Jumat, 02 November 2012 - 07:18:23 WIB
PP No 84 Tahun 1999 Belum Berlaku di BukittinggiKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 1370 kali

Baca Juga:Sopir Nakal Rugikan Masyarakat dan PemerintahAnambas Belum Memiliki Figur Wanita Yang Membangun DaerahKomisi B DPRD Tanjungbalai Minta Pemkot Ganti Kadis Kebersihan dan PasarPemerintah Diminta Sosialisasikan Program Kepada Masyarakat

Agam- Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi saat ini masih me­nu­nggu keputusan pe­meri­ntah pusat, untuk merealisasikan peraturan pemerintah no 84 tahun 1999.

Meski telah ada pertemuan untuk pembicaraan lanjutan antara Sekjen Ke­mentrian Dalam Ne­geri, Pemerintah Provinsi, DPRD  Sumatera Barat dan kedua daerah tetangga itu beberapa waktu lalu, namun belum men­capai kesepakatan.

Menanggapi penerapan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 ten­tang batas wilayah dan penggabungan wila­yah Kabupaten Agam ba­gian timur ke Kota Bukittinggi, Walikota Ismet Am­zis mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan tiga opsi atas PP 84 itu, yakni penca­butan PP, revisi, atau dilaksanakan.

Dari opsi yang disam­pai­kan sekjen kementerian dalam negeri itu, je­las Ismet Amzis, pemerintah kota Bukittinggi dan ka­bupaten Agam belum menemukan kesepakatan terkait dengan peng­ga­bungan daerah, dan langkah kedepan PP 84 itu harus dijalankan.

“Sistem otonomi daerah yang dijalankan sepatutnya memberikan pela­ya­nan terbaik pada mas­yarakat, dan merupakan suatu hal yang patut di­per­hatikan, serta hal ini ten­tunya perlu menjadi per­hatian semua pihak, agar kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 memberikan keuntungan pada ke­dua daerah,” terangnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Bukit­ting­gi Rachmat Aris ­menga­takan, polemik peraturan pemerintah nomor 84 ta­hun 1999 terkait dengan penggabungan daerah Agam Timur dengan kota Bukittinggi, hingga saat ini masih belum tuntas, hal itu dikarenakan masih ada penolakan dari  beberapa  pihak, namun de­mikian DPRD kota bukittinggi menilai PP 84 harus dijalankan, mes­kipun nantinya akan ada revisi atau hal lainnya.

‘Meski telah ditetapkan 13 tahun lalu, hingga saat ini pemerintah Kota Bukittinggi maupun pemerintah daerah Ka­bu­paten Agam, belum menjalankan peraturan pe­­merintah nomor 84 tahun 1999 yang merupakan produk hukum dan sesuai ketentuan harus dijalankan,” jelasnya

Perluasan Kota Bukittinggi yang mengambil se­bagian daerah kabu­pa­­ten Agam, tam­bah ­Rachmat Aris, saat ini masih mengambang di­per­kirakan segera dilaksanakan, menyusul ada­nya surat menteri dalam negeri kepada Gubernur Sumatera Barat untuk segera melaksanakan pp 84 tahun 1999 yang didasari instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2008.

Rachmat Aris menam­bahkan, Pemerintah kota bukittinggi dan DPRD baru saja menerima surat dari sekjen mendagri, dan belum bisa banyak berkomentar karena surat itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan apapun keputusannya nanti itulah yang akan menjadi tolok ukur dilaksanakan atau tidak pp 84 itu.

“Meski masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah 84 itu, kedepan perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat, agar pemerintahan di ke­dua daerah dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Ka­bu­paten Agam dapat men­­jalankan peraturan pemerintah dimaksud,” pung­kasnya.Yanti/Win


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121544)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90933)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (63265)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50520)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45785)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45606)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37456)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32915)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31609)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24038)
Bedah JayaposKades Stroke, BPD Pertanyakan Sikap Bupati SubangDesakan warga ini murni guna menciptakan kondusifitas pemerintahan dalam pelayanan terhadap warga dan ...


Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 M
Laporan KhususBerhasil Kendalikan Kaki Gajah Depok Raih PenghargaanDepok, Jaya Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ...


Tahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTP