Kamis, 19 September 2019 - 06:10:36 WIB
Kasus Tanah Kas Desa RancaudikKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 115 kali

Baca Juga:Karaoke Tanpa Izin Diduga Marak di Kediri, Polsek Ngadiluwih Tak Berdaya MenertibkannyaPBB P2 di Bogor Dapat Dilakukan Secara OnlineKelompok Mulyasari Mukti Selamatkan Sapi Betina BuntingPemkab Indramayu Bangun MCK Plus di Desa Bodas

Subang, Jaya Pos

Sejak berlakunya regulasi Otonomi Desa, selain melahirkan hikmah juga mengundang masalah. Hikmahnya dapat mendorong setiap daerah untuk berpacu mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, namun di sisi lain tak sedikit kedapatan masalah yang bermunculan.

Faktanya di lapangan tidak semulus apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Fenomena itu mencuat terkait lepasnya aset-aset desa berupa tanah kekayaan desa di sejumlah desa – desa di Kabupaten Subang.

Pasalnya, ada yang digunakan untuk membangun gedung sekolah, tetapi tidak ada penggatinya. Seperti terjadi di Desa Compreng dan Desa Wanajaya, digadaikan. Bahkan mirisnya lagi, ada tanah kas desa “fiktif”. Akibatnya Pemerintah Desa ybs kehilangan sebagian pendapatan aslinya dan dampaknya menghambat pelaksanaan otonomi desa.

Sementara tanah kas desa fiktif terjadi di Desa Rancaudik, Kecamatan Tambakdahan. Disebut fiktif karena secara administratif kepemilikan tanah kas desa atas nama Pemerintah Desa Rancaudik, tapi secara defacto obyek tanahnya tidak ada, lantaran dikuasai pihak lain.

Dari berbagai sumber dan hasil penelusuran di lapangan menyebutkan bahwa sekira tahun 1996, Desa Rancaudik mendapat bantuan dana dari Pemkab Subang untuk pengadaan tanag kas desa. Namun dana itu diduga ditilap Kom oknum Pejabat Kades Rancaudik saat itu. Modusnya Kom seolah-olah telah membeli tanah seluas 4.400 m2 dari penduduk setempat, yakni Atim. Oleh Kom tanah tersebut langsung disertifikatkan dengan pemegang Hak Pemerintah Desa Rancaudik No Sertifikat HP.12/Desa Rancaudik.

Dalam proses peralihan hak tanah itu, diduga ada rekayasa. Pemilik tanah Atim seolah telah menjual kepada Pemerintah Desa. Pada saat itu Atim menjabat sebagai Wakil Kampung (Kepala Dusun – Red), sehingga Kom diduga mudah saja melakukan aksi konspirasi lantaran Atim merupakan bawahannya.

Faktanya hingga kini tanah kas desa tersebut yang terletak di Kp/blok Sukamaju, masih dikuasai dan digarap oleh pemilik awalnya Atim.
Sebagai testimoni dalam APBDes TA 2005, tidak tampak sumber penerimaan pendapatan asli desa yang berasal darai tanah kas Desa tersebut, seperti penetapan Perdes No.142/01/PEM/I-2005, tanggal 5 Mei 2005 tentang APBDes. Fakta ini menunjukan bila tanah kas desa tersebut fiktif.

Padahal, lanjut sumber, itu potensi, coba saja hitung bila sejak tahun 1996 dengan pengahsilan setiap musimnya 3 tonatau 6 ton dalam setahun, maka dalam kurun waktu 23 tahun Pemerintah Desa Rancaudik kehilangan PAD 138 ton atau setara miliaran rupiah , jika hitungan harga pasar gabah saat ini Rp. 500 ribu/kwt.

Terpisah, Atim (67 th) saat ditemui dikediamnnya beberapa waktu lalu mengaku pernah menerima uang dari Kom saat itu. Hanya lantaran nilainya tidak sebanding dengan luasan tanah miliknya, sehingga dikembalikan kepada Kom.  “Saya merasa tidak pernah menjual kepada siapapun karena tidak pernah menikmati uangnya,” tandasnya.

Sementara Kom yang hendak dikonfirmasi tidak dapat diajak bicara karena menurut informasi, dirinya sakit stroke berat.

Kepala Desa Rancaudik, Wahyudin ketika ditemui di kantornya (29/8) terkejut mendengar Desa Rancaudik sesungguhnya memiliki aset desa berupa tanah sawah yang hingga kini dikuasai oleh pihak lain.

Pihaknya menyatakan akan segera berkoordinasi dengan lembaga BPD dan instansi terkait untuk membicarakan sekaligus berupaya mencarai solusi agar aset desa itu bisa kembali dan dikuasai oleh Pemerintahan Desa dan dimanfaatkan secara berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Selain tanah aset desa tersebut, Wahyudin mempertanyakan tanah darat yang terletak berdampingan persis dengan kantor Pemerintah Desa Rancaudik seluas lebih kurang 25 bata, kini diklim PT BRI (Persero) Tbk Kanca Pamanukan No.Asset 100000001740. Karena letak tanahnya yang masih satu hamparan dengan tanah aset Desa.

Wahyudin mencurigai tanah darat itu masih merupakan aset Desa Rancaudik. Sama halnya juga dengan tanah yang digunakan untuk bangunan Polindes. Menurutnya tanah yang kini diklim PT BRI terjadi pada masa Kepala Desanya Bp.Yaya (Alm) sekira tahun 1980an.

Camat Tambakdahan Asep Rudih, S.Sos M.Si saat dimintai tanggapan (29/8) mengungkapkan bila memang kronologi kejadiannya seperti yang informasikan awak media, pihaknya meminta Pemdes Rancaudik segera benahi dan inventarisir ulang aset – aset desa yang menjadi milik Pemdes agar bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran desanya.

Pihaknya juga menyatakan akan segera memantau perkembangan penyelesaiannya dan jika dipandang perlu akan mengundang pihak-pihak terkait untuk klarifikasi, agar tidak terjadi penyalah gunaan peruntukan aset desa yang berujung dengan persoalan hokum.

Menanggapi fenomena ini, Aktivis Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Kab. Subang Eswanto memaparkan, problem itu ditengarai akibat kurangnya pengawasan internal yang menjangkau penggunaan dan pengurusan aset-aset desa.

Disamping kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang menertai UU Otda, sehingga potensi yang seharusnya bisa mempercepat terwujudnya pelaksanaan Otdes, malah menjadi semakin terpuruk.

Dikatakannya bahwa pihaknya akan mendesak kepada aparat hukum agar segera mengusut oknum yang diduga menggerogoti dan memanfaatkan aset desa demi kepentingan pribadi.

“Aparat jangan sampai takut gertak sambal oknum. Berdasar equality before the law semua warga negara di mata hukum diperlakukan sama. Jadi tidak ada yang istimewa alias tidak mengenal kasta,” pungkasnya.(@bh)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (67464)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60973)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52732)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18486)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16302)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15565)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15277)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14969)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14750)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10951)
Bedah JayaposTerkesan Kongkalikong, Baru Hitungan Bulan Dikerjakan Sudah AmburadulKualatungkal, Jaya Pos Kurangnya pengawasan pekerjaan jalan setapak beton oleh konsultan pengawas dan dinas ...


Penggunaan ADD/DD Tertutup, Pembangunan Semenisasi Desa Talang Danto Hitungan Hari Sudah RusakKepala Inspektorat Sumbar Pecat Oknum ASN, Diduga Tilep Dana Masjid Raya Rp 1.5 MKasus YP Galuh Kini di Polda, KPK Diminta MensupervisiProyek Peningkatan Jalan Utama BPTP Babel Diduga MenyimpangMurkayani S, Terdakwa Penipuan CPNS Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraDiduga Gunakan Dana Desa FiktifDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang Disunat
Laporan KhususPemkab Asahan Laporkan LKPD 2019 Ke BPK Provinsi SumutKisaran, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan me­nyerah­kan Laporan Keuangan ...


Syafril Miliki 9 Anak Sarjana Salah Satunya Wabup SijunjungKajati Jabar Hadiri Pencanangan WBK/ WBBM di Kejari Kabupaten BandungEmpat Tahun Pimpin Tanah Datar, Duet Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma Bertabur PrestasiMTQ OKI Ke 29, Syiar Al QurKPP Pratama Bukittinggi Bersinergi dengan Pemko PadangpanjangDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan Korupsi