Rabu, 04 September 2019 - 07:24:44 WIB
Hukum Adat "Diakui Negara"Kategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 47 kali

Baca Juga:Dijanjikan Jadi Model Siswi SMA Rela Difoto BugilAir PDAM Terpaksa DigilirUjian Paket C Diduga Ajang Cari UntungTata Ruang Lingkungan Hidup Jaksel Petieskan Disposisi Walikota

Melawi, Jaya Pos

Konsekuensi hukum adat sebagai pertimbangan bagi kita bersama. Berbicara adat maupun budaya dimaknai dengan bermacam-macam suku di negara kita ini.

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu itu menjadi kebanggaan kita bersama dari berbagai perbedaan tapi saling menghormati. Saya sebagai suku Dayak Kabupaten Melawi ditanya masalah adat Batak dan suku lain, saya menjawab tidak mengerti, tapi kalau ditanya adat Dayak di Kabupaten Melawi, saya sebahagian besar paham. Kita semua masyarakat, saya rasa sama prinsipnya.

Demikian disampaikan Bupati Melawi Panji, S,Sos saat memberikan sambutan di acara seminar urgensi hutan adat dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hukum adat dalam rangka mendorong percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat di Kabupaten Melawi, bertempat di Aula Hotel Rajawali Nanga Pinoh pada Rabu (28/8).

“Kalau hukum adat kita mau dikenang orang lain, perlakukanlah dengan baik dan adil. jangan bernuansa bisnis. Kita implementasikan bagaimana adat tersebut bersifat kebaikan serta konsekuen. Contoh binatang peliharaan kita ditabrak orang lain, kita tuntut melebihi harga sebenarnya, tapi ketika kita menabrak peliharaan orang lain, kita tidak mau bayar, dimana konsekuensinya. Pada hakikatnya semua hukum adat baik dan diterima secra kebersamaan,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Panji menyampaikan rasa senang dan mengapresiasi pertemuan seminar tersebut yang melibatkan kades, camat, tumenggung, punggawa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Pemerintah Kab. Melawi menghargai JARI Indonesia, Berneo Barat yang telah melaksanakan seminar hari ini,” imbuhnya.

“Seminar ini sangat pen­ting dalam proses percepatan pengakuan dan perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap hak masyarakat yang mengalami degradasi berbagai kebijakan.

Dengan berorientasi dalam pertumbuhan ekonomi maupun moderenisasi menjadi terpinggirkan masyarakat hukum adat, UUD 1945 pasal 188 telah mengamanatkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang berbu­nyi negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat maupun prinsip NKRI, yang diatur dengan undang-undang kesatuan,” ungkapnya.

“Pengelolaan yang bersifat kolonial, baik itu atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, yang sah menurut hukum adat setempat. Kita masyarakat seyoganya sudah mampu mengelola hutan adat dengan melestarikan berdasarkan ke arifan lokal. Masyarakat adat sejak zaman dulu sudah tahu menjaga harmoni kehidupan bersahajat dengan alam. Kegiatan seminar momen penting sebagai cermin perkembangan masyarakat Kabupaten Melawi dalam rangka menjaga keindentikan masyarakat adat istiadat,” terang Panji. (Pangaribuan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59935)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54221)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51781)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15275)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14547)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14358)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14068)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13626)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13527)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9574)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik