Jumat, 15 November 2019 - 07:21:30 WIB
PT Marga Mulya Garap Lahan Tambang 3 Hektar, Aktivis Curigai Belum BerizinKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 39 kali

Baca Juga:Wakil Walikota Serahkan Bantuan Kepada MasyarakatNyambi Jual Ganja, Oknum Mahasiswa Diringkus PolisiKinerja P2T Pemkot Jakut AmburadulProyek Parkir RSUD Sidoarjo Sarat Permainan , Pemenang Proyek Ancam Pukul Wartawan

Kayong Utara, Jay Pos

Kegiatan usaha pertambangan batu dan tanah yang berada di Dusun Pasir Mayang Desa Pampang Harapan Kabupaten Kayong Utara (KKU) mulai dicurigai masyarakat, karena diduga tidak mengantongi perijinan yang sah sebagai perusahaan pertambangan.

Walau perusahaan itu telah memberikan kontribusi baik bagi proses pembangunan infrastruktur khususnya di Kayong Utara, namun mereka mempertanyakan keabsahan legalitas perijinan perusahaan itu. Dengan ben­dera PT Marga Mulya, mereka melakukan aktivitas pertambangan pasir,tanah atau batu atau disebut dengan produk Asphalt Mixing Plane (AMP) yang digunakan khususnya mensuplai kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur.

Sebagaimana catatan yang dimilik japos.Co, PT Marga Mulya sejak Tahun 2016 sampai saat ini sering melaksanakan pekerjaan proyek infrastruktur dengan nilai kontrak milyaran rupiah khususnya di Kayong Utara.

Guna mencukupi kebutuhan material proyek mereka itulah, mereka melakukan aktivitas pertambangan itu.Sesuai dengan penjelasan dari manager lapangan perusahaan itu, mereka me­ngatakan telah melakukan aktivitas ini sejak tahun 2016 dengan memanfaatkan areal seluas 3 hektar.

Dengan hasil produksi mereka pertahun, mereka mampu menghasilkan 3 sampai 4 ribu ton.Dari pantauan lapangan, perusahaan itu mempekerjakan sedikitnya 20 tenaga kerja tetap dengan upah bulanan serta puluhan tenaga lepas yang dipekerjakan sesuai kebutuhan perusahaan itu.

“Kami membayar retribusi atau pajak ke kas daerah Kayong Utara dengan membayar pajak galian C, tekhnis pembayaran retribusi yang kami lakukan dengan melampirkan kontrak pekerjaan yang kami miliki, dari situlah dihitung besaran pajak atau retribusi yang kami setorkan ke kas daerah,”ujar Eko Basuki, manager lapangan perusahaan itu.

Sesuai dengan informasi dari sumber di lingkungan Pemerintah Daerah Kayong Utara bahwa di Kayong Utara sepanjang pengetahuan sumber tersebut belum ada perusahaan yang mengantongi ijin produksi pertambangan ataupun pemda Kayong Utara mengeluarkan analisis dampak lingkungan (Amdal) untuk persyaratan perijinan pertambangan. “Untuk galian C di Kayong ini masih minim,” kata sumber.

Dari informasi itulah salah seorang tokoh LSM mencurigai dan angkat bicara bahwa perusahaan tambang yang mengekplorasi areal di wilayah Kayong Utara bisa disebut sebagai perusahaan ilegal.

Guna penegakan wibawa pemerintah, dirinya mengharapkan agar instansi terkait atau aparat kepolisian bisa meninjau atau menertibkan perusahaan-perusahaan yang terindikasi tidak mengantongi perijinan yang tepat.

“Khusus perusahaan yang ada di Pasir Mayang itu walau mereka berkontibusi membangun infrastruktur, tapi itukan profesional, B to B istilahnya, tapi tetap dan wajib taat azas dan aturan apalagi soal pertambangan. Kita menginginkan agar pemilik perusahaan harus taat aturan, memiliki komitmen membangun Kayong dengan membayar pajak atau retribusi yang sah, bukan hanya mengambil hasil alam Kayong Utara sementara kewajiban mereka tidak dilakukan, karena KKU ini sangat memerlukan sumber pembiayaan pembangunan,” kata aktivis senior itu.  (Jaydin)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60706)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (60524)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52490)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16022)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (15375)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15298)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15076)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14758)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14382)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (10298)
Bedah JayaposDemi Untung Banyak, Ketua Panitia Gunakan Tanah Urug Tidak Sesuai SpekPekanbaru, Jaya Pos Meterial tanah urug setidaknya harus memiliki agregat atau daya kerekatan yang sudah ...


Lujeng Sudarto Desak Kejari Bangil Ungkap Aktor Intelektual Kasus DisporaTanpa SP Grop Wilmar Mutasi Karyawan Semena MenaProyek Rehab Bangunan Pelabuhan Diduga MenyimpangPT Adira Finance Pasaman Barat Terkesan Tutup Mata Terhadap Konsumen yang TertipuDugaan SPJ Fiktif di DisdukCapil BukittinggiKegiatan Pembangunan di Desa Gedangrowo Jadi BancakanDana Bumdes Kolelet-Picung Diduga Masuk Kantong Pribadi
Laporan KhususPembangunan Jalan di Provinsi Jambi, Dinas PUPR Terus Berkoordinasi Dengan Kepala BalaiJambi, Jaya Pos Gubernur Jambi Dr Drs H Fachrori Umar MHum memimpin Upacara Hari Bhakti ke-74 PU di lapangan ...


Bupati OKU Hadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2019Tingkatkan Kualitas Batik Jambi Rahima Gandeng Desainer Eddy BettyGubernur Jambi Anggarkan Bantuan dan Fasilitasi Kesepakatan PMI, DMI dan LPP TVRI Untuk MasyarakatKecamatan Kurun Juara Umum Festival Tandak Intan KaharinganPemkab Asahan Laksanakan Upacara Peringatan HKN Peringati HKN Ke-55, Pemkab Gumas Gelar Senam Sehat dan Germas Hidup SehatPemkab Tasikmalaya Gelar Upacara HUT Korpri Ke-48