang tidak terdapat di dalam RKPDP TA 2019. Hal ini secara umum tidak dapat diterima,

2. Pengurangan dan penambahan anggaran pada PPAS perubahan yang seharusnya didasarkan pada pagu DPA tahun 2019 namun ada pos penganggaran yang dilakukan menganggarkan pada PPAS perubahan melebihi pagu DPA tersebut, sehingga terjadi perubahan pagu DPA dan RKPD,

3. Masih terdapat anggaran yang tidak proporsional atau tidak sama untuk urusan yang sama,
4. Terdapat inkonsistensi anggaran dengan target yang harus dicapai pada program baru dalam KUPA dan PPAS perubahan,

5. Terdapat anggaran yang ditambahkan/dikurangi/baru, padahal targetnya tidak berubah.
Selanjutnya

6. Tidak terdapat standarisasi anggaran dan penentuan kriteria untuk capaian target yang sama, misalnya target capaian berupa dokumen,

7. Target yang tidak detail sehingga akan menimbulkan keraguan pada penambahan anggaran,

8. Perbedaan target antara PPAS perubahan dan RKPD perubahan,

9. Perbedaan target yang sangat besar namun dana yang dianggarkan tidak jauh berbeda untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Misalnya untuk Dinas Pendidikan dengan target 5000 OH anggaraan sekitar Rp 1,1 miliar sedangkan Dinas PUPR dengan target 953 OH dianggarkan sekitar Rp 638 juta.

10. Beberapa program pagu di PPAS perubahannya lebih kecil dari yang tercantum di RKPD perubahan,

11. Ada program yang kode rekeningnya berbeda antara RKPD perubahan dengan PPAS perubahan.

Ini bagian catatan dan rekomendasi DPRD terhadap rancangan KUPA dan Rancangan PPAS perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, perbaikan terhadap rancangan dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan dipantau dalam proses penyusunan RAPBD perubahan Kota Depok Tahun 2019.

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna mengapresiasi Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang dilakukan. Rapat yang berjalan kondusif, menunjukan pekerjaan pemerintah yang baik. Pihaknya mengaku akan bekerja lebih baik, demi terciptanya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.
“Semoga kita kedepan bisa melakukan yang lebih baik dengan memaksimalkan kinerja,” pungkas Pradi.  (adv/Humas Sekretaris DPRD Kota Depok)                        


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49434)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres