Sabtu, 17 Agustus 2019 - 06:28:22 WIB
Gugatan PMH, BPN Jaktim Terbitkan Sertifikat Bodong Jadi Sertifikat ASliKategori: Jakarta - Dibaca: 56 kali

Baca Juga:Menanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS TerkuakJamkesda dan Jampersal di Inhu Tak Jelas, Kepala Dinas Kebakaran JenggotPolsek Cengkareng Diduga Paksakan Kasus ke Ranah HukumEskavator Senilai Rp 1,3 Miliar Milik Dinas PU Ketapang Terkubur

Jakarta, Jaya Pos

Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor perkara 243/pdt.G/2019/PN Jaktim kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN Jakarta Timur.

Kaiman bin Siar yang diwakili Patuan Angie Nainggolan selaku Kuasa Hukum sebagai pihak Penggugat dan Siti Bakhriatin Cs ahli waris Rosoeis serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur selaku pihak tergugat.

Patuan Angie Nainggolan, selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan bahwa pihaknya dalam gugatan ini menarik BPN Jaktim pasalnya mengeluarkan nomor baru atas sertifikat yang notabene di tempat asalnya Kabupaten Bekasi tidak ada filenya.

Kemudian, dia memperlihatkan contoh duplikat surat tanah tersebut yang dikeluarkan pada tahun 1975 dinilai tidak layak. Akan tetapi, menurut Patuan dari kesimpulan para ahli di bidangnya terdapat kejanggalan dan tidak sesuai prosedur.

“Semacam ini kan, sertifikat ini kan tahun 1975 yang mana di dalamnya sudah kita bahas dengan para ahli juga, dimana di dalamnya banyak yang aneh-aneh, tidak sesuai undang-undang pembuatannya,” jelas Patuan saat ditemui Jaya Pos di Rawamangun Jakarta Timur, Rabu (14/8).

Patuan juga mempersoalkan, disamping rekayasa, apa dasarnya BPN Jaktim mengganti nomor sertifikat? Ini kan nomor 177, file nya tidak ada di tempat asalnya (BPN Kabupaten Bekasi). “Lalu kenapa BPN Jaktim mengganti nomornya? Caranya bagaimana, sementara ini bodong, tidak ada filenya, lalu didaftarkan dan dihidupkan disini, diganti nomornya,” bebernya dengan menunjukan sertifikat bodong.

Dirinya bahkan mempertanyakan dasar BPN Jaktim menerbitkan itu, karena dari logo saja mungkin sudah bisa dibedakan tahunnya, begitu juga lambangnya.

Pihak kuasa hukum menggugat BPN Jaktim, karena pengguna sertifikat atas nama Siti Bakhriatin Cs, dan yang bersangkutan mempergunakannya.
Patuan juga mengaku merasa aneh, sebab girik yang dipalsukan dipergunakan untuk jual-beli tanah itu. Sehingga yang jadi persoalan, kalau dia punya sertifikat, kenapa diadakan jual-beli dengan girik?

“Saya rasa tidak ada lagi alasan majelis hakim tidak memenangkan perkara (saya) ini. BPN Jaktim juga harus bertanggung jawab kenapa bisa sampai menimbulkan sertifikat baru, nomor baru dengan dasar yang tidak jelas,” tegasnya.

Patuan beranggapan, BPN Jaktim adalah biang kerok yang menimbulkan masalah, maka dalam hal ini BPN Jaktim sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

Sementara pihak BPN Jaktim saat dikonfirmasi melalui Kasubag TU, Edison mengarahkan ke pengadilan, karena sudah bukan role-nya. “Silahkan ke Pengadilan karena sudah bukan kewenangan BPN lagi. Kan yang berperkara diluar BPN dan BPN hanya mengeluarkan sertifikat,” singkatnya.(@d2)
 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15042)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12427)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik