Minggu, 18 Agustus 2019 - 06:37:22 WIB
Pilkades Serentak Di Garut Habiskan Anggaran 4 MKategori: Jawa Barat - Dibaca: 61 kali

Baca Juga:Semua Anggota DPR Ikut Main ProyekMenanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS TerkuakJamkesda dan Jampersal di Inhu Tak Jelas, Kepala Dinas Kebakaran JenggotPolsek Cengkareng Diduga Paksakan Kasus ke Ranah Hukum

Diduga pihak DPMPD tidak melibatkan unsur oraganisasi profesi desa dalam pembentukan kepanitiaanya, sehingga sempat mengundang ricuh pihak organisasi BPD.

Garut, Jaya Pos

Reaksi Pilkades serentak mulai hangat dikalangan pemerhati dan masyarakat. Ba­nyak masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk ikut serta mencalonkan diri.

Selain inkamben yang kembali untuk maju, para mantan kades terdahulu juga para BPD tidak sedikit yang ingin ikut serta dalam arena pertarungan memperebutkan tampuk kekuasaan di tingkat Kepala Desa ini. Bagaimana tidak, dengan dalih untuk berbakti kepada masyarakat juga negara, mereka melirik besaran anggaran Dana Desa (DD) juga dana yang lainnya.

Seperti di Kabupaten Garut, mulai terjadi sorotan terhadap kebijakan pembentukan unsur kepanitiaan dengan adanya gelembung bahwa diindikasikan terjadinya pelanggaran terrhadap SK Bupati 141/kep361-DPMPD/2019 yang diterbitkan pada 18 Juli 2019 lalu, dimana diduga pihak DPMPD tidak melibatkan unsur oraganisasi profesi desa dalam pembentukan kepanitiaanya, sehingga sempat mengundang ricuh pihak organisasi BPD.

Kepala Bidang Pemdes Doni diruang kerjanya kepada jaya pos (13/08) membenarkan adanya hal tersebut. Pihaknya serta unsur kepanitiaan kabupaten yang dike­tuai oleh kepala dinas DPMPD atas usulan badan Kesbangpol akan melaksanakan ra­pat yang dihadiri 4 pilar yaitu Kesbangpol, Kepolisian, unsur organisasi BPD dan pihak DPMPD.

Terkait waktunya yang diundur kembali, pihaknya tidak mengabaikan SK Bupati yang menjadi wacana publik. Akan tetapi, pihaknya juga menselaraskan dengan Peraturan Kemnedagri Nomor 161 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan berusaha untuk kordinasi dengan pihak kementrian, sehingga aturan saat ini dikaji oleh bagian hukum Garut agar tidak salah dalam penerapanya. Dan pihaknya akan mengambil peraturan yang lebih tinggi jika memang diperlukan untuk disikapi.

Diketahui saat ini pihaknya baru melakukan koordinasi secara lisan, belum resmi dan nanti akan ditindak lanjuti secara resmi setelah semuanya dikaji bersama.

“Pembiayaan kali ini sudah diajukan berkisar Rp. 4 miliar untuk melaksanakan Pilkades serentak gelombang tiga yang diikuti sekitar 125 desa. Ajuan Rp. 4 miliar itu diambil dari standar kegiatan Pilkada, dimana setiap warga dijatuhkan sebesar Rp 7000 dan saat ini masih dalam proses karena anggaran tersebut akan disesuaikan dengan hasil pengolahan DPT yang terupdate,” ungkapnya.

“Masyarakat pemilih wajib yang sudah memiliki e-KTP dan yang belum wajib membawa suket ketika akan melakukan pencoblosan nantinya. Jika dinilai tingkat kerawanan dilapangan Pilkades akan lebih rawan daripada Pilkada atau Pilpres, karena unsur emosional masyarakat lebih sensitif. Yang akan menjadi calon dengan jumlah paling banyak 5 orang, jelas mereka akan memiliki kubu-kubu yang sebenarnya mereka masih bersaudara dan timbul nuansa panas karena orang yang akan didukungnya nanti,” tandasnya. (Hartono)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15042)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12427)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik