Sabtu, 17 Agustus 2019 - 06:33:15 WIB
Realisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 47 kali

Baca Juga:Menanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS TerkuakJamkesda dan Jampersal di Inhu Tak Jelas, Kepala Dinas Kebakaran JenggotPolsek Cengkareng Diduga Paksakan Kasus ke Ranah HukumEskavator Senilai Rp 1,3 Miliar Milik Dinas PU Ketapang Terkubur

Dalam pengelolaan anggaran desa baik dari dana desa yang bersumber dari APBN maupun ADD dari APBD sama sekali tidak transparan dan bahkan terkesan sembunyi-sembunyi.

Sidoarjo, Jaya Pos

Pengelolaan Anggaran Pendaparan Belanja Desa (APBDes) di setiap desa di Indonesia dipersyaratkan pengelolaannya harus transparan, akuntabel serta memenuhi azas manfaat, ekonomis, efisien juga mengutamakan pemberdayaan masyarakata desa itu sendiri. Inilah yang jadi semangat diturunkanya Dana Desa (DD) di seluruh Indonesia dengan ketentuan regulasi Undang-Undang Desa No 06 tahun 2014.

Sidokepung adalah salah satu desa di Kecamatan Buduran yang mendapat kucuran DD. Desa yang dipimpin oleh Elok Suciwati SH ini, dalam pengelolaan anggaran desa baik dari dana desa yang bersumber dari APBN maupun ADD dari APBD sama sekali tidak transparan dan bahkan terkesan sembunyi-sembunyi dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya masyarakat yang tahu berapa besaran dana yang digunakan untuk pembangunan pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Beberapa perangkat Desa Sidokepung yang ditanya terkait berapa jumlah anggaran pembangunan jembatan di Dusun Ngepung, tak satupun yang mengetahuinya.

Sementara pantauan Jaya Pos di lapangan, pihak aparat desa tidak pernah memasang papan informasi pada setiap kegiatan pembangunan sejak Elok Suciwati meminpin Desa Sidokepung tujuh tahun silam.

AG dan MT, warga Dusun Ngepung yang diwawancarai terkait pembangunan jembatan tersebut, mengatakan bahwa warga desa tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan musyawarah dusun (musdus) maupun musyawarah desa (musdes). “Tahu-tahu jembatan di dusun kami sudah dibangun oleh salah seorang warga berinisial Mstr,” aku­nya.

Terkait itu, MST menduga pihak pengelola dana desa telah melakukan penggelapan uang milik warga desa yang turut serta menginvestasikan uangnya di BUMDes Sidokepung.

MST menuturkan, setidaknya ada sekitar 100 orang warga desa yang menginvestasikan uangnya di BUMDes Sidokepung dengan besaran sekitar 300 juta rupiah. “Ya, kami menduga uang dari investasi warga itu telah digelapkan oleh Ketua BUMDes yang merupakan penunjukan Kades Elok Suciwati SH,” katanya.

Elok Suciwati SH yang dikonfirmasi melalui pesan whatsaap, terkesan menghindar dengan mengatakan bahwa masih ada urusan dengan Khamim, Ketua LSM Ganas.

Terpisah, Camat Buduran Sentot yang dikonfirmasi melalui telepon menyebutkan agar mengkomunikasikan langsung kepada Kepala Desa Sidokepung.
Ketua LSM Komnas dan PPPM Suryanto dan ACH Sugito yang dimintai komentar, Senin (12/8), terkait tertutupnya pengelolaan APBDes Sidokepung, menyayangkan hal itu terjadi. Lebih jauh Suryanto didampingi Sugito mengatakan bahwa pengelolaan anggaran secara sembunyi-sembunyi jelas melawan hukum dan melanggar UU No 06 tahun 2014 tentang desa dan UU No 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Suryanto menambahkan, pelanggaran atas dua undang-undang tersebut dapat diancam sanksi pidana. Bahkan, pihaknya menegaskan tidak segan-segan akan mempidanakan para kepala desa yang terbukti tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa terutama Dana Desa dari APBN.(Zein)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15042)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12427)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik