Selasa, 13 Agustus 2019 - 06:51:07 WIB
Kemendagri Tidak Dukung Kelompok TaniKategori: Jakarta - Dibaca: 30 kali

Baca Juga:Eskavator Senilai Rp 1,3 Miliar Milik Dinas PU Ketapang TerkuburPuluhan Miliar Dana Tunjanan Sertifikasi Ratusan Guru Diduga DiselewengkanHUT HARIAN JAYA POS KE-VProses Pemilihan Kades Sritanjung Tarempa, Kemenangan Fadli Diduga Tidak Sah

Jakarta, Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur (Pemkab Tanjabtim) dinilai tidak konsisten menjalankan kesepakatan bersama Kelompok Tani (Poktan) Makmur Bersama dan Poktan Mandiri.

Menurut Ketua Poktan Makmur Bersama Karma Acu, kesepakatan sudah dibuat pada saat Ombudsman RI menjadi mediator antara pemkab dengan poktan dalam pembuatan kesepakatan tertanggal 10 Desember 2008. Adapun kesepakatan tersebut meyakini bukti-bukti palsu tidak dipakai lagi untuk kepentingan apapun.

“Bukti-bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No 380 tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005 yang sudah dinyatakan palsu oleh Pengadilan Negeri Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan No 205/Pid B/2006/PN KTL tertanggal 28 Nopember 2006,” jelas Karma kepada Jaya Pos, di Jakarta, Kamis (8/8).

Bahkan point lain mengakui dirinya sebagai ketua Poktan Makmusr Bersama dan Poktan Mandiri. Jadi Pemkab Tanjabtim, menurut Karma mengabaikan Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 huruf D.

Atas permaslahan ini, Karma menambahkan bahwa poktan sudah melaporkan ke berbagai institusi termasuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 21 Januari 2010.

Selanjutnya pihak Kemendagri mengirim surat kepada Gubernur Jambi tanggal 18 Juni 2010 dengan No 359/221/AB/ 2 J perihal dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Abdullah Hich sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur.

Isi surat itu, antara lain meminta laporan tentang Surat Keputusan Bupati No 380 tahun 2005 dengan lampiran-lampiran sporadik palsu dan sudah diputus oleh PN Tungkal No 205/Pid B/2006/PN KTL tanggal 28 November 2006.

Namun kata Karma, dengan tenggang waktu 10 tahun, hingga kini Kemendagri tidak bisa menuntaskan permaslahan tersebut. “Apa perlu PP No 79 tahun 2005 direvisi? Apakah Kemendagri punya skala prioritas dalam bekerja,” tanyanya.

Masyarakat dalam membaca Peraturan Mendagri No 25 tahun 2007 tentang pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri mengacu pasal 5 ayat 3 huruf c dan pasal 7 ayat 3.

Karma juga menambahkan, selama jangka waktu itu pula, petani bolak-balik ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta bahkan bergabung dengan posko Garda Sakti Prov Banten tertanggal 8 Maret 2017 namun Kementerian Dalam Negeri tidak mampu menjawab.

Hingga Kementerian Dalam Negeri dikirim ke Litjen No 2972/ext tanggal 13-3-2017, namun hal serupa bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hampir 3 tahun tidak mampu menjawab.

“Sudah ada Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2005, ada Permendagri No 25 Tahun 2007. Lalu untuk apa itu dibuat kalau tidak ada hasil kerja?” ungkap Karma.

Dalam surat petani kepada Menteri Dalam Negeri isinya mempertanyakan mampu dan punya keberanian kah untuk membantu rakyat? Berapa tahun permasalahan ini menggantung, namun Kementerian Dalam Negeri tidak mampu menjawab. Sehingga Karma mengusulkan kepada Kemendagri untuk meningkatkan kualitas SDM. (Jhon)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49435)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres