Senin, 12 Agustus 2019 - 05:25:46 WIB
Ranperda Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar di 2018 DiSetujuiKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 73 kali

Baca Juga:HUT HARIAN JAYA POS KE-VProses Pemilihan Kades Sritanjung Tarempa, Kemenangan Fadli Diduga Tidak Sah Guru Yang Lulus Sertifikas di Pungli Oleh Kepala UPTD RejotanganPerpustakaan SMAN 2 Kota Sukabumi Miliki 4.700 Koleksi Judul Buku

Tanah Datar, Jaya Pos

Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra SE memimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Datar, dengan agenda Penyampaian Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar TA 2018, Rabu (26/7) di ruang sidang utama dewan, dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi dan Wabup Zuldafri Darma, Forkopimda, Sekda, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Anton Yondra menyampaikan, sesuai kehadiran anggota 24 dari 35 orang Anggota DPRD sidang bisa dilaksanakan. “Sesuai Peraturan Tata Ter­tib DPRD Tanah Datar pada pasal 130 ayat 1 huruf c, melihat kehadiran anggota DPRD yang telah menandatangan daftar hadir, sidang sudah bisa dibuka dan diawali laporan pembicaraan tingkat I, Penyampaian Pendapat Fraksi dan diakhiri sambutan Bupati,” kata Anton.

Selanjutnya, Jasmadi Sekretaris Tim Perumus Pembahasan Ranperda membacakan laporan hasil pembi­caraan tingkat I. “Perumusan ranperda ini berlandaskan nota penjelasan Bupati Tanah Datar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 tanggal 27 Mei 2019 lalu, pemandangan umum fraksi sehari setelahnya kemudian dilanjutkan tanggapan dan/atau jawaban Bupati sehari selanjutnya,” sebutnya.

Jasmadi juga mengungkapkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 laporan keuangan memuat, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. “Rincian realisasi APBD Tahun Anggaran 2018, pendapatan Rp 1,230 triliun lebih, belanja Rp 1,039 triliun lebih, transfer Rp 198 miliar lebih sehingga ada surplus atau defisit Rp 7,7 miliar lebih. Sementara pembiayaan dalam penerimaan Rp 87 miliar lebih dengan pengeluaran Rp 145 juta sehingga hasilkan silpa Rp 79,1 miliar lebih,” ungkapnya.

Jasmadi menambahkan, dalam pembahasan ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, seperti PAD bidang pajak daerah belum maksimal, terbatasnya sarana prasarana dan personil penegakan hukum. “Potensi pajak rumah makan, pajak penerangan jalan perlu diberdayakan maksimal berpedoman pada aturan dan peraturan berlaku. Kemudian ada beberapa kegiatan pada APBD TA 2018 yang tidak dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya.

Dalam laporan tim perumus yang disampaikan, Bupati diharapkan menyampaikan jawaban terhadap kelanjutan pembangunan poliklinik RSUD M Ali Hanafiah yang dibiayai DAK tahun 2018 sesuai kondisi dan keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya penyampaian pendapat fraksi, dimulai fraksi Demokrat disampaikan Eri Hendri, fraksi PKS oleh Istiqlal, fraksi Gerindra oleh Afrizal, fraksi PPP oleh Hafitrizal, fraksi Hanura Warda Wati, fraksi Golkar Herman Sugianto, fraksi PAN Benny Remon, fraksi Bintang Nasdem Rasman dan fraksi PDI P Asrul Jusan.

Dalam penyampaian fraksi, hampir semuanya menyampaikan apresiasi atas pencapaian WTP, 7 kali berturut-turut, terbaik I Nasional dalam perencanaan pembangunan serta prestasi mampu menjadi juara umum tingkat provinsi dalam gelaran MTQ N ke 38 di Kota Solok.

Sembilan fraksi menyatakan setuju untuk disahkan menjadi perda, namun dengan beberapa catatan, seperti hampir seluruh fraksi menyampaikan agar permasalahan kelanjutan poliklinik RSUD M Ali Hanafiah, peningkatan PAD dari potensi pajak rumah makan, tapal batas, silpa yang masih tinggi dan beberapa hal lainnya menjadi perhatian dan tindaklanjut pemerintah daerah melalui arahan dan petunjuk Bupati Tanah Datar.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas semua apresiasi dan penghargaan atas prestasi Tanah Datar. “Berbagai prestasi yang diraih, bukan milik pemerintah daerah saja, namun milik kita semua. Dan tentunya dukungan DPRD, OPD, perantau serta masyarakat lainnya juga turut membantu pencapaian itu,” ucapnya.

Kemudian Irdinansyah menjawab penyampaian tim perumus tentang pemanfaatan dana DAK untuk kelanjutan pembangunan poliklinik RSUD M Ali Hanafiah.

Berdasarkan Permenkes No 2/2019 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan pada huruf E yang ada lima point, salah satunya penyelesaian sarana rumah sakit yang dibangun dengan anggaran DAK fisik tahun anggaran sebelumnya dapat dilanjutkan dengan syarat harus melampirkan rekomendasi Hasil Audit APIP Tanah Datar disertai analisis dinas PU PR. “Kita sudah lengkapi itu dan membuat surat usulan ke Kemenkes RI untuk dilanjutkan tahun 2020,” pungkasnya.

Di kesempatan lain, Sekretaris DPRD Elizar membacakan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dilanjutkan penandatanganan oleh Ketua DPRD Anton Yondra, Wakil DPRD Irman dan Saidani bersama Bupati Irdinansyah Tarmizi dan ikut didampingi oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Zuldafri Darma.(Dms)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59929)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54186)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51775)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15269)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14541)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14352)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14064)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13613)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13473)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9566)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik