Rabu, 21 Agustus 2019 - 06:10:19 WIB
Antisipasi Penyelewengan Dana DAK, Kemdikbud Jalin Kerjasama Dengan KPKKategori: Jawa Barat - Dibaca: 32 kali

Baca Juga:Pembangunan Lanjutan RSU Daya Makassar Menuai Sorotan, Aparat Hukum Diminta Segera BertindakPSB Marak Jual-Beli Bangku ?Semua Anggota DPR Ikut Main ProyekMenanti Lepasnya Topeng Kadiskominfo Anambas, Lagi-lagi, Borok Lama KS Terkuak

Karawang, Jaya Pos

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi keuangan. DAK memiliki tujuan khusus yaitu digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

DAK itu sendiri terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. DAK jenis ini terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. Sedangkan definisi dari DAK non fisik tidak jauh berbeda dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang sifatnya nonfisik.

Tahun 2019 terdapat 4 tambahan jenis DAK non fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Tambahan jenis DAK non fisik tersebut adalah Bantuan Operasio–nal Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Kebijakan pemerintah dalam penambahan empat jenis DAK non fisik tersebut sudah pasti memiliki tujuan, dasar alokasi dan sasaran yang telah ditetapkan. Pemerintah sendiri telah menetapkan tujuan, dasar alokasi dan sasaran yang dituju terkait dengan penambahan ke empat jenis DAK non fisik tersebut.

Penambahan 4 jenis DAK non fisik merupakan komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik di daerah. Segala upaya perlu dilakukan termasuk dalam perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemeratanaan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi keuangan.

Adapun besaran alokasi DAK non fisik jenis baru tahun 2019 adalah BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp 1,55 triliun, BOP Museum dan Taman Budaya sebesar Rp 129,9 miliar, dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp 213,1 miliar serta dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah sebesar Rp 26,9 miliar, sehingga total DAK non fisik jenis baru untuk tahun ini mencapai Rp 1,92 triliun.

Berdasarkan Permenkeu tersebut, penyaluran dana untuk DAK non fisik jenis baru dilaksanakan dalam dua tahap. Tiap tahap, pemerintah pusat menyalurkan 50% dari total alokasi, sehingga dari total seluruh tahun anggaran 2019, pada semester I-2019 ini pemerintah telah mengucurkan DAK non fisik jenis baru sebesar Rp 959,2 miliar.

Besarnya alokasi DAK jenis baru tersebut, tentunya sangat rawan terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam penggunaanya, dan hal ini tentu diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan terpadu dari aparat penegak hukum agar pengalokasian dana DAK di setiap daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyimpangan dan penyelewengan DAK bisa saja terjadi apabila pemerintah lemah dalam hal pengawasan. Maka untuk meminimalisir peluang penyelewengan tersebut perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum di daerah.

Berkaca dari kasus-kasus korupsi sebelumnya, pola yang digunakan hampir bisa dikatakan sama. Penyalahgunaan dana sangat sedikit dilakukan secara perseorangan, namun dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama sehingga ketika adanya temuan penyelewengan dana, mereka satu sama lain saling menutupi dan bekerjasama secara masif agar temuan tersebut tidak muncul ke permukaan.

Maka kenapa diperlukan adanya kolaborasi yang intens dan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di daerah dalam pengawasan penggunanaan dana DAK serta pemberantasan kasus korupsi?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemdikbud) selangkah lebih maju dibanding yang lainnya dalam hal antisipasi penyalahgunaan dana DAK tersebut. Seperti diketahui, Kemdikbud telah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sepakat untuk lebih meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran fungsi pendidikan dengan sistem pengawasan yang lebih baik dan terpadu.

Agus Rahardjo, Ketua KPK berharap dengan adanya kerjasama ini dapat memberikan dampak yang lebih baik pada dunia pendidikan, karena apabila dana DAK ini dialokasikan sesuai dengan juklak-juknisnya maka secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan secara signifikan.

Lebih jauh Agus Rahardjo menjelaskan bahwa pihaknya akan menjalin kerjasama secara intens dengan seluruh instansi terkait, aparat penegak hukum di daerah juga dengan para pejabat pemerintah daerah untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan dana DAK sehingga penyimpangan dan penyelewangan penggunaan dana DAK tersebut diharapkan dapat diminimalisir. (Endang A Mulyana)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15042)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12427)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik