Jumat, 02 November 2012 - 07:18:23 WIB
PP No 84 Tahun 1999 Belum Berlaku di BukittinggiKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 592 kali

Baca Juga:Sopir Nakal Rugikan Masyarakat dan PemerintahAnambas Belum Memiliki Figur Wanita Yang Membangun DaerahKomisi B DPRD Tanjungbalai Minta Pemkot Ganti Kadis Kebersihan dan PasarPemerintah Diminta Sosialisasikan Program Kepada Masyarakat

Agam- Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi saat ini masih me­nu­nggu keputusan pe­meri­ntah pusat, untuk merealisasikan peraturan pemerintah no 84 tahun 1999.

Meski telah ada pertemuan untuk pembicaraan lanjutan antara Sekjen Ke­mentrian Dalam Ne­geri, Pemerintah Provinsi, DPRD  Sumatera Barat dan kedua daerah tetangga itu beberapa waktu lalu, namun belum men­capai kesepakatan.

Menanggapi penerapan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 ten­tang batas wilayah dan penggabungan wila­yah Kabupaten Agam ba­gian timur ke Kota Bukittinggi, Walikota Ismet Am­zis mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan tiga opsi atas PP 84 itu, yakni penca­butan PP, revisi, atau dilaksanakan.

Dari opsi yang disam­pai­kan sekjen kementerian dalam negeri itu, je­las Ismet Amzis, pemerintah kota Bukittinggi dan ka­bupaten Agam belum menemukan kesepakatan terkait dengan peng­ga­bungan daerah, dan langkah kedepan PP 84 itu harus dijalankan.

“Sistem otonomi daerah yang dijalankan sepatutnya memberikan pela­ya­nan terbaik pada mas­yarakat, dan merupakan suatu hal yang patut di­per­hatikan, serta hal ini ten­tunya perlu menjadi per­hatian semua pihak, agar kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 memberikan keuntungan pada ke­dua daerah,” terangnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Bukit­ting­gi Rachmat Aris ­menga­takan, polemik peraturan pemerintah nomor 84 ta­hun 1999 terkait dengan penggabungan daerah Agam Timur dengan kota Bukittinggi, hingga saat ini masih belum tuntas, hal itu dikarenakan masih ada penolakan dari  beberapa  pihak, namun de­mikian DPRD kota bukittinggi menilai PP 84 harus dijalankan, mes­kipun nantinya akan ada revisi atau hal lainnya.

‘Meski telah ditetapkan 13 tahun lalu, hingga saat ini pemerintah Kota Bukittinggi maupun pemerintah daerah Ka­bu­paten Agam, belum menjalankan peraturan pe­­merintah nomor 84 tahun 1999 yang merupakan produk hukum dan sesuai ketentuan harus dijalankan,” jelasnya

Perluasan Kota Bukittinggi yang mengambil se­bagian daerah kabu­pa­­ten Agam, tam­bah ­Rachmat Aris, saat ini masih mengambang di­per­kirakan segera dilaksanakan, menyusul ada­nya surat menteri dalam negeri kepada Gubernur Sumatera Barat untuk segera melaksanakan pp 84 tahun 1999 yang didasari instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2008.

Rachmat Aris menam­bahkan, Pemerintah kota bukittinggi dan DPRD baru saja menerima surat dari sekjen mendagri, dan belum bisa banyak berkomentar karena surat itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan apapun keputusannya nanti itulah yang akan menjadi tolok ukur dilaksanakan atau tidak pp 84 itu.

“Meski masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah 84 itu, kedepan perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat, agar pemerintahan di ke­dua daerah dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Ka­bu­paten Agam dapat men­­jalankan peraturan pemerintah dimaksud,” pung­kasnya.Yanti/Win


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (116190)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (87715)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (40624)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (22079)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (21779)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (15813)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (15087)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (14429)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (13914)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (12107)
Bedah JayaposDana Pemeliharaan Pamsimas Diduga Ditilep Oknum DesaSubang, Jaya Pos Kesulitan memperoleh air bersih, khususnya air minum hingga kini masih berlangsung ...


Langgar PP Nomor 109 Tahun 2012, Perusahaan Rokok Pasang Baliho Tanpa Pesan 'Merokok Membunuhmu'Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di Bappeda Musi RawasPembangunan Embung Senilai Rp 2 Milyar di Banyuwangi Gagal KonstruksiPT Triomas Diduga Merambah Kawasan Giosfer di SiakDiduga Terjadi Praktek Kongkalingkong, Menhub Batalkan Lelang Proyek Rp 39,3 Milyar di ATKP MakassarPPK ATKP Makassar Memilih Bungkam Soal Proyek Pengerukan Dan Pematangan Lahan Senilai 39,6 M508 Indomaret Disegel, Lahan Atensi Mafia Dinas Hilang
Laporan KhususKemiskinan Memaksaku Menjdi TKW (Bgn 1)Oleh : Alexander Sibarani (Wartawan Harian Jaya Pos) Bekerja jauh di negeri orang dengan harapan terbebas ...


Group Facebooker K2AM Gelar Baksos Panti Jompo BinjaiMaju Calon Bupati 2015-2020, Carlos Melgares Eks Warga Spayol Siap Membangun SamosirBantaeng Buka Program 1 Juta Rumah untuk NelayanSDAP Banten Tingkatkan Ketersediaan Air Baku dan Irigasi Yang LayakDisdik Gagas KKN Berbasis Desa TerpaduPeringatan Hardiknas Meriah di Kabupaten OKUBPMP2T Kabupaten Pelalawan Melayani Dengan Sepenuh Hati