Jumat, 02 November 2012 - 07:18:23 WIB
PP No 84 Tahun 1999 Belum Berlaku di BukittinggiKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 21 kali

Baca Juga:Sopir Nakal Rugikan Masyarakat dan PemerintahAnambas Belum Memiliki Figur Wanita Yang Membangun DaerahKomisi B DPRD Tanjungbalai Minta Pemkot Ganti Kadis Kebersihan dan PasarPemerintah Diminta Sosialisasikan Program Kepada Masyarakat

Agam- Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi saat ini masih me­nu­nggu keputusan pe­meri­ntah pusat, untuk merealisasikan peraturan pemerintah no 84 tahun 1999.

Meski telah ada pertemuan untuk pembicaraan lanjutan antara Sekjen Ke­mentrian Dalam Ne­geri, Pemerintah Provinsi, DPRD  Sumatera Barat dan kedua daerah tetangga itu beberapa waktu lalu, namun belum men­capai kesepakatan.

Menanggapi penerapan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 ten­tang batas wilayah dan penggabungan wila­yah Kabupaten Agam ba­gian timur ke Kota Bukittinggi, Walikota Ismet Am­zis mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan tiga opsi atas PP 84 itu, yakni penca­butan PP, revisi, atau dilaksanakan.

Dari opsi yang disam­pai­kan sekjen kementerian dalam negeri itu, je­las Ismet Amzis, pemerintah kota Bukittinggi dan ka­bupaten Agam belum menemukan kesepakatan terkait dengan peng­ga­bungan daerah, dan langkah kedepan PP 84 itu harus dijalankan.

“Sistem otonomi daerah yang dijalankan sepatutnya memberikan pela­ya­nan terbaik pada mas­yarakat, dan merupakan suatu hal yang patut di­per­hatikan, serta hal ini ten­tunya perlu menjadi per­hatian semua pihak, agar kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 memberikan keuntungan pada ke­dua daerah,” terangnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Bukit­ting­gi Rachmat Aris ­menga­takan, polemik peraturan pemerintah nomor 84 ta­hun 1999 terkait dengan penggabungan daerah Agam Timur dengan kota Bukittinggi, hingga saat ini masih belum tuntas, hal itu dikarenakan masih ada penolakan dari  beberapa  pihak, namun de­mikian DPRD kota bukittinggi menilai PP 84 harus dijalankan, mes­kipun nantinya akan ada revisi atau hal lainnya.

‘Meski telah ditetapkan 13 tahun lalu, hingga saat ini pemerintah Kota Bukittinggi maupun pemerintah daerah Ka­bu­paten Agam, belum menjalankan peraturan pe­­merintah nomor 84 tahun 1999 yang merupakan produk hukum dan sesuai ketentuan harus dijalankan,” jelasnya

Perluasan Kota Bukittinggi yang mengambil se­bagian daerah kabu­pa­­ten Agam, tam­bah ­Rachmat Aris, saat ini masih mengambang di­per­kirakan segera dilaksanakan, menyusul ada­nya surat menteri dalam negeri kepada Gubernur Sumatera Barat untuk segera melaksanakan pp 84 tahun 1999 yang didasari instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2008.

Rachmat Aris menam­bahkan, Pemerintah kota bukittinggi dan DPRD baru saja menerima surat dari sekjen mendagri, dan belum bisa banyak berkomentar karena surat itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan apapun keputusannya nanti itulah yang akan menjadi tolok ukur dilaksanakan atau tidak pp 84 itu.

“Meski masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah 84 itu, kedepan perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat, agar pemerintahan di ke­dua daerah dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Ka­bu­paten Agam dapat men­­jalankan peraturan pemerintah dimaksud,” pung­kasnya.Yanti/Win


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4662)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2990)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1659)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1085)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (605)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (514)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (464)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (336)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (295)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (288)
Bedah JayaposAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiGresik, Jaya Pos APBDes Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur jadi sorotan. Pasalnya ...


Bendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya Mandiri
Laporan KhususDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SADepok, Jaya Pos Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok mengelar acara Workshop penyusunan ...


Memperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui Online