Sabtu, 08 Februari 2020 - 07:46:29 WIB
Jokowi Tolak Pemulangan 600 WNI Mantan ISISKategori: Jakarta - Dibaca: 105 kali

Baca Juga:Kinerja Seksi P2B Kecamatan Kebayoran Lama DipertanyakanBaliho Bupati dan Wabup Tasikmalaya Hiasan Yang Tidak Enak DipandangPolisi Setengah Hati Tangani Kasus Mafia Minyak di KarimunKepergok Curi HP Ngumpet di Kamar Mandi

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut, keputusan pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia, harus berdasarkan keputusan Presiden Jokowi.

Jakarta, Jaya Pos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas menolak rencana pemulangan 600 WNI mantan kombatan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ke Indonesia.

Secara pribadi Jokowi tak menginginkan eks ISIS tersebut kembali ke Indonesia. Namun, pembahasan lebih lanjut soal rencana itu akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan kementerian terkait. “Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak,” tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Meski demikian, Jokowi memastikan akan membahas detail soal rencana kepulangan WNI eks ISIS tersebut. Terkait itu, dirinya akan meminta kementerian terkait menghitung secara detail, mengkalkulasi, dan menghitung plus-minus jika WNI eks ISIS tersebut benar kembali ke Tanah Air.

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses,” kata Jokowi seperti dilansir Wartakota.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, 600 WNI yang sempat bergabung ke ISIS, akan dipulangkan ke Tanah Air dari Timur Tengah.
Informasi tersebut diterima Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Proses pemulangan mereka akan terwujud dalam waktu dekat.

Menurut Fachrul, pemerintah tetap menerima mereka kembali, karena Indonesia memiliki kewajiban mengawasi dan membina ratusan WNI yang sempat tergabung ke dalam ISIS.

Sekarang mereka terlantar di sana dan karena kepentingan kemanusiaan minta dikembalikan ke Indonesia. “Itu termasuk kewajiban kita bersama untuk mengawasinya dan membinanya. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menjadi warga negara Indonesia yang baik,” ujar Fachrul saat Deklarasi Pejuang Bravo Lima (PBL), di Discovery Ancol Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (1/2/2020).

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyebut, keputusan pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia, harus berdasarkan keputusan Presiden Jokowi.

Yandi menjelaskan, persoalan pemulangan eks ISIS pasti melibatkan lintas kementerian maupun lembaga. Dan, kajiannya pun harus dilakukan secara mendalam dari ber­bagai aspek. “Artinya ini diputuskan sebaiknya oleh kepala negara, bukan seorang menteri atau menteri koordinator. Karena sudah menyangkut sangat strategis dan isunya sensitif,” ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Menurutnya, sebelum Presiden Jokowi mengambil keputusan, maka persoalan tersebut perlu dibicarakan semua pihak terkait dalam rapat kabinet. “Kalau misalnya negara telah mengkaji 600 eks ISIS boleh kembali ke Tanah Air, kami terima dengan baik,” ucap Yandri.

Namun, jika berdasarkan hasil kajian mendalam pemulangan WNI eks ISIS hanya akan menimbulkan masalah baru di dalam negeri, maka sebaiknya Presiden langsung bersikap tegas menolaknya. “Jadi menurut kami, pemerintah perlu hati-hati (mengambil keputusan),” katanya.

Mahfud MD sebelumnya mengatakan, pemerintah bisa saja memulangkan WNI eks ISIS ke Tanah Air. “Bisanya sih bisa (dipulangkan), (tapi) pilihannya dipulangkan atau tidak. Karena ada mudaratnya juga,” ujar Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengaku pemerintah hingga saat ini belum membuat keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS itu. “Belum ada yang dipulangkan dan masih dianalisis baik buruknya apakah akan dipulangkan atau tidak. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan dipulangkan,” jelasnya.

Di lain sisi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ‎tidak mempermasalahkan pemulangan WNI, asalkan diteliti lebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. ‎”Ya, nanti tentunya ada lembaga-lembaya yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka,” cetus Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020).

Prabowo mengatakan, BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan, atau tingkat ‎keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi. “Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan,” tambahnya.(Red)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66719)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60963)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52723)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18450)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16291)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15555)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15270)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14962)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14725)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10937)
Bedah JayaposDiduga Gunakan Dana Desa FiktifMaros, Jaya Pos Wakil Ketua DPD Garda Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan, Iswadhy Arifin mengatakan ada ...


Diduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan MulusPetugas Tahanan Kejari Kabupaten Bandung Amankan Pembesuk Bawa Sabu
Laporan KhususDesa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiTangerang, Jaya Pos Bergulir semangat reformasi dan demokrasi serta menyikapi segala permasalahan yang ada, ...


Ormas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021Kabid Humas Polda Sulsel Silaturrahmi Dengan Wartawan Maros