Jumat, 30 Agustus 2019 - 06:08:10 WIB
Pengisian Jabatan Sekwan Butuh Koordinasi Legislatif dan YudikatifKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 50 kali

Baca Juga:Bupati Labuhan Batu Dilaporkan ke KPKPetani Gula Butuh Bantuan PemkabMinimarket Ilegal di Kota Tangerang Selatan MarakKasus Bupati, Tipikor Tulungagung Jalan di Tempat

Melawi, Jaya Pos

Dalam penempatan dan pengisian jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi, Bupati dan unsur pimpinan DPRD wajib berkoordinasi, karena sekwan adalah utusan lembaga pemerintah untuk mengurus administrasi dewan, atau penghubung eksekutif dengan legislatif.

Untuk menentukan siapa yang duduk di jabatan tersebut, setelah dilakukan tahapan seleksi atau yang disebut lelang jabatan, dari tiga yang diserahkan panita seleksi (pansel) sesuai hasil Uji Kompetensi dan tes lainnya, adalah kewenangan Bupati menentukan satu orang diantara ketiganya, sesuai dengan ketentuan peraturan ASN.

Menanggapi surat rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Melawi, terkait pengisian jabatan Sekwan Kabupaten Melawi, Bupati Melawi Panji SSos kepada Jaya Pos mengatakan, dirinya sudah menerima surat dari DPRD masalah pengisian jabatan sekwan. “Hal itu dilakukan kawan-kawan di DPRD sah-sah saja, surat tersebut sudah kami buat balasannya.

Namun permintaan dari kawan-kawan DPRD belum bisa kita penuhi, masih dalam proses. Saya membaca surat tersebut, kawan DPRD sudah menjatuhkan pilihan kepada nama satu orang, itu semua kita tampung walaupun sebenarnya penempatan jabatan tersebut adalah hak perogratif bupati,” ungkapnya.

Terkait itu, Bupati mengaku telah berkoordinasi dengan pihak DPRD melalui Ketua DPRD, mengajukan rekomundasi tiga nama calon yang masuk dalam persyaratan. “Oleh karena itu kita minta kepada BKD untuk melakukan konsultasi. Hasilnya diminta antara pimpinan DPRD dan Bupati mengkoordinasikan kembali. Ketika diminta mengkoordinasikan kembali, waktunya kurang pas. Kita tahu anggota DPRD hasil pemilu 2019 akan ditetapkan sekitar September 2019. Jadi jabatan sekwan nantinya untuk DPRD yang baru, kebetulan unsur pimpinan di DPRD hampir semuanya berganti,” sebutnya.

Masalah pengisian jabatan tersebut, bupati menegaskan sudah disampaikan ke BKD untuk dikoordinasikan ke KSN untuk mengetahui bagaimana sikap BKN menanggapinya. “Sebenarnya tidak ada masalah antara DPRD dan Bupati, hanya saja kami berharap sinkronisasi perogratif Bupati dengan rekomendasi DPRD. Jangan sampai dinilai pemerintah keliru menentukan orang yang mengisi jabatan tersebut,” jelas Panji sewaktu dikonfirmasi usai membuka sosia­lisasi LP Dana Hibah, Kamis (15/8), di Pandopo.

Terkait sosialisasi dana hibah, pemkab juga minta kepada pihak ketiga atau penerima supaya transparan dalam melaksanakan perbelanjaan, semua dibuat dalam surat pertanggungjawaban, jangan sampai ada penggunaan dana hibah dicela BPK, karena hal itu bisa menyangkut hukum.
“Karena dana hibah itu dan semangat pemerintah membantu masyarakat, maka diminta masyarakat lebih perduli dengan apa yang sudah diterima,” jelas Panji.

Kabag Kesra Setda Kabupaten Melawi dalam penyampaiannya sebagai panitia penyelenggara sosialisasi mengatakan, kegiatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yakni perubahan Nomor 39/2012/,14/2016, Nomor 13/2018 dan perubahan Nomor 123/2018. Dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Kabupaten Melawi Nomor 26 tahun 2017 tentang pedoman pemberian dan hibah.

Maka sesuai peraturan tersebut, diminta kepada penerima hibah tahun 2019 dan bantuan sosial membuat pertanggung jawaban baik secara lembaga organisasi maupun bantuan sosial perorongan.

“Dalam sosialisasi ini kami sudah mengundang perwakilan penerima hibah dan bansos. Tujuannya memberi pengertian dan cara melengkapi surat laporan pertanggung jawaban. Dan pertanggung jawaban disampaikan kepada pemerintah daerah pemberi hibah selambat-lambatnya akhir tahun berjalan setelah diterima,” jelasnya.(Pangaribuan) 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59935)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54221)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51781)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15275)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14547)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14358)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14068)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13626)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13527)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9574)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik