Senin, 19 Agustus 2019 - 06:32:42 WIB
Raperda Perubahan APBD 2019 DisahkanKategori: Laporan Khusus - Dibaca: 92 kali

Baca Juga:Semua Anggota DPR Ikut Main ProyekMenanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS TerkuakJamkesda dan Jampersal di Inhu Tak Jelas, Kepala Dinas Kebakaran JenggotPolsek Cengkareng Diduga Paksakan Kasus ke Ranah Hukum

Depok, Jaya Pos

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2019.

Dalam surat Keputusan Persetujuan Anggaran Perubahan APBD tahun 2019 yang dibacakan Zamprowi, Sekretaris DPRD Depok, menyebutkan rapat kerja (ra­ker) pembahasan laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Pos Pendapatan Sebelum Perubahan sebesar Rp 2.791.971.028.825 ber­ubah menjadi Rp 3.099.008.562.389 atau naik sebesar Rp 307.037.553.564.000 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum perubahan sebesar Rp 1.114.036.194.642, setelah perubahan menjadi Rp 1.138.499.654.711 atau naik sebesar Rp 24.463.460.069. Dana Perimbangan Sebelum Perubahan sebesar Rp 1.044.126.954.333, setelah perubahan sebesar menjadi Rp 1.243.402.596.780 atau naik sebesar Rp 199.275.642.447.

Sementara untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Sebelum Perubahan sebesar Rp 633.807.879.850 dan setelah perubahan menjadi Rp 717.106.310.898 atau naik Rp 83.298.431.447.

Pos Belanja Daerah Sebelum Perubahan sebesar Rp 3.346.336.478.825, namun setelah perubahan menjadi Rp 3.764.654.049.140 atau naik sebesar Rp 418.317.570.315.

Dengan Rincian Belanja Tidak Langsung Sebelum Perubahan sebesar Rp 1.354.725.482.761 dan setelah perubahan menjadi Rp 1.441.719.506.810 atau naik Rp 86.994.024.049.

Belanja Langsung Sebelum Perubahan Sebesar Rp 1.991.610.996.063, setelah perubahan menjadi Rp 2.332.934.542.330 atau naik sebesar Rp 331.323.546.266.

Sedangkan Pos Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan sebesar Rp 554.365.450.000 dan setelah perubahan menjadi Rp 665.645.486.751 atau naik sebesar Rp 111.280.036.751 dengan rincian penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp 654.365.450.000 dan setelah perubahan menjadi Rp 765.645.498.751 atau naik sebesar Rp 111.280.036.751.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Sebelum Perubahan sebesar Rp 100 miliar dan tidak mengalami perubahan. Pos Belanja Daerah Sebelum Perubahan sebesar Rp 3,3 triliun dan setelah perubahan sebesar Rp 3,7 triliun lebih atau naik sebesar Rp 418 miliar lebih. Ada kenaikan Rp 400 miliar lebih dari sebelumnya Rp 3,3 triliun, sekarang menjadi Rp 3,7 sekian.

Sementara Wakil Ke­tua DPRD Yetty Wulandari mengatakan, akan terus mendukung segala program pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

“Dengan pengesahan ten­tang perubahan anggaran APBD 2019 ini, Pemkot Depok banyak menitik-beratkan kepada Pendidikan, dan Kesehatan sebagai program priroritas selain pembangunan infrastruktur. “Saya berharap kebutuhan dasar masyarakat Kota Depok dapat terlayani dengan baik,” kata Yeti Wulandari kepada Jaya Pos, (14/8).

Yetty berharap apa yang sudah disepakati bersama dan ditetapkan pengesahan anggaran APBD 2019 ini, nanti harus sesuai pelaksanaannya. “Mari kita saling mengingatkan apa yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.

Sementara Walikota Depok M Idris mengatakan, proses penyusunan RAPBD 2019 telah diawali de­ngan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prio­rotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati oleh Pemkot Depok beserta dengan DPRD Kota Depok.

M Idris memberikan apresiasi kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah (APD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok yang telah berkerjasama dalam melakukan pembahasan terkait Perubahan Anggaran ABPD 2019. “Hal itu menghasilkan sejumlah masukan yang positif bagi kemajuan pembangunan di Kota Depok,” pungkasnya. (Joko W)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66887)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60966)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52725)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18462)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16293)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15558)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15273)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14966)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14728)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10946)
Bedah JayaposKasus YP Galuh Kini di Polda, KPK Diminta MensupervisiBandung, Jaya Pos Dugaan korupsi dana bantuan/hibah Gubernur Jawa Barat (Jabar) kepada Yayasan Pendidikan ...


Proyek Peningkatan Jalan Utama BPTP Babel Diduga MenyimpangMurkayani S, Terdakwa Penipuan CPNS Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraDiduga Gunakan Dana Desa FiktifDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas Negara
Laporan KhususEmpat Tahun Pimpin Tanah Datar, Duet Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma Bertabur PrestasiTanah Datar, Jaya Pos Sudah banyak hal yang diperbuat duet ini untuk Tanah Datar maju, sejahtera dan ...


MTQ OKI Ke 29, Syiar Al QurKPP Pratama Bukittinggi Bersinergi dengan Pemko PadangpanjangDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas Muba