Senin, 22 Oktober 2012 - 07:30:43 WIB
Tata Ruang Lingkungan Hidup Jaksel Petieskan Disposisi WalikotaKategori: Jakarta - Dibaca: 410 kali

Baca Juga:Harga Bawang Anjlok Petani Cibogor MenjeritBupati Labuhan Batu Dilaporkan ke KPKPetani Gula Butuh Bantuan PemkabMinimarket Ilegal di Kota Tangerang Selatan Marak

Terkait penjarahan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial alias fasum-fasos di Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Seltan, surat keberatan dan mohon perlindungan hukum dari warga kepada Walikota Jakarta Selatan terhenti atau dipetieskan oleh Bagian Tata Ruang Lingkungan Hidup Jakarta Selatan.

Jakarta, Jaya Pos

Padahal surat tersebut sudah empat bulan lalu dikirimkan oleh warga, sampai saat ini belum mendapat jawaban.
Kejadian ini semakin mengungkapkan buruknya kinerja Walikota Jakarta Selatan dan jajaranya, sekaligus cerminan ketidakpatuhan pejabat terhadap Anas Efendi sebagai pimpinan. Pelayanan prima yang dicanangkan pemerintah, pada prakteknya hanyalah semboyan dan isapan jempol belaka. Jangankan memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat, perintah dan arahan walikota pun tak mendapat perhatian.

Seperti Kepala Bagian (Kabag) Tata Ruang Lingkungan Hidup Pemkot Jakarta Selatan, Sita Damayanti, yang terindikasi tidak menindaklanjuti disposisi surat dari Anas, ketika ditemui, dirinya hanya mengatakan, “Saya buru-buru, mau rapat dengan bapak Seko, nanti tanya staf saya.”

Adapun warga Petukangan Selatan, khususnya warga RT 012, 010, dan RT 002 RW 002 Kecamatan Pesanggrahan, yang sudah puluhan tahun mempergunakan lahan tersebut, sebagai lapangan sepak bola dan taman bermain, mengharapkan Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi membuka mata terhadap pengaduan mereka, dengan melakukan tindakan nyata, sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan.

Seorang warga bernama Tagor, mengatakan, penjarahan ini merupakan kegiatan mafia pertanahan yang melibatkan pejabat. Karena ketika melakukan pemagaran, tidak ada usaha dari lurah dan Camat Pesanggrahan untuk menghentikan pembangunan pagar bumi tersebut. “Bahkan surat keberatan wargapun tak mendapat respon dari walikota,” ujarnya.

Menurutnya, penjarahan lahan fasilitas umum/fasilitas sosial oleh PT Codefin Group, dengan cara melakukan pemagaran bumi pada lahan seluas kurang lebih 2 hekar tersebut, tidak memiliki izin, baik dari warga, maupun dari Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan, bahkan pihak perusahaan dengan sewenang-wenang memortal jalan umum.

Seorang warga lain, yang tidak bersedia namanya diekpose dalam pemberitaan, menjelaskan, pihak perusahaan pernah membawa oknum tentara untuk mengintimidasi warga yang berusaha menghalangi pemagaran. Dia pun menambahkan, pihak PT Codefin Group pernah menjanjikan akan memberikan akses jalan kepada warga RT 012, namun tidak ditepati. Ironisnya, ketika batu pagar yang menghalangi akses jalan keluar masuk dipindah, pelaku pemagaran membawa oknum Polisi Militer, yang mengancam akan membawa warga ke Polsek Pesanggrahan.

Memang, banyak temuan yang menggambarkan ketidakkonsistenan serta ketidakperdulian Anas Efendi kepada masyarakat dan lingkungan. Menurut data yang ada, sekitar 80 pengembang di wilayah Jakarta Selatan yang belum memberikan lahan fasum/fasos ke pemda, seperti diatur dalam SK Gubernur No 41 tahun 2001, tentang cara penerimaan kewajiban dari para pemegang Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta, yang menegaskan; setiap pengembang harus menyerahkan lahan fasos-fasum bila membangun di atas seluas 5.000 m2.Rap


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (72068)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61052)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52806)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20560)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16391)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15656)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15308)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15005)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14830)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11323)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya