Kamis, 28 November 2019 - 06:36:13 WIB
Pemkab Gumas Gelar FGD Penyusunan, Peninjauan RTRWP 2014-2034Kategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 67 kali

Baca Juga:Tapal Batas Kabupaten Tasikmalaya dan Garut Jadi SorotanRekomendasi Organda Picu Maraknya Angkutan IlegalKelurahan Kapuk Jakbar Lakukan Pembohongan PublikPendidikan Agama Kristen Harapkan Bantuan Bupati Karawang

Kuala Kurun, Jaya Pos

Focus Group Discussion (FGD) penyusunan, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034, digelar di aula Dinas Pekerjaan Umun (DPU) Kabupaten Gunung Mas, Selasa (12/11/19).

Kegiatan tersebut diadakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya (UPR), dan WWF Indonesia Kalimantan Tengah (Kalteng),

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, Heli Gaman mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034. Hasilnya RTRW tersebut perlu untuk dilakukan revisi.

Menurut Heli Gaman, pada awal tahun 2019 lalu, tim peninjau kembali RTRW yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, serta tenaga ahli seperti kalangan akademisi dan lembaga penelitian, sudah bergerak melakukan peninjauan kembali. Pada pertengahan 2019 dilakukan rapat kajian serta penilaian lainnya. “Dari hasil kajian tersebut dipaparkan pada saat FGD, dan RTRW Kabupaten Gunung Mas 2019-2034 mendapatkan nilai 41,59, sehingga perlu untuk dilakukan revisi. Karena idealnya nilai hasil kajian 85 keatas yang artinya baik, sedangkan jika nilainya dibawah 85, itu artinya nilai buruk,” ungkapnya.

Dikatakannya, sebenarnya kualitas RTRW Kabupaten Gunung Mas tidak dapat dikatakan buruk, namun karena ada perubahan batas wilayah, serta beberapa isi dari pemerintah pusat, khususnya kebijakan yang terbaru, maka RTRW tersebut perlu direvisi. “Revisi ini nanti akan terbagi menjadi dua bentuk, yakni perubahan dan pencabutan RTRW. “Kita rencanakan revisi RTRW tersebut hanya dalam bentuk perubahan pasal-pasal, yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 8 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten,” jelasnya.

Heli Gaman mengakui, RTRW bisa ditinjau ulang setiap lima tahun sekali, tergantung dinamika pembangunan di wilayah tersebut, dan dilakukan dengan berpengang pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Republik Indonesia (RI) No 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW.

Bahkan menurutnya, tahapan peninjauan kembali itu dilakukan paling lama 1 tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali. Jika melampaui jangka waktu yang ditetapkan, PK RTRW dihentikan dan pelaksanaannya diulang, mengikuti tahapan yang diatur dalam Permen ATR/BPN No.6/2017.

Karena tahapan penilaian merupakan suatu proses pengembilan keputusan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang melalui pemberian suatu opini nilai, didasarkan pada data dan informasi yang objektif dan relevan mengenai RTRW dengan metode, teknis tertentu.“Hasil dari peninjauan kembali RTRW ini akan kita rampungkan terlebih dahulu, sebagai lampiran untuk menindaklanjuti proses revisi, dan akan disampaikan ke kepala daerah beserta dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas,” pungkasnya.(Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (67012)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60968)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52727)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18477)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16296)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15559)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15273)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14966)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14730)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10946)
Bedah JayaposKepala Inspektorat Sumbar Pecat Oknum ASN, Diduga Tilep Dana Masjid Raya Rp 1.5 MPadang, Jaya Pos Setelah menjabat enam tahun sebagai bendaharawan, akhirnya terungkap kebobrokan oknum ASN ...


Kasus YP Galuh Kini di Polda, KPK Diminta MensupervisiProyek Peningkatan Jalan Utama BPTP Babel Diduga MenyimpangMurkayani S, Terdakwa Penipuan CPNS Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraDiduga Gunakan Dana Desa FiktifDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal Mutu
Laporan KhususKajati Jabar Hadiri Pencanangan WBK/ WBBM di Kejari Kabupaten BandungKab Bandung, Jaya Pos Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Ade Eddy Adhyaksa menyaksikan ...


Empat Tahun Pimpin Tanah Datar, Duet Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma Bertabur PrestasiMTQ OKI Ke 29, Syiar Al QurKPP Pratama Bukittinggi Bersinergi dengan Pemko PadangpanjangDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu Dipertahankan