Kamis, 14 November 2019 - 06:43:25 WIB
Terkait Dana Desa, Kades Tempurukan Ketapang DipolisikanKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 40 kali

Baca Juga:Nyambi Jual Ganja, Oknum Mahasiswa Diringkus PolisiKinerja P2T Pemkot Jakut AmburadulProyek Parkir RSUD Sidoarjo Sarat Permainan , Pemenang Proyek Ancam Pukul WartawanSudah 3 Kali Kajari Dumai Berganti, Proses Hukum Dugaan Pidana Korupsi Dipertanyakan

Ketapang, Jaya Pos

Masyarakat Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Ketapang, Kalimantan Barat heboh atas pelaporan seorang warga terhadap Kepala Desa (Kades) ke polisi. Laporan tersebut terkait penggunaan Dana Desa (DD) secara pribadi dan pengerjaan proyek yang mangkrak namun cair seratus persen.

Cerita inipun dengan cepat tersebar. Menurut warga setempat, mereka mengetahui laporan ini setelah membaca berita di media online yang diviralkan lewat media sosial facebook. Namun diantara mereka juga ada yang mengaku mengetahui setelah mendengar cerita dari mulut ke mulut.
Sang pelapor, Arsad Zai­nal kepada media ini mengatakan, membenarkan bahwa dirinya telah melaporkan Kades Tempurukan pada Polisi Sektor (Polsek) setempat.

Laporan dibuat setelah Ars­at mengetahui bahwa Ka­des diduga melakukan pe­nyalahgunaan DD untuk kepentingan pribadi. Selain itu ditemukan juga adanya proyek yang telah cair seratus persen dimana pengerjaannya tidak selesai alias mangkrak.

Menurut Arsat, laporan tersebut merupakan upaya menyelamatkan uang negara, sehingga diharapkan DD yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Persoalan ini telah diketahui dan dimediasi Camat Muara Pawan. Pihak terkait dipanggil dan unsur pimpinan kecamatan juga hadir. Pada mediasi tersebut Kades mengakui atas perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan dana yang terpakai, serta akan menyelesaikan proyek barau timbun yang belum selesai itu,” katanya singkat.

Ketika dikonfirmasi Kades Tempurukan Apok Suprianto via HP menjelaskan dan tidak menyangkal atas laporan itu. Namun pada penjelasan tersebut dia menekankan bahwa dana yang dipinjam dari bendahara desa itu bukan untuk pribadi, tetapi untuk membayar upah tukang dan pembelian material fisik. Hanya saja menurutnya, tukang yang telah menerima uang itu telah melarikan diri.

Sedangkan terkait pengerjaan proyek barau timbun, menurutnya bukan mangkrak namun masih dalam penyelesaian. “Ini masalah kesalahpahaman saja. Persoalan ini telah saya sampaikan ke-Camat Muara Pawan. Melalui mediasi yang digagas oleh Pak Camat saya telah membuat pernyataan akan mengembalikan dana serta menyelesaikan pekerjaan proyek selambat-lambatnya minggu kedua bulan November 2019 ini,” ujarnya, Senin (4/11).

Dana Desa yang berujung pelaporan ke polisi itu adalah berbentuk pinjaman dana tunai tahun 2018 sebesar Rp 33,9 juta. Sedangkan proyek barau timbun tahun 2019 senilai Rp 70 juta.

Hutan Produksi Dibuat SKT

Kabar tentang dugaan penyalahagunaan DD oleh Kades Tempurukan Muara Pawan, telah menambah catatan buruk pemerintahan desa dalam mengelola DD di negeri ini. Uang rakyat yang seharusnya digunakan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bukan itu saja, selain me­lakukan korupsi, tak jarang pihak desa membuat kebijakan yang diduga melanggar rambu-rambu dan merugikan negara.
Seperti dilakukan Pj Kades dan Kades Tempurukan beberapa waktu lalu, dimana telah menerbitkan ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari lahan berasal Hutan Produksi. Hal itu terungkap ketika Jaya Pos turun ke lapangan melakukan pendalaman tentang kasus Kades Tempurukan yang dipolisikan oleh warganya.

Sumber dipercaya mengatakan, pihak desa diduga dengan sengaja menerbitkan SKT dari Hutan Produksi. “Pembuatan SKT berlangsung sekitar tahun 2015 s/d 2017 yang dibagi kurang lebih 2 hektar per-Kepala Keluarga (KK),” ujarnya seraya melihatkan salah satu contoh SKT, pembuatan SKT pada Hutan Produksi itu dinilai tidak patut dan dilaksanakan secara masif dan sitematis.

Menurut sumber, lahan tersebut bukan dimanfaatkan untuk pertanian dan sejenisnya, namun diduga untuk dijual ke pihak pengusaha.
Dengan tidak mengaitkan persoalan di atas, beberapa waktu lalu Jaya Pos menyambangi Kantor Agraria Ketapang. Dari sana diketahui bahwa SKT berasal dari Hutan Produksi tidak bisa dasar pembutan sertifikat.

“Jika bisa Hutan Produksi jangan dibuat SKT, dan SKT Hutan Produksi tidak bisa menjadi dasar pembuatan sertifikat,” terang salah seorang pegawai Kantor Agraria Ke­tapang.

Sampai berita ini dilansir, Jaya Pos masih melakukan investigasi dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.(TM/Har)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60706)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (60525)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52490)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16022)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (15377)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15298)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15076)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14759)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14382)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (10298)
Bedah JayaposDemi Untung Banyak, Ketua Panitia Gunakan Tanah Urug Tidak Sesuai SpekPekanbaru, Jaya Pos Meterial tanah urug setidaknya harus memiliki agregat atau daya kerekatan yang sudah ...


Lujeng Sudarto Desak Kejari Bangil Ungkap Aktor Intelektual Kasus DisporaTanpa SP Grop Wilmar Mutasi Karyawan Semena MenaProyek Rehab Bangunan Pelabuhan Diduga MenyimpangPT Adira Finance Pasaman Barat Terkesan Tutup Mata Terhadap Konsumen yang TertipuDugaan SPJ Fiktif di DisdukCapil BukittinggiKegiatan Pembangunan di Desa Gedangrowo Jadi BancakanDana Bumdes Kolelet-Picung Diduga Masuk Kantong Pribadi
Laporan KhususPembangunan Jalan di Provinsi Jambi, Dinas PUPR Terus Berkoordinasi Dengan Kepala BalaiJambi, Jaya Pos Gubernur Jambi Dr Drs H Fachrori Umar MHum memimpin Upacara Hari Bhakti ke-74 PU di lapangan ...


Bupati OKU Hadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2019Tingkatkan Kualitas Batik Jambi Rahima Gandeng Desainer Eddy BettyGubernur Jambi Anggarkan Bantuan dan Fasilitasi Kesepakatan PMI, DMI dan LPP TVRI Untuk MasyarakatKecamatan Kurun Juara Umum Festival Tandak Intan KaharinganPemkab Asahan Laksanakan Upacara Peringatan HKN Peringati HKN Ke-55, Pemkab Gumas Gelar Senam Sehat dan Germas Hidup SehatPemkab Tasikmalaya Gelar Upacara HUT Korpri Ke-48