Jumat, 02 November 2012 - 07:18:23 WIB
PP No 84 Tahun 1999 Belum Berlaku di BukittinggiKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 471 kali

Baca Juga:Sopir Nakal Rugikan Masyarakat dan PemerintahAnambas Belum Memiliki Figur Wanita Yang Membangun DaerahKomisi B DPRD Tanjungbalai Minta Pemkot Ganti Kadis Kebersihan dan PasarPemerintah Diminta Sosialisasikan Program Kepada Masyarakat

Agam- Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi saat ini masih me­nu­nggu keputusan pe­meri­ntah pusat, untuk merealisasikan peraturan pemerintah no 84 tahun 1999.

Meski telah ada pertemuan untuk pembicaraan lanjutan antara Sekjen Ke­mentrian Dalam Ne­geri, Pemerintah Provinsi, DPRD  Sumatera Barat dan kedua daerah tetangga itu beberapa waktu lalu, namun belum men­capai kesepakatan.

Menanggapi penerapan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 ten­tang batas wilayah dan penggabungan wila­yah Kabupaten Agam ba­gian timur ke Kota Bukittinggi, Walikota Ismet Am­zis mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan tiga opsi atas PP 84 itu, yakni penca­butan PP, revisi, atau dilaksanakan.

Dari opsi yang disam­pai­kan sekjen kementerian dalam negeri itu, je­las Ismet Amzis, pemerintah kota Bukittinggi dan ka­bupaten Agam belum menemukan kesepakatan terkait dengan peng­ga­bungan daerah, dan langkah kedepan PP 84 itu harus dijalankan.

“Sistem otonomi daerah yang dijalankan sepatutnya memberikan pela­ya­nan terbaik pada mas­yarakat, dan merupakan suatu hal yang patut di­per­hatikan, serta hal ini ten­tunya perlu menjadi per­hatian semua pihak, agar kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 memberikan keuntungan pada ke­dua daerah,” terangnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Bukit­ting­gi Rachmat Aris ­menga­takan, polemik peraturan pemerintah nomor 84 ta­hun 1999 terkait dengan penggabungan daerah Agam Timur dengan kota Bukittinggi, hingga saat ini masih belum tuntas, hal itu dikarenakan masih ada penolakan dari  beberapa  pihak, namun de­mikian DPRD kota bukittinggi menilai PP 84 harus dijalankan, mes­kipun nantinya akan ada revisi atau hal lainnya.

‘Meski telah ditetapkan 13 tahun lalu, hingga saat ini pemerintah Kota Bukittinggi maupun pemerintah daerah Ka­bu­paten Agam, belum menjalankan peraturan pe­­merintah nomor 84 tahun 1999 yang merupakan produk hukum dan sesuai ketentuan harus dijalankan,” jelasnya

Perluasan Kota Bukittinggi yang mengambil se­bagian daerah kabu­pa­­ten Agam, tam­bah ­Rachmat Aris, saat ini masih mengambang di­per­kirakan segera dilaksanakan, menyusul ada­nya surat menteri dalam negeri kepada Gubernur Sumatera Barat untuk segera melaksanakan pp 84 tahun 1999 yang didasari instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2008.

Rachmat Aris menam­bahkan, Pemerintah kota bukittinggi dan DPRD baru saja menerima surat dari sekjen mendagri, dan belum bisa banyak berkomentar karena surat itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan apapun keputusannya nanti itulah yang akan menjadi tolok ukur dilaksanakan atau tidak pp 84 itu.

“Meski masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah 84 itu, kedepan perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat, agar pemerintahan di ke­dua daerah dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Ka­bu­paten Agam dapat men­­jalankan peraturan pemerintah dimaksud,” pung­kasnya.Yanti/Win


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (114823)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (84162)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (17474)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (14963)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (10407)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (10185)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (10081)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (9887)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (9563)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (9051)
Bedah JayaposProyek Pengembangan Irigasi Sadang Hilir Loan Jica Sarat PenyimpanganMakassar, Jaya Pos Perbaikan infrastruktur pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan terus mendapat perhatian ...


Proyek P4-ISDA-IK di Lingkungan BBWSPJ 2013 Banyak PenyimpanganGapoktan Gema Desa Diduga Lakukan Pungli Berkedok TabunganPenegak Hukum Didesak Telusuri Kekayaan Kepsek SMAN 41 JakutDirjen KP3K Akui Belum Diberitahu SPDN Habis Kuota BBMAhli Waris Minta Kepastian Hukum, 33 Tahun Tanah Warisan Nenek Renta Belum Ganti RugiSawit PT. ALM Ketapang Disegel WargaMenpan Perintahkan Penarikan PNS dari BUMD, Ridwan Kamil Harus Tarik Lima PNS di PDAM Tirtawening
Laporan KhususPelaku Usaha Diharapkan Miliki Sertifikasi HalalBatu Licin, Jaya Pos Para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan memiliki sertifikasi halal ...


Buka Akses Air Sugihan, Iskandar Resmikan Pembangunan Jembatan RasauBupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2015Pemkab Pelalawan Gelar Upacara Memperingati Hari Pahlawan NasionalPeringatan Hari Pahlawan di Kabupaten BintanDr Tigor: Renovasi Gereja HKBP Supaya Diperluas Untuk Dimanfaatkan Bagi Sekolah MingguPenertiban PKL Dilakukan Secara MarathonDPRD Provinsi Sumsel Gelar Rapat Paripurna I