Rabu, 24 Oktober 2012 - 08:25:07 WIB
Mall Ramayana Garut Langgar Jam kerja, Dinsosnakertrans Terkesan Main MataKategori: Jawa Barat - Dibaca: 949 kali

Baca Juga:Juara LSS Tingkat Nasional SDN Suryakencana CBM TasyakuranKunjungan Plt Gubsu Ke Asahan Disambut Antusias Pedagang Pasar TradisionalSejumlah Petinggi Dishub Kab Pandeglang Diduga Bermain "Sabun"LSM Komnas Akan Laporkan Kepala Puskesmas Tulangan ke Kejakasaan

Garut, Jaya Pos

Mall Ramayana diduga langgar UU tentang jam kerja dibicarakan dalam Paragraf 4 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), khususnya Pasal 77 s/d Pasal 85 UUK.

Pasal 77 ayat (1) UUK mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur oleh pemerintah yaitu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Hal tersebut terbukti banyaknya keluhan dari para pegawai mall terkait hak-hak pegawai yang merasa dilanggar oleh pihak perusahaan Ramayana dengan adanya tambahan waktu 2 jam dan tidak terhitung sebagai waktu kerja lembur atau dengan kata lain tidak dibayar oleh pihak mall.

Selain adanya tambahan jam kerja, pihak ramayana pun membuat aturan sepihak tanpa adanya kesepakatan dari para pegawai maupun pihak konsinyasi seperti diharuskan membayar air minum oleh para karyawan ke pihak ramayana sebesar Rp 5 ribu per bulan serta harus membayar uang Rp 25 ribu untuk acara ulang tahun mall dan jika tidak mengikuti aturan tersebut akan dikenakan sanksi atau teguran dari pihak mall Ramayana.

Saat dikonfirmasi Marpi selaku Staf SDM Mall Ramayana, membenarkan bahwa pihak perusahaan menambah waktu 2 jam tapi itu berlaku bagi pegawai yang waktu jam kerjanya tidak efektif seperti pas waktu jam kerja karyawan tersebut tidak mengeluarkan suatu barang atau tidak adanya pembeli maka ditambahkan waktu 2 jam sebelum pulang. “Akan tetapi ini berlaku pada karyawan shift pertama saja,” ujarnya.

Terkait pungutan pungutan yang memberatkan para karyawan Rp 5 ribu untuk air minum, dirinya hanya sebatas mengetahui karena yang bertanggung jawab langsung antara konsinyasi dengan para SPG nya dan uang Rp 25 ribu untuk acara ulang tahun mall. “Itu benar dan berlaku bagi seluruh pegawai termasuk saya juga bayar,” katanya.

Kabid PHI Dinas Dinsosnakertrans, Jajang mengatakan, adanya penambahan jam kerja yang dilakukan pihak Mall Ramayana sudah diketahuinya melalui media. “Namun kami belum mengambil langkah karena sejauh ini pihak kami akan mengkaji permasalahan tersebut,” ujarnya.

Dikatakan Jajang, kalau menurut aturan ketenagakerjaan, itu menyalahi aturan karena kalau seorang pekerja komitmennya dengan konsinyasi tidak perlu ada aturan dari pihak mall sebab yang memperkerjakan SPG bukan mall itu sendiri melainkan konsinyasi dengan pegawainya serta  ada aturan perusahaan  pihak mall tidak berhak memerintah SPG tapi harus ada koordinasi dengan pihak konsinyasi.

Berbeda dengan Ratmo, Bagian Pengawasan mengakui sudah ada koordinasi melalui telepon seluler dengan pihak Ramayana. Namun anehnya, ketika ditanya sejauh mana pengawasan terhadap Ramayana, dirinya malah berbelit-belit mengeluarkan stetmen yang ngawur dan terindikasi mengalihkan masalah pokok yang dipertanyakan.

Selaku pengawas, seharusnya segera turun untuk mengidentifikasi substansi permasalahan yang diduga dilakukan pihak ramayana untuk mengintimidasi karyawan yang sudah melalukan kontrak dengan pihak konsinyasi.

Dalam hal ini, Ratmo, Pengawas Dinsosnakertrans diduga ada main mata dengan pihak ramayana karena tidak ada keberpihakan terhadap karyawan yang seharusnya mendapat perlindungan dari pihak pemerintah.

Sampai saat ini, belum ada langkah apalagi tindakan dari Dinsosnakertrans terkait masalah ini. Hartono


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (73343)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61078)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52832)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20940)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16417)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15682)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15320)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15017)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14851)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11444)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya