Rabu, 14 Agustus 2019 - 06:08:35 WIB
Diduga Lecehkan Kepdirjen Pendidikan Islam, Koperasi MTsN 2 Pandeglang Akui Jual LKSKategori: Pendidikan - Dibaca: 31 kali

Baca Juga:Eskavator Senilai Rp 1,3 Miliar Milik Dinas PU Ketapang TerkuburPuluhan Miliar Dana Tunjanan Sertifikasi Ratusan Guru Diduga DiselewengkanHUT HARIAN JAYA POS KE-VProses Pemilihan Kades Sritanjung Tarempa, Kemenangan Fadli Diduga Tidak Sah

Praktek yang dilakukan oleh Koperasi MTsN 2 Pandeglang jika benar adanya sudah keluar dari ketentuan dan berimbas pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang, Jaya Pos

Koperasi Madrasah Tsa­nawiyah Negeri 2 Pandeglang (MTsN) yang beralamat di jalan AMD Kp Karabohong Km 2 Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pande­glang, Provinsi Banten di­ke­tahui telah menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada para siswa/siswinya mulai dari kelas 7, 8 dan 9.

Kegiatan tersebut diakui Lili selaku Ketua Koperasi merangkap Guru bidang study matematika saat ditemui jaya pos di tempat kerjanya bebe­rapa waktu lalu.

Menurut Lili, penjualan LKS itu sebelumnya sudah di musyawarahkan terlebih da­hulu dengan Dewan Guru juga berdasarkan ijin Anang Sahroni selaku Kepala MTsN.

“Sebagai bawahan kami harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepala sekolah. Adapaun LKS yang dijual sejumlah 14 LKS, “ terang Lili.
Sebelumnya salah satu wali murid berinisial DI menceritakan kepada jaya pos bahwa putranya harus membeli LKS dengan harga seluruhnya Rp 120 ribu.

“Saya selaku wali murid yang pendidikannyaterbatas, dijaman yang serba transpran apalagi status sekolah tersebut adalah negeri dibawah naungan Kementrian Agama, dilarang menjual buku LKS, tetapi kenapa kejadian seperti ini kembali terulang,“ ungkapnya dengan nada kecewa.

Sementara Jhon Bayanta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerhati bidang Pendidikan Provinsi Banten mengatakan bahwa praktek yang dilakukan oleh Koperasi MTsN 2 Pandeglang jika benar adanya sudah keluar dari ketentuan dan berimbas pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang selaku institusi yang ditugaskan dan pemangku tanggungjawab.

“Persoalan tersebut diduga sudah melecehkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 BAB III Halaman 10. Sementara kalau kita bicara soal koperasi legalitasnya pun seperti apa, mulai dari akta pendirian, Badan Hukum, AD/ART, SHU, Badan Pengawas, RAT jumlah Pengurus dan jumlah Anggota serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkoperasian,“ terangnya.

Menurut Jhon, kalau koperasi ada didalam lingkaran sekolah maka para siswa pun harus memiliki status keanggotaan koperasi termasuk buku koperasi yang berisi simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan suka­rela.

“Kalau mekanisme itu tidak ada lalu kenapa harus di katakan koperasi adapun kegiatan penjualan Buku LKS yang jelas-jelas tanpa hasil kesepakatan apalagi jalur musyawarah dengan para wali murid, maka dalam waktu dekat ini, kami akan mempertanyakan sekaligus melaporkan pada institusi yang berkepentingan,“ tandas Jhon.(Rus)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51496)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49435)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14978)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13806)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11865)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9275)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres