Minggu, 06 Oktober 2019 - 07:45:30 WIB
Kegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 144 kali

Baca Juga:SMK Padjadjaran dan PT Izusu Astar Motor Lakukan Penanaman PohonDana DAK 2012 Kab Blitar Jadi Siluman di RSUD Ngudi WaluyoWarga Jakarta Pusat Minta Dinas P2B Bersikap ProfesionalAnggota DPRD dan Tenaga Honorer Parigi Gelar Konsultasi ke BKN

Sidoarjo, Jaya Pos

Pekerjaan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo diduga mark up. Dugaan mencuat dengan ditemukanya pemahalan biaya yang diduga dilakukan sejak perencanaan pekerjaan.

Dari hasil investigasi, ditemukan penyimpangan dengan melakukan pemahalan harga oleh PPK di satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Ir. Sukagsono.

Beberapa item yang diduga melawan hukum dan merugikan keuangan negara diantaranya :
1. Mark up biaya loging di RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) yang direncanakan dinas dialokasikan senilai Rp. 4 juta padahal realnya hanya Rp. 2 juta.
2. Biaya pengeboran dan pembelian pipa dalam RAB dialokasikan senilai Rp. 78 juta padahal dalam realisasinya hanya Rp. 48 juta.
3. Pendamping atau faskel (Fasilitator Kelompok) mengarahkan kelompok (KKM) untuk membeli produk tertentu di toko atau perusahaan tertentu.
4. Singgih sebagai faskel yang bertugas mendampingi KKM (Kelompok Masyarakat) mencari keuntungan pribadi dengan mengerjakan sendiri pekerjaan Pamsimas.
5. PPK lalai dalam mengendalikan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
6. Perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan benar (perencanaan copy paste).
7. Tumpang tindih dengan anggaran dari dana desa Rp. 35 juta.

Dari penyimpangan yang ditemukan dibeberapa lokasi, diduga hal ini juga terjadi di seluruh kegiatan Pamsimas yang jumlahnya hampir di 50 desa dan hal ini jelas merugikan negara.

Diketahui dalam satu desa dialokasikan anggaran sebesar Rp. 350.000.000 ditambah dana desa sebesar Rp. 35.000.000. Jadi total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 385.000.000. Dalam realisasi untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan dalam gambar, hanya membutuhkan Rp. 225.000.000 dan PPN + PPh 6% atau sekitar Rp. 23.100.000. Jadi total untuk membangun Pamsimas senilai Rp. 248.000.000.

Bila dialokasikan anggaran sebesar Rp. 385.000.000, masih memiliki sisa sebesar Rp. 136,900.000 per unit, kalau ada 50 unit berarti kerugian negara adalah senilai Rp 6.845.000.000 yang diduga dijadikan bancakan oleh oknum – oknum yang terlibat dalam kegiatan Pamsimas dan hal itu dibiarkan saja oleh PPK.

Sulaiman selaku Kabid ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler menyarankan agar jaya pos menghubungi Singgih selaku Faskel. Saat dikonfirmasi kembali ke kantornya pada Senin (30/9) sekitar pukul 9:30 WIB, Sulaiman tidak bersedia menemui jaya pos dengan alasan sedang rapat.

Sementara Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat) Ir. Didik Wahono yang dimintai komentarnya me­ngatakan akan segera melaporkan kasus ini. “Pasalnya telah ditemukan unsur melawan hukumnya, juga ada kerugian negaranya. Jadi hal itu dianggap telah memenuhi unsur untuk dilaporkan pada aparat hukum terkait,” pungkasnya.(ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59935)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54223)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51781)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15276)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14547)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14358)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14068)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13626)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13529)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9574)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik