Jumat, 02 November 2012 - 07:18:23 WIB
PP No 84 Tahun 1999 Belum Berlaku di BukittinggiKategori: Sumatera Barat - Dibaca: 210 kali

Baca Juga:Sopir Nakal Rugikan Masyarakat dan PemerintahAnambas Belum Memiliki Figur Wanita Yang Membangun DaerahKomisi B DPRD Tanjungbalai Minta Pemkot Ganti Kadis Kebersihan dan PasarPemerintah Diminta Sosialisasikan Program Kepada Masyarakat

Agam- Jaya Pos

Pemerintah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi saat ini masih me­nu­nggu keputusan pe­meri­ntah pusat, untuk merealisasikan peraturan pemerintah no 84 tahun 1999.

Meski telah ada pertemuan untuk pembicaraan lanjutan antara Sekjen Ke­mentrian Dalam Ne­geri, Pemerintah Provinsi, DPRD  Sumatera Barat dan kedua daerah tetangga itu beberapa waktu lalu, namun belum men­capai kesepakatan.

Menanggapi penerapan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 ten­tang batas wilayah dan penggabungan wila­yah Kabupaten Agam ba­gian timur ke Kota Bukittinggi, Walikota Ismet Am­zis mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan tiga opsi atas PP 84 itu, yakni penca­butan PP, revisi, atau dilaksanakan.

Dari opsi yang disam­pai­kan sekjen kementerian dalam negeri itu, je­las Ismet Amzis, pemerintah kota Bukittinggi dan ka­bupaten Agam belum menemukan kesepakatan terkait dengan peng­ga­bungan daerah, dan langkah kedepan PP 84 itu harus dijalankan.

“Sistem otonomi daerah yang dijalankan sepatutnya memberikan pela­ya­nan terbaik pada mas­yarakat, dan merupakan suatu hal yang patut di­per­hatikan, serta hal ini ten­tunya perlu menjadi per­hatian semua pihak, agar kelanjutan dari peraturan pemerintah nomor 84 tahun 1999 memberikan keuntungan pada ke­dua daerah,” terangnya.

Secara terpisah Ketua DPRD Kota Bukit­ting­gi Rachmat Aris ­menga­takan, polemik peraturan pemerintah nomor 84 ta­hun 1999 terkait dengan penggabungan daerah Agam Timur dengan kota Bukittinggi, hingga saat ini masih belum tuntas, hal itu dikarenakan masih ada penolakan dari  beberapa  pihak, namun de­mikian DPRD kota bukittinggi menilai PP 84 harus dijalankan, mes­kipun nantinya akan ada revisi atau hal lainnya.

‘Meski telah ditetapkan 13 tahun lalu, hingga saat ini pemerintah Kota Bukittinggi maupun pemerintah daerah Ka­bu­paten Agam, belum menjalankan peraturan pe­­merintah nomor 84 tahun 1999 yang merupakan produk hukum dan sesuai ketentuan harus dijalankan,” jelasnya

Perluasan Kota Bukittinggi yang mengambil se­bagian daerah kabu­pa­­ten Agam, tam­bah ­Rachmat Aris, saat ini masih mengambang di­per­kirakan segera dilaksanakan, menyusul ada­nya surat menteri dalam negeri kepada Gubernur Sumatera Barat untuk segera melaksanakan pp 84 tahun 1999 yang didasari instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2008.

Rachmat Aris menam­bahkan, Pemerintah kota bukittinggi dan DPRD baru saja menerima surat dari sekjen mendagri, dan belum bisa banyak berkomentar karena surat itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat, dan apapun keputusannya nanti itulah yang akan menjadi tolok ukur dilaksanakan atau tidak pp 84 itu.

“Meski masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan peraturan pemerintah 84 itu, kedepan perlu adanya ketegasan dari pemerintah pusat, agar pemerintahan di ke­dua daerah dalam hal ini Kota Bukittinggi dan Ka­bu­paten Agam dapat men­­jalankan peraturan pemerintah dimaksud,” pung­kasnya.Yanti/Win


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (18860)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13262)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12659)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7800)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5165)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3698)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3505)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (2829)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (2755)
Bedah JayaposKomnas PAN Subang Gugat Sertifikat HGB PT.Central Georgente NusantaraSubang, Jaya Pos Sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), ...


6 Bulan Tidak Ditindaklanjuti Kejagung Koleksi Laporan Pengaduan?Poktan Penerima Program Kedelai Keluhkan Kualitas BenihPutusan Merasa Tidak Adil, Penggugat Curahkan Kemarahannya Pada HakimBantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 M Jadi Ajang Bancakan (Bag 3)Bantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 Milyar Jadi Ajang Bancakan (bag 2)Sering Dilalui Truk Tanah Milik PT Basuki, Jalan Menuju Kompleks Perkantoran Parbaba Rusak ParahDiduga Gunakan Ijazah Palsu, Kadus Dipecat
Laporan KhususStudy KomparasiAcara Study Komparasi dari DPRD Kabupaten Minaha Utara Provinsi Sulawesi Utara diterima dan dipimpin oleh ...


Kegiatan Ketahanan Pangan NasionalKegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKKPisah Sambut Dandim 0307/Tanah Datar, Sekaligus Penyambutan Komandan Secata B dan Ketua PA PadangpanJelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Depok Masih Stabil Bupati Labuhanbatu Apresiasi Pelaksanaan Isra Mi'raj Yang Diprakarsai Oleh Kodim 0209/LBBupati Instruksikan Warga Pungut Sampah di Deli SerdangKautsar Sarankan Bangun Monumen Reformasi, Walikota: Lokasinya di Banda Aceh