Jumat, 26 Oktober 2012 - 07:23:23 WIB
Gempar Desak Kajati Sulselbar Usut Penyimpangan Tender Proyek di Dinas PURT PangkepKategori: Sulawesi Selatan - Dibaca: 324 kali

Baca Juga:Sekolah Gratis Mendapat Sorotan BeragamSamsat Jakbar Diserbu WP, Siasat Pengurangan Meraup Hasil OptimalHotel Transera Hadir di Pontianak Usung Simplicity HomeMasjid Al-Barokah Tunggu Uluran Tangan Dermawan

Pangkep, Jaya Pos

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (LSM Gempar), bertempat di Warkop Buana Makassar, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar untuk segera membentuk tim guna mengusut tender proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PURT) Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Gempar, Akbar Dg Polo kepada Jaya Pos mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa semua bukti yang didapat ke Kejaksaan Tinggi, dan akan mendesak pihak Kejaksaan mengambil langkah tegas, serta mengusut semua kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PURT Pangkep dibawa kepemimpinan Ir Sunandar. “Kami menduga ada praktek kongkalikong dalam pelaksanaan tender proyek tahun anggaran 2012, baik yang dibiayai oleh APBN DAK, maupun APBD,” tutur Akbar.

Menurutnya, banyak kegiatan tender proyek yang tidak jelas tempat pengumuman lelangnya, serta diduga adanya bagi-bagi proyek antara pihak Dinas PURT dan oknum Anggota DPRD Pangkep.

Perlu diingat, pada tahun 2012, puluhan miliar anggran APBN dan APBD dikelola Dinas PURT Pangkep, namun sangat disayangkan, pihak dinas di bawah kepemimpinan Sunandar sangat tidak transparan dalam memberikan informasi baik kepada masyarakat, LSM, Media serta publik yang membutuhkannya. “Ini uang negara yang mereka kelola, dan bukan uang pribadi, sehingga sangat tidak pantas jika ada pihak yang menutup-nutupi keingintauan publik guna mendapatkan informasi yang jelas soal proses tender proyek yang dilakukan oleh pihak Dinas PURT Kabupaten Pangkep,” tegas Akbar.

Sementara Ketua LSM Lembaga Pemantau Penyalahgunaan Anggaran (Lappan) Jufri RK kepada Jaya Pos mengatakan, ada konspirasi yang dibuat oleh pihak Dinas PURT Pangkep untuk diterapkan dalam lingkungan kerjanya, yang mana jika ada pihak atau publik yang ingin mendapatkan informasi soal tender proyek yang berjalan maupun yang sedang berlangsung pekerjaannya, maka informasi yang diharapkan tidak semudah yang dibayangkan, karena publik sangat susah untuk mengakses segala bentuk informasi yang diharapkan.

Jika mengacu pada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka tidak sepantasnya Kepala Dinas PURT Pangkep untuk tidak memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada publik yang membutuhkannya. Kalau hal ini terjadi, maka patut dipertanyakan sikap dari Kadis PURT Pangkep Ir Sunandar yang tidak ingin memberikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, manakala ada publik yang ingin mengetahui proses tender proyek yang mereka lakukan.

Dalam Undang Undang KIP dikatakan, publik berhak mendapatkan informasi secara terbuka, mengenai pemanfaatan anggaran atau keuangan, baik APBD maupun APBN. Dengan demikian, jika Kadis PURT Kabupaten Pangkep Ir Sunandar tidak ingin terbuka soal tender proyek dan anggaran yang digunakan maka patut diduga ada praktek curang dan ketidakberesan dalam proses tender yang dilaksanakan. “Kami menantang Ir Sunandar selaku Kadis PURT Pangkep untuk sama-sama duduk dan menjelaskan semua tender proyek yang telah berjalan dan yang telah selesai, untuk diketahui oleh publik, kalau memang benar semua tender proyek yang disorot telah berjalan sesuai prosedur,” ucap Jufri.

Sementara Kadsi PURT Pangkep, Ir Sunandar saat mau dimintai komentar soal pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana APBN serta APBD yang dikelola instansinya untuk tahun 2012, selalu tidak ada di tempat.Tim


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66665)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60962)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52723)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18440)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16291)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15555)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15270)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14961)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14722)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10936)
Bedah JayaposDiduga Gunakan Dana Desa FiktifMaros, Jaya Pos Wakil Ketua DPD Garda Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, Iswadhy Arifin mengatakan ada ...


Diduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa Sabu
Laporan KhususDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiTangerang, Jaya Pos Bergulir semangat reformasi dan demokrasi serta menyikapi segala permasalahan yang ada, ...


Ormas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan Maros