Kamis, 25 Oktober 2012 - 06:59:40 WIB
Program Prona di Pandeglang Diduga Dijadikan Ajang BisnisKategori: Banten - Dibaca: 611 kali

Baca Juga:Nginap di Wisma Bonthain, Wakil DPRD Bantaeng Angkat Jempol Pada Bupati Keluarga Terdakwa Diduga Main Mata Dangan Penegak Hukum, Tak Ada Uang Korban pun TertindasWarga Desa Jaya Sari Pertanyakan Kualitas Jalan PNPMMall Ramayana Garut Langgar Jam kerja, Dinsosnakertrans Terkesan Main Mata

Pandeglang, Jaya Pos

Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang diluncurkan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Pandeglang Prov Banten ternyata tidak sesuai sebagaimana diharapkan oleh pemerintah.

Sejatinya, Prona merupakan proses pensertifikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari pada catur tertib di bidang pertanahan sebagaimana Keputusan Kepmendagri No 189 Tahun 1981. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, Prona justeru dianggap kesempatan sebagai ajang spekulasi data dan ajang bisnis dan berujung pada biaya pembuatan dengan nilai puluhan juta rupiah.

Akibatnya sejumlah warga yang mengajukan pembuatan sertifikat di lingkungan desa masing-masing menjerit lantaran besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk selanjutnya diserahkan kepada para kepala desa masing-masing.

Fakta yang terjadi di Desa Sukaresmi dan Desa Pasir Kadu Kec Sukaresmi Kab Pandeglang, Prona yang diluncurkan oleh BPN pada tahun 2011 lalu banyak menyisakan kekecewaan dan pertanyaan dari sejumlah warga. Pasalnya bagi warga yang mengajukan sertifikasi dikenakan biaya mulai dari biaya pengukuran sampai pembuatan untuk per buku berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta, nilai yang cukup fantastis menurut sejumlah warga yang berhasil ditemui wartawan.

Modus yang dilakukan oleh kepala desa yang bersangkutan adalah dengan dalih diantaranya untuk biaya pengukuruan, pembelian materai, transportasi petugas, dan pengesahan hak milik sekaligus diperuntukan bagi para petinggi BPN seperti Prayitno, Budi, dan Gusti.

Sebagaimana dikatakan Supriyadi, Kepala Desa Sukaresmi, bahwa sertifikasi hak milik untuk Desa Sukaresmi sebanyak 300 buku, masing-masing buku, warga dikenakan Rp 700 ribu. Akan tetapi mengingat warga banyak yang tidak mampu sehingga pembayaran diangsur. “Yang terpenting kami mengutamakan pembayaran sesuai permintaan BPN untuk per buku harus ditebus Rp 200 ribu,” katanya.

Masih kata Kades, pada waktu itu dirinya mengaku menghabiskan dana kurang lebih Rp 30 jutaan dari awal sampai selesai. Parahnya lagi, ada 72 buah buku yang ditahan BPN akibat belum adanya uang penebusan sebagaimana komitmen awal dengan BPN. Sesuai dengan yang dikatakan Kades, Sekdes Pasir Kadu yaitu Ardani dalam hal Prona di Kecamatan Sukaresmi, dia bertindak sebagai fasilitator antara pihak desa dengan pihak BPN.

Ahmad Nasrudin salah satu pemerhati sosial kemasyarakatan Kab Pandeglang  dari LSM GRP3B mengecam atas ulah dan kebijakan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum petugas Prona baik kepala desa maupun pihak institusi pemerintah yaitu BPN.

Menurut Anas, tindakan tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam kacamata apapun. “Mereka semua diduga telah menyalahi tupoksi  sementara biaya yang dibebankan pada warga dijadikan pelampiasan untuk ukuran isi kantongnya masing-masing,” katanya.

Ditambahkan, aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil tindakan sesuai aturan sebab jika permasalahan itu dianggap angin lalu dikhawatirkan kejadian serupa menimpa desa lain, contohnya Desa Seuseupan, Karyasari, Perdana dan DesaWeru. Desa-desa yang masih berada di wilayah Kec Sukaresmi yang tahun ini tengah menangani program yang sama.Yan/Rus


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (74125)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (61097)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52843)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (20991)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16432)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15697)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15324)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (15019)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14915)Sanksi Tegas Menanti PNS yang Nambah Libur (11540)
Bedah JayaposKasus Suap, JPU Ketapang Tuntut Mantan Politikus PDI-P 1,5 Tahun PenjaraKetapang, Jaya Pos Perjalanan kasus suap dan gratifikasi yang menyeret mantan Ketua DPRD Ketapang, ...


KPU Pandeglang DidemoDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Ciptakarya dan Penataan Ruang Kota Surabaya DipolisikanTambang Mas Liar Menjamur Lagi Di BengkayangKejati Kalteng Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Penggantian Jembatan di KapuasSoal Hibah Gubernur 7 M Untung Bisa Dijerat TPPUKetua Kelompok Budi Karya Leniyanti Diduga Palsukan Data AnggotaBuntut Dugaan Penyelewengan Anggaran Pada Humas Mojokerto, Semakin Terkuak Dengan Adanya Jumpa Pers
Laporan KhususDesa Klambir Lima Kebon Adakan Pemilihan BPDHamparan Perak, Jaya Pos Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Deli Serdang mengadakan pemilihan ...


BumNag Sumpur Kudus Maju Dengan Segudang PrestasiDPRD Sampaikan Laporan Pansus Atas LKPJ Bupati Muba TA 2019Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor Dengan PancakarsaFachrori Launching Calendar of Event Upaya Promosikan Wisata JambiDPRD Muba Serahkan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati TA 2019Menpan RB Tjahjo Kumolo: MPP Pekanbaru Terbaik di IndonesiaSahirah Dzakyyah Memilih Ponpes Darul Ulum Untuk Pendidikannya