Minggu, 06 Oktober 2019 - 07:45:30 WIB
Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 438 kali

Baca Juga:SMK Padjadjaran dan PT Izusu Astar Motor Lakukan Penanaman PohonDana DAK 2012 Kab Blitar Jadi Siluman di RSUD Ngudi WaluyoWarga Jakarta Pusat Minta Dinas P2B Bersikap ProfesionalAnggota DPRD dan Tenaga Honorer Parigi Gelar Konsultasi ke BKN

Sidoarjo, Jaya Pos

Pekerjaan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo diduga mark up. Dugaan mencuat dengan ditemukanya pemahalan biaya yang diduga dilakukan sejak perencanaan pekerjaan.

Dari hasil investigasi, ditemukan penyimpangan dengan melakukan pemahalan harga oleh PPK di satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Ir. Sukagsono.

Beberapa item yang diduga melawan hukum dan merugikan keuangan negara diantaranya :
1. Mark up biaya loging di RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) yang direncanakan dinas dialokasikan senilai Rp. 4 juta padahal realnya hanya Rp. 2 juta.
2. Biaya pengeboran dan pembelian pipa dalam RAB dialokasikan senilai Rp. 78 juta padahal dalam realisasinya hanya Rp. 48 juta.
3. Pendamping atau faskel (Fasilitator Kelompok) mengarahkan kelompok (KKM) untuk membeli produk tertentu di toko atau perusahaan tertentu.
4. Singgih sebagai faskel yang bertugas mendampingi KKM (Kelompok Masyarakat) mencari keuntungan pribadi dengan mengerjakan sendiri pekerjaan Pamsimas.
5. PPK lalai dalam mengendalikan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
6. Perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan benar (perencanaan copy paste).
7. Tumpang tindih dengan anggaran dari dana desa Rp. 35 juta.

Dari penyimpangan yang ditemukan dibeberapa lokasi, diduga hal ini juga terjadi di seluruh kegiatan Pamsimas yang jumlahnya hampir di 50 desa dan hal ini jelas merugikan negara.

Diketahui dalam satu desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.000.000 ditambah dana desa sebesar Rp. 35.000.000. Jadi total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 385.000.000. Dalam realisasi untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam gambar, hanya membutuhkan Rp. 225.000.000 dan PPN + PPh 6% atau sekitar Rp. 23.100.000. Jadi total untuk membangun Pamsimas senilai Rp. 248.000.000.

Bila dialokasikan anggaran sebesar Rp. 385.000.000, masih memiliki sisa sebesar Rp. 136,900.000 per unit, kalau ada 50 unit berarti kerugian negara adalah senilai Rp 6.845.000.000 yang diduga dijadikan bancakan oleh oknum – oknum yang terlibat dalam kegiatan Pamsimas dan hal itu dibiarkan saja oleh PPK.

Sulaiman selaku Kabid ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler menyarankan agar jaya pos menghubungi Singgih selaku Faskel. Saat dikonfirmasi kembali ke kantornya pada Senin (30/9) sekitar pukul 9:30 WIB, Sulaiman tidak bersedia menemui jaya pos dengan alasan sedang rapat.

Sementara Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) Ir. Didik Wahono yang dimintai komentarnya me­ngatakan akan segera melaporkan kasus ini. “Pasalnya telah ditemukan unsur melawan hukumnya, juga ada kerugian negaranya. Jadi hal itu dianggap telah memenuhi unsur untuk dilaporkan pada aparat hukum terkait,” pungkasnya.(ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66669)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60962)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52723)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18440)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16291)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15555)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15270)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14961)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14722)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10937)
Bedah JayaposDiduga Gunakan Dana Desa FiktifMaros, Jaya Pos Wakil Ketua DPD Garda Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, Iswadhy Arifin mengatakan ada ...


Diduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa Sabu
Laporan KhususDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiTangerang, Jaya Pos Bergulir semangat reformasi dan demokrasi serta menyikapi segala permasalahan yang ada, ...


Ormas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan Maros